by

Akmar: Mengapa Setiap Pembahasan Anggaran di DPRD Bupati Tidak Pernah Hadir

-Daerah-144 views

koranpemberitaankorupsi.com – Ketua Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Akmar Syamsir, kepada media ini mempertanyakan alasan dibalik ketidak hadiran Bupati Keerom disaat jadwal sidang pembahasan anggaran di kantor DPRD kabupaten Keerom dilaksanakan.

Menurut Akmar, ketidak hadiran Bupati di setiap rapat pembahasan APBD itu bukan hanya sekali, melainkan sudah berulang kali, padahal undangan yang dilayangkan oleh DPRD sudah diterima tetapi pada kenyataannya, tidak direspon oleh Bupati.

Melihat kenyataan ini, Akmar yang selaku Ketua Laskar Merah Putih Indonesia pun menyimpulkan bahwa, berarti ada kesenjangan antara lembaga terhormat DPRD Keerom dan Bupati selaku pengambil kebijakan.

Bukan tanpa alasan, mengingat setiap kali proses pembahasan APBD Keerom dimulai, orang nomor satu ini jarang terlihat, bahkan dikatakanya tidak pernah hadir disetiap pertemuan.

” Kita bisa berspekulasi, ada apa dan kenapa sampai Bupati kita tidak pernah memenuhi undangan pihak legislatif ? Padahal tujuan sidang anggaran adalah untuk membahas Program-program tahunan dari besaran APBD yang ada. Jelas hal ini membuat pihak DPRD sendiri, juga masyarakat ikut bertanya-tanya,” beber Akmar.

Akmar menambahkan kalau dirinya sudah berkonfirmasi ke pihak DPRD Keerom, dalam hal ini Ketua, perihal tidak hadirnya Bupati di setiap sidang pembahasan anggaran.

” Sayakan sudah konfirmasi ke pimpinan DPRD terkait hal ini, dan jawaban pimpinan kalau mereka sendiri tidak mengetahui pasti tentang ketidakhadiran Bupati kalau ada sidang pembahasan anggaran. Pak Ketua juga bilang, pasti ada agenda lain yang bertabrakan dengan jadwal rapat yang bersamaan, sehingga Bupati tidak hadir dan selalu hanya di wakili oleh Sekda dan juga Wakil,” sambungnya.

Ia juga menilai mungkin ada disharmonisasi relasi antara Bupati Keerom dan DPRD, sehingga kerap lalai memenuhi panggilannya. Padahal keduanya merupakan mitra kerja pemerintah. Sementara DPRD sendiri selaku pengawas dan juga pengontrol kebijakan, sudah selayaknya dihargai sebagai representasi suara rakyat yang memiliki peran besar bersama pemerintah daerah guna mewujudkan suatu kebijakan yang berorientasi pada pembangunan disegala bidang.

” Saya sebagai aktivis, saya juga prihatin dengan apa yang dikeluhkan oleh DPRD tentang persoalan ini. Kita berharap kondisi ini bisa dibenah kembali, dan jalinan kemitraan antara kedua lembaga ini bisa terjalin lebih baik lagi seperti yang kami masyarakat Keerom harapkan”, pungkas Akmar. (Nando)