by

Pemekaran Papua Dinilai MRP Bukan Sebuah Solusi, Melainkan Sebuah Kesalahan Besar

-Daerah-32 views

KPK | Jayapura – Suara Majelis Rakyat Papua (MRP) kembali berkumandang. Lembaga kultur representasi masyarakat adat Papua kembali mempertanyakan niatan Pemerintah pusat terkait rencana Pemekaran Papua menjadi enam provinsi wilayah administrasi.

Melihat realita yg terjadi, Ketua MRP Timotius Murib angkat bicara. Menurutnya, Papua sama sekali tidak memenuhi syarat jika dilhat dari kepadatan jumlah penduduk.

“Apa sebenarnya yang melatarbelakangi atau yang menjadi Indikator bagi Pemerintah Pusat, sehingga berhambisi memekarkan Provinsi Papua. Menurut kacamata saya sama sekali tidak ada. Terus untuk kepentingan siapa? dan untuk kepentingan apa? Kok Pemerintah Pusat bernafsu sekali mempengaruhi dan berusaha mendorong Para pemangku kebijakan di Papua untuk melakukan pemekaran di Provinsi Papua,” kata TM., kepada media ini via whattsap, Rabu, 23 Maret 2022.

Lebih lanjut dirinya membandingkan jumlah kepadatan penduduk Papua dengan Provinsi lain yang ada di Indonesia. Baginya sangat keliru jika Pemerintah Pusat berambisi melakukan pemekaran Provinsi Papua.

” Ini benar-benar membingungkan kami. Padahal teman-teman di provinsi lain, seperti di Jawa Barat. Kitakan tahu jelas bahwa, Penduduknya puluhan juta, tetapi tidak dimekarkan. Aceh yang memiliki kekhususan sama seperti Papua tidak dimekarkan. Padahal Indikator syarat untuk di mekarkan sudah terpenuhi, tetapi tidak diberikan,” ujarnya.

Murib juga mempertanyakan dan menyinggung soal UU Otsus Papua yg ditambahkan dan di revisi guna mempermudah pemekaran wilayah di Provinsi Papua.

Padahal aturan sebelumnya, pemekaran Provinsi hanya bisa dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP, tetapi berdasarkan implementasi UU Otsus Tahun 2001 Pasal 76 yang telah di revisi, membuat Pemerintah Pusat mempunyai wewenang untuk melakukan pemekaran di Papua.

” Sesungguhnya ada kepentingan apa, hingga Negara memaksakan kehendaknya untuk memekarkan Papua? Jujur kami MRP dalam hal ini sangat menolak pendapat Jakarta terhadap rencana Pemekaran atau DOB di tanah Papua. Alasannya jelas, sangat jelas. Tidak memenuhi syarat atau indikator untuk dilakukannya pemekaran Papua,” paparnya lagi.

Lagi sambung Ketua MRP, dirinya masih mempertanyakan keseriusan Negara dalam menengahi konflik yang berlanjut ditanah Papua.

” Mengapa Pak Jokowi, maksud sy Presiden beserta Kabinetnya tidak fokus menyelesaikan konflik yg berkepanjangan ditanah Papua? Dan mengapa pendekatannya selalu pendekatan militer? Jelas masalahnya tidak akan pernah selesai, karena persoalan akar rumput,” tutur Murib.

Dirinya sangat menyesalkan niatan Jakarta, dalam hal ini Pemeritah Pusat yang terkesan acuh tak acuh terhadap situasi konflik yang mengganggu ketentraman dan kedamaian di Tanah Papua. Melainkan seakan menambah beban berat yang akan menindih dan menyakiti seantero masyarakat Papua secara keseluruhan.

Menurutnya, rencana pemekaran Papua bukan sebuah solusi ampuh dalam menciptakan Papua yang damai, sejahtera dan bermartabat. Melainkan pendekatan Negara dengan cinta, yang diwarnai dgn keadilan, kepedulian sebagai sesama anak bangsa tanpa memperhatikan latar belakang.

” Adalah keliru jika Negara memandang bahwa pemekaran Provinsi Papua sebagai solusi terbaik menyelesaikan persoalan Papua. Beberapa indikator sudah saya sampaikan diatas, jelasnya Papua tidak bisa dimekarkan,” pungkas TM. (Nando)