by

Kasasi Eks Kades Cigadog Garut Resmi Ditolak dan Tetap Dipenjara 10 Tahun

-Hukam-112 views

Koranpemberitaankorupsi.com | Garut – Kamis,3/2/2022 Sebelumnya tim kuasa hukum eks Kades Cigadog kecamatan cikelet Pipit Mulyadi melakukan upaya hukum kasasi ke mahkamah agung republik Indonesia, hal tersebut dilakukan pasca permohonan bandingnya ditolak oleh pengadilan tinggi Jawa barat, namun permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa Pipit Mulyadi melalui kuasa hukumnya dinyatakan resmi ditolak oleh Majlis Hakim mahkamah agung republik Indonesia.

Hal tersebut berdasarkan surat putusan kasasi yang di terbitkan oleh mahkamah agung pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 yang isinya memutus perkara yang dimohonkan oleh tim terdakwa Pipit Mulyadi Bin Memed Bernomor: 6/Akta/Pid sus/2021/PN Garut Juncto 188/pid sus/PT Bdg tanggal 23 Juli 2021, dan ditindak lanjuti oleh permohonan kasasi jaksa penuntut umum kejaksaan negeri Garut nomor 6/Akta/Pid sus/2021/PN Garut tanggal 26 Juli 2021.

Dengan demikian upaya hukum terdakwa eks Kades Cigadog (PM) resmi dinyatakan di tolak, artinya mahkamah agung Republik Indonesia tetap menguatkan putusan pengadilan negeri Garut, dan putusan pengadilan tinggi Jawa barat, yang isinya berbunyi menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara, dan denda sebesar Rp. 50.000.000 Subsidair enam bulan kurungan kepada terdakwa (PM), eks Kades Cigadog atas kasus pelecehan seksual terhadap (F) yang notabene masih anak di bawah umur.

Perlu diketahui oleh khalayak, putusan kasasi tersebut di terbitkan pada tanggal 25 Desember 2021, dan sekarang sudah memasuki bulan Februari tahun 2022, jika dalam waktu yang sudah ditentukan sejak putusan kasasi di terbitkan, maka putusan MA tersebut dinyatakan inkrah, (berkekuatan hukum tetap). dan status (PM) otomatis meningkat menjadi terpidana.

Selanjutnya terkait statusnya sebagai kades Cigadog kecamatan cikelet, ini menjadi kewenangan bupati Garut, selaku pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan kepala desa, berdasarkan Undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, harus menerbitkan surat pemberhentian tetap kepada (PM). Dan untuk mengantisipasi kekosongan jabatan maka bupati harus mengangkat pejabat sementara/PJS yang harus di isi oleh PNS dilingkungan Pemkab Garut, dengan masa jabatan paling lama satu tahun. Dan tugas utama pjs kades selain mengelola pemerintahan adalah menyelenggarakan pemilihan kepala desa.

Dengan Ditayangkanya berita ini diharapkan kepada camat Cikelet segera melakukan koordinasi baik dengan BPD desa cigadog maupun bupati Garut, agar pengelolaan pemerintah desa cigadog dapat berjalan dengan benar dan sesuai regulasi yang ada. (S.Afsor/ tim biro Garut)