by

Inikah yang Diinginkan Pemerintah Pusat dan Masyarakat Pro Pemekaran Papua

-Ragam-98 views

Koranpemberitaankorupsi.com – Ilustrasi pada gambar diatas mengingatkan kita masyarakat Papua pada umumnya, terlebih bagi mereka yang menginginkan Provinsi Papua dimekarkan, agar bisa sejenak berpikir dan merenungkan. Inikah yang ingin diperjuangkan, melihat para pencari kerja berdatangan ke Papua dari waktu ke waktu.

Apakah persoalan kesejahteraan kaum pribumi dapat dipecahkan dengan solusi pemekaran daerah, apakah merupakan senjata ampuh mengeluarkan Papua dari keterpurukan ekonomi, politik, sosial dan budaya, yang kini menjadi polemik dikalangan elit Pemerintah Pusat.

Tentu gambaran diatas dapat menjadi benang merah bagi pengambil kebijakan di negara ini, mengingat jumlah pengangguran di Papua pulah tidak dapat dihitung dengan jari. Serta alasan lain dibalik penolakan pemekaran Provinsi Papua sangat perluh menjadi pertimbangan.

Itu sebabnya gelombang penentangan tak putus putusnya mengalir dari berbagai kalangan, khususnya kaum intelektual Papua (Mahasiswa). Walau ada saja yang berseberangan dan bersih keras menginginkan pemekaran Papua dipercepat, tetapi dapat dilihat hanya segelintir orang.

Banyak kalangan di Papua yang menilai rencana pemekaran daerah bukan sebuah alternatif mengeluarkan Papua dari jeritan keluh kesah yang menerpah, melainkan hanya menambah beban moril dan membiarkannya semakin melarat tiada berujung.

Salah satu lembaga yang hingga kini masih mengajukan keberatan pemekaran adalah MRP. Alasan utama dibalik ketidaksetujuannya adalah, populasi jumlah penduduk yang tidak mendukung, serta hilangnya kordinasi antara pihak Pemerintah Pusat dan MRP, sebagai lembaga representasi rakyat yang seakan diabaikan dalam membahas usulan rencana pemekaran Provinsi Papua selama ini.

Berbagai faktor penolakan pemekaran daerah Papua karena kekuatiran minimnya peluang bagi OAP, kaum generasi muda yang berpotensi besar dalam membangun Papua.

Hal lain yang ikut menjadi pertimbangan adalah, terkikisnya nilai-nilai adat suatu suku yang perlahan pudar, tentu tak bisa disangkal.

Keaneka ragaman budaya bangsa kita harus dijunjung, demikian nilai adat budaya Papua harus dilestarikan pulah dari zaman ke zaman. Hal ini mesti dibarengi kebebasan berekspresi, totalitas kesejahteraan yang tiada batas, diutamakan dan dikedepankan.

Bukan sebaliknya, seperti kenyataan sekarang generasi muda (OAP) hanya dapat dihitung dengan jari, baik dipemerintahan ataupun swasta. OAP tidak mendominasi ditanah sendiri tereliminasi.

Semua ini sangat penting di evaluasi kembali oleh Pemerintah Pusat guna menyingkapi tuntutan masyarakat dan kaum elit Papua pro pemekaran, agar kebijakan negara sejalan dengan kehendak nurani masyarakat Papua secara menyeluruh. Penulis : Fernando