by

Seruan Dewan Adat Keerom dalam Aksi Demo Damai Diterima DPRD

-Daerah-101 views

koranpemberitaankorupsi.com | Keerom Papua – Aksi demo damai yang diprakarsai oleh dewan adat Keerom didepan kantor DPRD Keerom berjalan penuh damai, hikmat dan terkendali.

Hal ini disampaikan kordinator demo, Adolof Boryam saat ditemui media di kantor Sekretariat Dewan Adat Keerom, (Selasa,29 Maret 2022)

Pria yang baru saja dicopot dari jabatan Kepala Distrik Mannem mengatakan, aksi demo yang baru saja selesai berjalan penuh hikmat, aman dan terkendali berkat kesadaran semua masyarakat yang turut mengambil bagian dalam kegiatan aksi tersebut.

” Puji Tuhan aksi demonstrasi yang kita lakukan hari ini bisa berjalan baik sesuai rencana, ini juga berkat kesadaran semua pihak yang turut prihatin terhadap kondisi pelayanan pemerintahan saat ini. Syukur suara kita sudah diterima DPRD, dan merekapun telah berjanji akan menindaklanjuti proses tuntutan ini hingga mendapat jawaban pasti dari Pemerintah Keerom,” tutur Adolof.

Demonstrasi yang digerakan oleh Dewan Adat Keerom didalamnya turut mengambil bagian, tokoh Pemuda, tokoh Perempuan, Mahasiswa dan sebagian masyarakat peduli Keerom.

Seruan yang didalamnya berupa tuntutan kepada pemerintah kabupaten Keerom adalah sebagai berikut;

  1. Dugaan korupsi pada pembangunan ruas jalan Tefalma Towe Hitam
  2. Pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Kwaingga yang dinilai buruk dan Insentif tenaga NAKES
  3. Usulan tenaga honorer yang tidak sesuai dengan Data Best yang ada pada BKD Kabupaten Keerom
  4. Pengabaian janji Bupati kabupaten Keerom terhadap Infrastruktur jalan Skamto, Arso timur dan sampai Towe hitam.
  5. Peremajaan Kelapa Sawit yang telah dirubah menjadi Jagung
  6. Pengabaian pemberdayaan SDM di kabupaten Keerom
  7. Hak-hak ASN yang tidak sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku
  8. Hutang pihak ke tiga yang belum terbayarkan.

Menanggapi aspirasi yang disampaikan oleh Dewan Adat Keerom, pihak DPRD sebagai representasi rakyat melalui Bambang Mujiono, SE,. selaku Ketua DPRD kabupaten Keerom mengatakan, bahwa pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin agar dalam waktu dekat bisa membawa dan meneruskan aspirasi masyarakat ke pihak eksekutif, dalam hal ini Pemerintah kabupaten Keerom sambil menunggu jawaban.

” Satu hal yang sangat saya apresiasi dan kagumi adalah kedatangan Saudara-saudara untuk menyampaikan aspirasi penuh kesantunan, bisa menjaga ketertiban. Inilah wujud masyarakat Keerom yang sesungguhnya kita harapkan. Kami pasti akan membawa aspirasi masyarakat ini dan akan kami pastikan sampai ketangan Bapak Bupati, serta kami akan mengawal terus hingga memperoleh jawaban dari pemerintah,” kata Bambang.

Figur sangat berpengaruh dan sangat berkontribusi terhadap berdirinya kabupaten Keerom, Ronald Apnawas, SE,. Dalam kesempatan yang sama ikut menanggapi isu tentang ancaman terhadap ASN yang turut mengambil bagian dalam aksi demo damai yang dilakukan didepan kantor DPRD Keerom.
Ketika ditanya beberapa awak kuli tinta terhadap ancaman Sekda Keerom bagi pegawai yang terlihat terlibat dalam demonstrasi dimaksud, dirinyapun dengan lantang merespon.,

Menurutnya seorang Sekda yang adalah Pemimpin Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak bisa serta merta memberikan sanksi kepada pegawainya, jika yang bersangkutan tidak kedapatan melakukan pelanggaran kode etik indisipliner, maka yang bersangkutan tidak bisa dijatuhi saksi atau hukuman.

