by

Diduga PT Pelindo Mencaplok Lahan PT KPC, Ini Pernyataan Kuasa Hukumnya

-Berita-130 views

Koranpemberitaankorupsi.com | Kobar/Kalteng – Sidang di tempat antara PT Pelindo sebagai tergugat dengan PT KPC sebagai pihak penggugat hari ini di gelar di pelabuhan milik PT. KPC yang berada di kecamatan Kumai, kabupaten Kotawaringin Barat, provinsi Kalimantan Tengah, jumat, (13/05/2022).

Dalam keterangannya yang di bacakan oleh majelis hakim di lapangan, PT. Pelindo menyatakan bahwa lokasi pelabuhan PT KPC masuk ke dalam area PT KPC karena memicu pada pengukuran oleh pihak BPN pada tahun 2021.

Namun di sisi lain berdasarkan pernyataan saksi- saksi dari PT KPC bahwa lahan tersebut tidak ada masuk dalam lokasi PT Pelindo dan bahkan ada beberapa warga yang bermukim bahkan ada juga yang memiliki lahan di lokasi tersebut menyatakan bahwa lahan yang di nyatakan oleh PT Pelindo masuk di area mereka itu tidak benar.

Salah seorang warga yang memiliki lahan di sekitar lokasi tersebut berinisial HM menyatakan bahwa selama ini tidak permasalahan lahan dengan PT KPC, kenapa baru sekarang muncul permasalahan dan lebih mirisnya lagi permasalahan bukan antara PT KPC dengan masyarakat tetapi antara PT Pelindo dengan PT KPC, kan aneh, ujar HM.

Dari pernyataan HM dan beberapa saksi dari ahli waris dan juga kesaksian dari mantan pegawai BPN inisial SR inilah kuasa hukum PT KPC Mahdianur S. H. M. H memberikan pernyataan bahwa di duga PT Pelindo mencaplok lahan milik PT KPC dan bahkan sudah berani memasang patok di area perkantoran PT KPC selain itu juga ada dugaan PT Pelindo mencaplok lahan milik warga setempat, karena jelas sekali, pernyataan dari mantan pegawai BPN inisial SR yang lebih tau batas- batasnya karena dia lah yang di tugaskan untuk mengukur lahan tersebut untuk pembuatan legalitas awal dan bahkan patok batas pengukuran awal pun masih terpasang kokoh di lokasi tersebut, terang Mahdianur.

Mahdianur juga menambahkan, yang lebih mirisnya lagi, PT Pelindo belum memiliki pelepasan kawasan karena kawasan tersebut merupakan kawasan APL dan ini sudah melanggar hukum perundang- undangan tentang kehutanan, dan pihak BPN di duga hanya menerima laporan sepihak tidak mengecek langsung ke lapangan sehingga yang mereka gunakan adalah hasil pengukuran akhir bukan hasil dari pengukuran awal, karena bisa saja terjadi pengurangan atau penambahan dari pengukuran awal dan pengukuran akhir, tambah Mahdi.

Dalam sidang di tempat ini, kuasa hukum dari PT KPC Mahdianur juga menyatakan bahwa mereka siap melanjutkan kemana pun, baik itu ke Mahkamah Agung, Tipikor atau ke jenjang yang lebih tinggi sekali pun, karena PT KPC memiliki dasar hukum yang sah dan punya data-data yang kuat dan sesuai dengan fakta di lapangan, lanjut Mahdi.

Persidangan inipun akan berlanjut minggu depan untuk pengumpulan data- data dari kedua belah pihak dan kamipun selalu siap kapanpun untuk penyelesaian permasalahan ini dan akan selalu siap juga apabila permasalahan ini tetap berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi sekalipun, tutupnya. Wartawan: L/R

News Feed