by

Pertemuan di Istana Bogor Terkait Otsus dan DOB Papua Disesalkan MRP

-Berita-42 views

koranpemberitaankorupsi.com – Ketua MRP Timotius Murib sangat menyesalkan adanya pertemuan Presiden Joko Widodo bersama rombongan yang mengatasnamakan sebagai Perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP) di Istana Bogor, 20 Mei 2022.

Dirinya sangat terkejut dengan kehadiran beberapa orang yang mengaku sebagai perwakilan dari Majelis Rakyat Papua di Istana Ke Presidenan sambil membawah aspirasi yang sangat bertolak belakang dengan realita di Papua.

“Kami sangat menyesalkan adanya pertemuan Presiden dengan sejumlah orang yang dipakai secara sepihak untuk mendukung kebijakan Pemerintah. Perluh diketahui bahwa yang hadir dari MRP dalam pertemuan tersebut adalah oknum-oknum yang mengatasnamakan MRP, tanpa sepengetahuan kita,” kata Ketua.

Dirinya menambahkan bahwa, Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam sebuah lembaga. Namun menurutnya kedatangan para utusan tersebut tidak melalui mekanisme resmi kelembagaan.

” Mereka juga tidak pernah dimandatkan oleh Pimpinan lembaga MRP untuk bertemu dengan Presiden. Dugaan kami ada settingan dari pihak tertentu.
Juga tidak ada perjalanan dinas dari lembaga MRP. Jadi tidak mewakili lembaga. Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Mungkin mereka mewakili kalangan mereka sendiri,” ujar Murib.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menerima delegasi MRP Papua Barat dan MRP Papua. Pertemuan tersebut kemudian menghasilkan rumusan bahwa mereka mendukung sepenuhnya kebijakan politik pemerintah pusat terkait dengan UU Otonomi Khusus dan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB).

Padahal MRP secara kelembagaan tengah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebelumnya, sejak akhir April hingga awal bulan Mei, pimpinan MRP juga telah berkunjung ke Jakarta bertemu Presiden, sejumlah Menteri dan pimpinan partai-partai politik nasional.

Dalam pertemuan tersebut, mereka secara resmi menyuarakan besarnya aspirasi masyarakat orang asli Papua yang menolak pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB). Merekapun meminta pemerintah pusat untuk menunda pembentukan DOB setidaknya sampai ada putusan MK terkait uji materi UU Otsus hasil amandemen kedua.

” Tetapi melihat kenyataan yang kemarin, dimana beberapa orang yang mengatas namakan diri sebagai perwakilan MRP hadir di Istana Bogor dan bertemu Presiden, tentu dapat di simpulkan bahwa kehadiran mereka tidak melalui mekanisme kelembagaan MRP dan harus menjadi perhatian pemerintah pusat,” pungkas Ketua MRP. (Nando)