by

Mengenang 3 Tahun Banjir Bandang di Sentani Oleh Forum Peduli Kemanusiaan

-Daerah-35 views

KPK | Sentani Jayapura – Tepat pada 16 Maret 2019 silam, banjir bandang disertai longsor serta juga meluhapnya air danau Sentani mengguncang wilayah Kabupaten Jayapura, Papua.

Hujan deras yang tidak berlangsung lama malam itu mengakibatkan banjir bandang dan tanah longsor yang secara tiba-tiba mengejutkan warga disekitaran kompleks Kemiri dan Sosial.

Banjir bandang tersebut mengakibatkan empat ribuan lebih warga mengungsi dan 350-an bangunan rusak dan ratusan orang meninggal.

Walau sudah tiga tahun berlalu, namun pekerjaan rumah bagi warga terkena dampak sampai saat ini belum juga tuntas.

Forum Peduli Kemanusiaan (FPK) Kabupaten Jayapura, lewat Sekretarisnya Jhon Mauridz Suebu menyampaikan seraya mengenang kembali peristiwa bencana alam yg terjadi pada Sabtu 16 Maret 2019 yang lalu, baginya bencana itu akan selalu terbawa dari mereka yang mengalamainya dan akan terus diceritakan kepada anak cucu.

Banjir bandang disertai tanah longsong itu telah menghilangkan ratusan nyawa manusia, sejumlah rumah warga, harta benda, perkantoran, rumah ibadah, aset olahraga, jalan jembatan, dusun dan kebun hingga hewan peliharaanpun hilang, lenyap dan rusak karena bencana tersebut.

Dirinya melihat saat itu, pasca musibah Banjir bandang dan tanah longsor itu, Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui BPBD menerima bantuan berupa barang, makanan siap saji, air bersih, pakean layak pakai, sembako dan kurang lebih bantuan dana 25 miliar rupiah.

Namun semua jenis bantuan yang diberikan belum pernah di pertanggung jawabkan ke publik, oleh pihak yang dipercayakan sampai datangnya bencana non alam yakni, Covid-19.

Meskipun demikian masih ada secercah harapan bagi mereka yang terdampak musibah Banjir bandang.

“Tuhan masih sayang masyarakat kabupaten Jayapura, khususnya mereka yang mengalami bencana alam tersebut, sehingga masih ada perhatian negara.

Faktanya negara menghibahkan bantuan dana Rp. 275.168.200.000; pada 3 September 2020. Dengan pembagian pada 4 item yakni; Jalan, Jembatan, Air bersih dan Rehabilitasi rumah masyarakat yang terdampak banjir bandang saat itu,” urai Jhon.

Sambung Jhon, mencermati kondisi kekurangan keuangan akibat Covid-19, Pemkab Jayapura atas perubahan, terdapat kesalahan penggunaan wewenang yakni, dengan cara meminjam Dana Hibah yang di anggarkan oleh Negara untuk pembiayaan beberapa OPD di lingkungan Pemkab Jayapura.

Memandang kebijakan tersebut, membuat sejumlah pemuda Kabupaten Jayapura yang tergabung dalam Forum Peduli Kemanusiaan melakukan aksi demonstrasi sebanyak enam kali sampai tgl 26 Juli 2021.

Dalam aksi itupulah massa membakar ban dan melumpuhkan askes pusat pemerintahan.

Arun Wakil Ketua DPC Kaderisasi Advokasi Rakyat Nusantara Kabupaten Jayapurapun angkat bicara, menurutnya pihaknya sangat khawatir dengan sistem kinerja pemerintah daerah setempat.

” Kita semua menginginkan adanya transparansi dan kordinasi dari Pemerintah, Pemerintah harus jujur dan terbuka dalam tugas-tugas pemerintahan yang lebih nyaman dan terarah. Terlebih dalam program kegiatan Pembangunan dan Keuangan,” cetusnya.

Kembali Jhon Mauridz Suebu berharap agar Bupati Jayapura yang sebentar lagi akan berakhir masa jabatannya itu terlebih dahulu dapat membersihkan para koruptor.

Sebab bila dihitung sampai tgl 6 Maret 2022 genap 3 tahun, dana Hibah yang di kucurkan untuk program pembangunan rumah bantuan bagi warga, itu baru tercapai 35 persen dari proges yang di harapkan.

” Masyarakat sebagai penerima manfaat dari item keempat itu melihat sangat banyak Kontraktor nakal, yang seharusnya pihak BPBD Memberikan sanksi. Namun kelihatannya mereka sedang memanipulasi data, untuk mendapatkan keuntungan bagi sesama Kontraktor dan Pejabat pengadaan,” papar jhon.

Disesalkan karena tidak adanya ketegasan dari BPBD, juga Pansus DPRD Kabupaten Jayapura terkait 275 miliar, yang sudah dibiayayai 200 juta rupiah belum tuntas, Pansus nya sudah dibubarkan sesuai masa kerjanya.

Sementara 31 persen pekerja honor tukang dan buruh belum di bayarkan. Masih ada sekitar 49 persen pekerjaan rumah bagi penerima manfaat yang belum dituntaskan.

” Menurut informasi dan data yang kami peroleh Sekitar 12 persen penerima manfaat sudah ada namanya di SK, namun belum di bangun satupun dari BPBD. Bahkan, ada kontraktor yang beraninya memanipulasi tanda tangan Kepala kampung. Bahkan kontraktor yang pinjam bahan bangunan milik penerima belum ada pemberesan.

Untuk itu para Pejabat dan Kontraktor nakal kami minta segera di proses. Saya sendiri juga korban banjir bandang, juga korban dari Kebijakan dan pekerjaan yang tidak memiliki rasa kemanusiaan,” harap Jhon kesal. (Nando)