by

Utang Tidak Terbayarkan Truk Sampah Dinas dan TPA Wembi Dipalang Pemilik

-Daerah-129 views

koranpemberitaankorupsi.com | Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dikampung Wembi Distrik Mannem Kabupaten Keerom, hingga saat ini belum juga diselesaikannya pembayaran tahap terakhir. Padahal berbagai upaya dari pemilik tanah adat ini sudah dilakukan sejak 2020 silam, setelah pembayaran tahap dua tahun 2019.

Jumlah nominal yang ditawarkan Pemkab Keerom untuk pembayaran Enam hektar tanah disertai Pelepasan Adat adalah, Tiga Miliar Rupiah. Namun yang baru diterima oleh Pemilik hak hulayat adalah 1,3 Miliar. Dengan proses pembayaran awal pada 2018 lalu senilai Satu Miliar, dan pembayaran kedua pada 2019 sebesar Tiga Ratus Juta Rupiah. Dengan janji Pemkab melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Keerom bahwa, pembayaran tahap terakhir akan dilakukan secepatnya.

Kepada awak media koranpemberitaankorupsi.com, Bapak Blasius Piyem dirumahnya di Wembi Distrik Mannem pada hari Kamis, 28 Juli 2022 mengatakan bahwa, awal pembicaraan penawaran pelepasan tanah adat yang di prakarsai oleh Pemerintah Provinsi Papua, bersama Pemkab Keerom didalamnya ada beberapa syarat yang di usulkan oleh pemilik hak hulayat.

Yang mana ketika TPA telah difungsikan, Pemkab Keerom harus memperhatikan nasib tiga anak yang memiliki hak tanah, dengan meloloskan mereka ketika ikut ambil bagian dalam Penerimaan CPNS. Selanjutnya Pemkab Keerom harus memperhatikan semua pengangguran yang ada dikampung Wembi dan membangun Sepuluh Unit rumah layak huni bagi Pemilik hak hulayat.

Kata Blasius Piyem yang juga pernah menjabat Kepala Kampung Wembi ini, saat disampaikan ketiga syarat tersebut Pemkab Keerom setuju dan mengiyakan permintaan Blasius, tetapi kenyataannya tidak demikian.

Pasalnya sampai saat ini tidak ada satupun anak dari pemilik hak dimaksud yang diperhatikan. Bahkan untuk Sepuluh Unit rumah yang dijanjikan juga tidak dilaksanakan, dan sisa pembayaran seakan dilupakan Pemkab Keerom. Ini terbukti dari tahun 2020 sampai 2022 upaya terus dilakukan tetapi belum ada juga kepastian pembayaran.

Hal ini membuat pihak keluarga Blasius Piyem, mengambil langkah fisik dengan memalang jalan masuk lokasi pembuangan sampah dan menahan sebuah truk sampah milik Dinas Lingkungan Hidup.

” Langkah ini sengaja kami ambil agar bisa menjadi perhatian pihak dinas terkait, juga perhatian Bupati dan Sekda supaya bisa segera mengakomodir tuntutan kami dan janji Pemkab Keerom kepada kami yang diabaikan. Selama tuntutan kami belum dipenuhi jangan harap kami bisa kembalikan truk ini dan bisa membuka palang dilokasi pembuangan sampah,” tegas Blasius.

Perihal yang sama juga datang dari anak Blasius Piyem, Rexi. Dirinya juga ikut menyesalkan sikap Pemkab Keerom yang dipandangnya mengabaikan kewajiban mereka dalam memenuhi tiga tuntutan yang telah disepakati waktu proses awal dibuatnya berita acara pelepasan tanah adat.

Rexi juga begitu kecewa akan Pemkab Keerom yang tidak mengutamakan Anak Asli Keerom saat dibukanya penerimaan CPNS, terlebih kebijakannya kepada anak pemilik hak hulayat sebagaimana janji Pemkab sendiri saat itu.

” Kami sungguh kecewa melihat ketidakberpihakan Pemerintah Kabupaten kepada kami Anak Asli Keerom, terutama kami yang punya hak hulayat yang dijadikan tempat pembuangan sampah. Padahal kakak saya itu sudah honor hampir 3 tahun, disaat masukan lamaran kami sertai dengan copian Surat Pelepasan, maksudnya biar bisa dilihat dan dapat menjadi pertimbangan pihak pengambil keputusan, dalam hal ini Bupati. Guna mengupayakan agar kakak saya itu bisa diterima dan namanya bisa keluar  dalam pengumuman kelulusan tes CPNS tahun 2021 lalu, ternyata tidak. Hampir rata-rata semua yang tembus itu orang dari luar Keerom semua,” ujar Rexi.

Pria 20an tahun ini juga berharap kepada Bupati agar bisa memperhatikan semua tuntutan dari pihak keluarganya, lebihnya janji Pemkab Keerom yang belum terealisasi semua. Dirinya juga mempertanyakan alasan Pemerintah Kabupaten yang tidak mempercayakan masyarakat asli sendiri, dan lebih memlilih orang luar untuk menduduki jabatan penting didalam Pemerintahan.

” Terus terang ini kenyataan yang ada sekarang, masyarakat asli kita sendiri yang punya potensi dan wawasan berpikir yang bagus diabaikan, dan Bupati lebih memilih orang dari luar Keerom. Apa Kabupaten Keerom ini kekurangan orang pintar kah…??? Sampai harus Bupati bawah bawah orang dari luar,” tanya Roxi kesal.

Roxi juga berharap kepada Pemerintah Kabupaten Keerom, agar secepatnya bisa menyelesaikan sisa pembayaran lokasi tempat pembuangan sampah dan tidak lagi mengulur-ngulur waktu. (Nando)