by

Aksi Penolakan Joko Wabyager, Tokoh Pemuda Keerom Angkat Suara

-Daerah-403 views

koranpemberitaankorupsi.com | Beberapa hari lalu usai pergantian Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BPPKLN) Provinsi Papua oleh Gubernur Papua, ternyata ada sejumlah oknum pegawai yang tidak sependapat dengan keputusan gubernur.

Terbukti dari unggahan juga aksi pemalangan yang dilakukan didepan kantor Perbatasan Provinsi, dimana postingan tersebut menyatakan penolakan terhadap Joko Wabyager dan masih berharap Suzana D Wanggai untuk terus menjabat.

Hal ini membuat sejumlah tokoh masyarakat asal Kabupaten Keerom geram dan mempertanyakan dasar hukum apa yang dipakai oleh oknum-oknum pegawai yang melayangkan keberatan dengan membuat postingan kekanak-kanakan dan bersama melakukan protes dengan memancang spanduk penolakan.
Salah satunya datang dari tokoh pemuda bernama Adolof Boryam.

Mantan Kepala Distrik Mannem ini berujar bahwa apa yang dilihatnya sungguh sangat menyakiti hati seluruh masyarakat Keerom, sebab sosok yang ditolak dimata masyarakat Keerom adalah pribadi yang sangat baik, pendekatan dan pergaulannya terhadap masyarakat tidak perluh diragukan lagi.
Itu sudah terbukti ketika dirinya menjabat Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Keerom.

” Saya berbicara atas nama tokoh pemuda mewakili semua masyarakat Keerom. Kami sangat menyesal dan juga geram dengan perbuatan pemalangan itu, yang tidak sadar menyakiti pa Joko sendiri, keluarganya dan kami semua. Kami menilai keputusan Bapak Gubernur menunjuk dan mengangkat pa Joko Wabyager menggantikan ibu Suzana Wanggai itu tidak sekedar asal tunjuk. Terus para pegawai disana juga perluh ingat, kalau jabatan itu tidak abadi dan bukan milik pribadi atau keluarga. Jadi apa yang telah diputuskan gubernur jangan ada tawar menawar, sebab ada konsekwensinya,” papar Adolof.

Lagi ditambahkannya menurut hemat Adolof, selama ini tidak banyak perwakilan orang Keerom yang menduduki posisi penting di Provinsi Papua, sehingga dengan ditunjuknya Joko Wabyager oleh gubernur menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Keerom, sebab menurutnya Keerom adalah wilayah Tabi jadi sudah sepantasnya orang-orangnya mengisi jabatan penting di Provinsi Papua.

Ia juga menyesalkan para pegawai yang mengatakan, ada rekayasa SK pelantikan, atau melakukan fitnah kepada yang bersangkutan. Karena setahu Adolof, Joko adalah orang yang tidak suka mencari perhatian, atau bertindak diluar iman percayanya. Artinya selalu bersyukur dengan apa yang diberikan,dan tidak berlebihan dalam mengejar jabatan.

” Kami Keerom ini orang Tabi. Dengan melihat aksi protes yang mereka para pegawai lakukan itu sudah sangat melukai kami. Seharusnya kalian itu sadar diri kalau beliau ini perwakilan kami masyarakat Keerom, dan bila kalian di Badan Perbatasan Provinsi tidak menyukai pa Joko silahkan layangkan surat pengunduran diri atau pensiun dini, karena masih banyak pegawai yang bisa ditempatkan menggantikan posisi anda,” ujarnya.

Adolof juga meminta kepada Gubernur Papua dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua untuk memberikan sanksi administrasi bagi oknum pegawai yang telah menentang kebijakan gubernur, sehingga dapat memberikan efek jerah agar kedepan tidak ada lagi perilaku semacam ini yang bisa menciptakan ketersinggungan antara kelompok atau golongan.

” Saya berharap kejadian seperti ini tidak boleh terulang kembali, meskipun kejadiannya sudah lewat. Bukan di Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Papua saja, tetapi untuk semua instansi. Kita ini Pegawai yang terikat dengan aturan, sudah seharusnya menjunjung tinggi profesionalitas kerja dan kode etik profesi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil,” kata dia.

Pembelaan datang juga dari Ketua Adat Keerom Servo Tuamis, setalah apa yang dilihatnya menjadi perbincangan masyarakat Keerom, ia lantas berkomentar.

Bagi Servo ada kesan tidak terpuji yang ditunjukan oleh Pegawai Badan Perbatasan Provinsi Papua.
Menurutnya, para pelaku penentang kebijakan gubernur seharusnya bisa bercermin dari masyarakat Keerom yang tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama.

” Disini saya mau sampaikan kepada mereka yang sudah terang-terangan menolak keputusan gubernur; mari belajarlah ke Keerom, di kabupaten ini banyak warnanya dan kita tidak pernah memperdebatkannya, kenapa orang kita kamu tolak dan bikin malu dia, ini sama saja kamu menolak kami. Kalian pegawai disana pikir kantor itu rumah pribadi kah sampai mau pakai palang segala, ini tanah Tabi, jangan seenaknya diatas tanah ini, camkan itu.” Kesalnya.

Servo juga meminta kepada Gubernur Lukas Enembe untuk segera mengambil sikap bagi para oknum pegawai yang sudah kelewatan melakukan aksi pemalangan dan penolakan terhadap Joko Wabyager yang tanpa sadar sudah menyinggung dan melukai seluruh masyarakat Keerom. (Nando)