” Sanksi hanya bisa diberikan kepada seorang ASN apabila yang bersangkutan kedapatan melakukan pelanggaran kode etik indisipliner Korps Pegawai Negeri Sipil. Seperti penyalagunaan kewenangan/jabatan, memanfaatkan kekuasaan dengan meraup keuntungan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, (KORUPSI). Terlibat dalam organisasi terlarang, seperti PKI, ISIS, juga KKB, dan lain-lain yang telah diatur dalam Perundang-undangan yang berlaku dan mengikat seluruh ASN di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” papar Ronald.

Dirinyapun ikut menyesalkan adanya isu yang berkembang yang ditujukan kepada ASN pasca demostrasi yang tujuannya mengingatkan dan menanyakan janji dan komitmen awal Bupati sebelum memerintah.

” Saya pikir wajar-wajar saja seorang ASN terlibat menyampaikan pendapat dimuka umum, inikan bentuk ekspresi kebebasan menyampaikan argumen agar ketimpangan dan ketidak adilan dibenahi, dan seorang ASN juga bisa berdalih selama keputusannya tidak melanggar aturan. Tetapi jika nanti ancaman tersebut berlaku maka, seorang ASN yang merasa nasibnya dirugikan bisa melakukan pembelaan diri didepan hukum yang berlaku di NKRI. Ia juga tidak perluh takut atau kuatir selama perbuatannya tidak berindikasi kejahatan terhadap Negara,” tegas RA.

Ronald menambahkan, bahwa dirinya diminta oleh Petua-petua Adat sebagai Ondoafi untuk turut berpartisipasi menopang seruan aksi damai kepada Pemerintah kabupaten Keerom, agar segera bisa berbenah untuk memantapkan langkah guna membawah kabupaten Keerom kearah yang lebih baik.

Tidak sampai disitu saja, kekesalanpun datang dari Kepala Suku maay, Bapak Nerius Way, sontak dengan lantang angkat bicara;

Menurutnya pemerintahan Bupati Pieter Gusbager sangat tidak sejalan dan bertolak belakang dengan visi misi Para pendiri kabupaten Keerom.

Dirinya melihat kepemimpinan Pieter Gusbager adalah kepemimpinan otoriter, tertutup dan sosok pribadi yang tidak layak diteladani.

” Bupati sangat tertutup, kita masyarakat yang mau ketemu harus duduk di pojok parkiran dan di pos Satpol PP didepan. Sudah begitu Ajudan dan Sekprinya juga kadang berlaga pejabat, suka menghalangi kita masyarakat. Sekpri Bupati dan Sekda tidak beda jahu, mereka ini yang biasanya menghalangi kita masyarakat untuk bertemu Bupati dan Sekda. Ada banyak sekali alasan busuk yang keluar dari mulut mereka, ketika kita bilang mau ketemu, mereka bilang bapa tidak bisa diganggu, sibuk sekali. Pokoknya pasti saja ada alasan yang harus mereka sampaikan sama kita. Ini Ajudan sama Sekpri pasti sudah dikasih pesan sama Bupati dan Sekda, bilamana ada tamu yang datang kalian sampaikan begitu, makanya kita yang datang jahu-jahu harus pulang dengan kekecewaan,” urai Nerius kesal.

Lagi tambahnya, selain seruan damai yang telah dilayangkan demi mempertanyakan delapan poin yang telah disebutkan diatas, dirinya pun tergerak untuk menyampaikan perihal yang menyangkut pelayanan publik.
Karena baginya awal pemerintahan Pieter Gusbager, manajemen yang dipakai adalah manajemen tertutup, sehingga ruang publik bagi masyakarat hampir tidak ada, tetapi bagi kolega atau rekan se partai, cepat sekali bertemu Bupati dan juga Sekda.

” Ini bapa sampaikan fakta. Harapan kita untuk ketemu satu orang ini bisa dibilang 1 persen, kalau Sekda mungkin 50 persen. Orang dengan kepribadian seperti ini yang kita masyarakat Keerom inginkan kah? Saya kira tidak. Buktinya itu yang kita datang ke DPRD untuk meminta pertanggung jawaban Bupati terhadap Janji-janjinya,” pungkas Nerius sembari mata berkaca. (nd)