by

Yerry: Sekda Tak Bisa Disalahkan, Ia Berbicara Bersasarkan Kode Etik ASN

-Daerah-184 views

koranpemberitaankorupsi.com | Keerom – Aksi unjuk rasa yang dilakukan didepan kantor DPRD Keerom oleh sekelompok masyarakat yang diprakarsai oleh Dewan Adat Keerom pada tanggal 29 Maret lalu, yang mana mendesak DPRD Keerom agar membentuk Panitia Khusus (PANSUS) guna menyelidiki berbagai persoalan pelayanan pemerintahan di Keerom.

Aksi demo yang dilakukan oleh Dewan Adat Keerom, bukan saja melibatkan mahasiswa, tetapi juga turut terlibat beberapa oknum ASN aktif yang cukup vocal dalam menyampaikan pandangannya terkait pengelolahan pemerintahan dan pelayanan publik.

Padahal berdasarkan aturan, seorang ASN tidak boleh ambil bagian dalam kegiatan apapun yang mendeskreditkan pemerintah.

Padahal sebelumnya ada teguran dari Sekretaris Daerah (Sekda) terhadap para pegawainya agar tidak turut ambil bagian di dalam kegiatan demo, sebab ada sanksi yang akan diberikan kepada mereka (Pegawai) bila teguran dari Kepala ASN Keerom ini tidak digubris.

Menanggapi isu yang berkembang diKeerom, pasca aksi unjuk rasa Selasa lalu, Yerry Basry Maak, SH., Ketua LSM WAGAB, kepada media ini pun bersuara. Jumat(01/03/22)

Menurut Yerry, sudah selayaknya seorang Sekretaris Daerah (SEKDA) bersikap dengan menegur pegawainya, bahwasanya akan ada sanksi yang diberikan kepada mereka apabila tidak mengindahkan teguran Sekda.

” Menurut saya ini hal yg lumrah, ketika seorang Sekda mengeluarkan teguran atau nasehat berarti itu wajar, dan saya yakin hal yang sama pasti dilakukan oleh semua pimpinan ASN di Indonesia, karena aturannyakan jelas.

Anda bisa lihat dalam Undang-Undang (UU) Administrasi Pemerintahan, yaitu UU Nomor 30 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2002.

Kalau tidak salah tentang disiplin PNS, ada ketentuannya. Dia harus loyal, katakanlah menghargai. Hal itu diatur detail, termasuk tidak membantah perintah atasan selama berada dalam koridor-koridor organisasi. Jadi kalau atasannya, anggaplah tidak sesuai dengan pandangannya, maka dia (pegawai) tidak boleh mengoreksinya dengan terbuka. Ada juga PP Tahun 2010 Nomor 53 Tentang Disiplin PNS,” ujar Yerry.

Yerry juga menyesalkan pandangan beberapa masyarakat dan pegawai yang terlibat dalam aksi unjuk rasa lalu, yang membawah-bawah nama Sekda perihal teguran yang dilayangkan pimpinan ASN itu.

Baginya suatu kekeliruan apabila teguran Sekda disalah tafsirkan, padahal dirinya sama sekali tidak mengeluarkan ancaman.

” Apakah teguran Sekda itu bisa dibilang sebuah ancaman bagi pegawai yang ngambil bagian dalam kegiatan demo kemarin? Inikan lucu, beliau berdiri disana dengan kapasitas sebagai Kepala ASN, tentu sudah menjadi kawajiban dan tanggung jawabnya untuk mengingatkan dan menperhatikan kode etik disiplin Pegawai Negeri Sipil dan apa yang beliau lakukan adalah hal yang benar dan sangat benar dimata hukum,” tutur YBM.

Yerry pun ikut menyayangkan respon Dewan Adat Keerom terhadap pemerintahan Piter Gusbager (Bupati).

Pasalnya Dewan Adat Keerom, terlihat terlalu memojokan Bupati dan berusaha mencari-cari kesalahannya, tetapi tidak melihat sisi baiknya diawal pemerintahannya.

” Dewan Adat Keerom saya menilai begitu gamblangnya mengkritik Bupati dan pemerintahannya saat ini. Padahal ada banyak hal baik yang telah Bupati lakukan, tetapi itu diabaikan. Saya melihat seperti ada dendam pribadi yang terbungkus dalam aksi demo selasa yang lalu,” kata Yerry.

Dirinya berharap agar masyarakat Keerom bisa menilai sesuatu tidak berdasarkan hasutan pendengaran, tetapi dapat berekspresi melalui pendekatan. Sebab dengan demikian masyarakat akan tahu Strategi dan Rencana apa yang sedang disusun Pemerintah untuk merubah kabupaten Keerom menjadi yang diharapkan. (Nando)