by

TPT di Samping Kantor UPT PUPR Banyuresmi Ambruk, Diduga Tak Sesuai Spesifikasi

-Daerah-107 views

koranpemberitaankorupsi.com | Garut – Rabu,23/3/2022 Bangunan tembok penahan tanah (TPT) pada saluran pembuang DI Ciojar, yang berlokasi di kampung maleer tepat disamping kantor UPT PUPR kecamatan banyuresmi kabupaten Garut, sejak empat bulan lalu diketahui roboh. Namun hingga saat ini para pihak yang dianggap bertanggung jawab tak memperlihatkan itikaf baiknya untuk memperbaiki bangunan TPT tersebut.

Berdasar informasi pada plang kegiatan saat kegiatan sedang dilaksanakan, Nilai anggaran yang digelontorkan pada paket kegiatan tersebut sebesar lebih kurang Rp. 1,300.000.000 namun bisa disaksikan oleh khalayak, baru berusia satu tahun proyek tersebut telah ambruk.

Untuk mengetahui lebih jelas, awak media mendatangi kantor UPT PUPR setempat guna melakukan konfirmasi, kedatangan awak media diterima langsung oleh kepala UPT PUPR kecamatan Banyuresmi (Aang iksan), Selasa 22/3/2022.

Menjawab pertanyaan media seputar perencanaan rancang bangun pada proyek kirmir yang dilaksanakan oleh salah satu rekanan pada akhir tahun 2020 begini penjelasan kepala UPT PUPR kecamatan Banyuresmi yang baru menjabat, menggantikan kepala UPT sebelumnya yang telah memasuki masa pensiun.

Posisi kami hanya melakukan monitoring saja, sedangkan pengawasan kan oleh konsultan, walau demikian saya sudah mewanti wanti agar pekerjaan dilakukan semaksimal mungkin, dan mengedepankan kwalitas ujarnya, saya juga heran kenapa rancang bangun kegiatan tersebut tidak ada besi kolomnya, terutama yang sangat terlihat adalah tidak adanya pondasi pada bangunan tersebut, melainkan hanya di tumpangan saja pada topi bangunan yang telah ada sebelumnya tandas Aang.

Walau demikian kami juga telah melaporkan kedinas pupr kabupaten Garut, dan mengusulkan agar rekanan yang melaksanakan kegiatan tersebut bertanggung jawab atas pekerjaannya. Sebelumnya sempat ada jawaban dari pihak rekanan, bahwa pihaknya akan bertanggung jawab memperbaiki bangunan yang roboh tersebut, namun sampai saat ini sang pemborong tak kunjung memperbaiki TPT tersebut pungkasnya.

Untuk lebih jelas lagi awak media juga menghubungi Kabid SDA Dinas PUPR kabupaten garut yang akrab dipanggil (Dedi), namun sayang sang Kabid seperti enggan memberikan tanggapan dan cenderung menyarankan awak media melakukan konfirmasi kepada pihak rekanan, namun anehnya ketika ditanya nama perusahaan Kabid SDA ini mengatakan saya lupa lagi.

Seharusnya pemerintah lebih selektif dalam menentukan pemenang lelang, jika perusahaan tersebut tidak bertanggung jawab atas pekerjaanya, apalagi terindikasi apa yang dikerjakan tidak sesuai spesifikasi, maka harus ada evaluasi terutama dengan adanya konsultan yang diberikan tugas sebagai pengawas, dalam beberapa kejadian dengan kwalitas bangunan, tak satupun konsultan yang bertanggung jawab atas apa yang dibuatnya.

Untuk mengantisipasi adanya indikasi kerugian negara, maka butuh peran aktif dari inspektorat kabupaten Garut untuk melakukan sikap, dan langkah langkah yang sesuai kewenangannya. Penerapan sanksi kepada siapapun yang melanggar sangat penting untuk dilakukan, agar ada nilai pembelajaran yang berarti bagi masyarakat, dan ada efek jera bagi siapapun yang melanggar ketentuan peraturan perundang undangan. (S. Afsor/tim)