by

Diancam Dicoret, Penerima BPNT di Mojo ‘Dipaksa’ Belanja di e-Warong

-Ekonomi-323 views

koranpemberitaankorupsi.com | Kediri – Penyaluran Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) di Kabupaten Kediri diduga dikavling atau diarahkan. Bahkan keluarga penerima manfaat (KPM) diancam akan dicoret dari daftar penerima jika tak membelikan uang BPNT yang kini sudah berubah aturan ke agen e-Warong yang sudah ditentukan.

Sekadar diketahui, berdasarkan aturan terbaru penyaluran BPNT kini berupa tunai dengan disalurkan melalui PT Pos. Para KPM tidak lagi diharuskan menukarkan uangnya ke e-Warong, namun juga boleh membelanjakan uang yang diterimanya untuk komoditas pangan yang sudah ditetapkan ke pasar tradisional dan warung sembako.

Akan tetapi, berdasarkan penelusuran wartawan kami di Desa Ponggok, Kecamatan Mojo, didapati jika para KPM sudah dikavling dan terikat agar tetap membeli ke e-Warong.

Bahkan warga juga mengaku takut jika membeli sembako bukan dari e-Warong, nantinya akan dicoret dari daftar penerima BPNT. “Kemarin saat surat undangan pencairan BPNT Di Balai Desa Ngadi petugas menyampaikan agar membeli sembako di E – Warung,Bila tidak membeli di e warung akan di coret dan tidak menerima bantuan kembali ” ungkap warga berinisial S, salah seorang KPM di Desa Ponggok Kecamatan Mojo, Selasa (1/03/2022).

Dadan (bukan nama sebenarnya) mengaku warga terpaksa membeli ke e-Warong lantaran ditekan oleh penjual E-warung h. Bahkan yang tidak beli dari e-Warong diancam akan dicoret dari daftar penerima bantuan ke depannya.

“Warga mah maunya belanja bebas sesuai aturan, kan yang penting komoditas yang sesuai. Tapi warga takut, karena katanya akan dicoret kalau tidak beli ke e-Warong. Tadi juga ada yang nanya ke perangkat desa, katanya tetap harus ke e-Warong,” tuturnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri Slamet Turmudi mengatakan penyaluran BPNT di tahun ini mengalami perubahan, dari semula per bulan dengan pembelian ke e-Warong menjadi per tiga bulan dengan uang yang diberikan langsung melalui Kantor Pos.

“Jadi untuk tahun ini langsung diberi uang tunai Rp 600 ribu per tiga bulan. Kalau sebelumnya kan uang masuk ke kartu penerima, kemudian ditukar ke e-Warong,” kata dia.

Slamet menegaskan jika penyaluran tidak boleh ada pengarahan dari pihak manapun apalagi ancaman kepada KPM akan dicoret jika tidak membeli pada pihak tertentu.

Menurutnya KPM akan disanksi hingga pencoretan melanggar ketentuan, di antaranya tidak membelikan bantuan pada komoditas pangan.

“Tidak boleh ada pengarahan. Yang membuat KPM dicoret itu bukan karena tidak beli ke e-Warong, karena kan sekarang bebas asal aka bukti pembelian. Sanksi itu diberikan jika uangnya dipakai untuk membeli barang di luar sembako yang ditetapkan. Apalagi malah dipakai bayar utang atau yang lainnya. Kita akan lakukan cek ke lapangan dari informasi dugaan penyimpangan,” pungkasnya. (Biro Kediri)