by

Menelusuri Keterlibatan Pejabat Teras dalam Skandal Bansos BPNT di Lampura

-Berita-244 views

KoranPemberitaanKorupsi.Com | Lampung Utara – Program Pemerintah bagi warga kurang mampu melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Lampung Utara syarat pengkondisian dan diduga menjadi ajang bancakan para oknum TKSK dan Pejabat Teras Kabupaten setempat.

Kisruh mengenai pengkondisian maupun intervensi yang dilakukan oleh oknum Kepala Dinas melalui oknum TKSK ke pengelola E-Warong untuk menentukan Supplier penyedia komoditi BPNT mulai mencuat ke publik.

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh awak media KoranPemberitaanKorupsi.com diketahui praktek haram tersebut ternyata sudah sejak lama berlangsung. Salah satu pengelola E-Warong mengeluhkan terkait adanya intervensi dan intimidasi yang dilakukan oleh oknum TKSK yang mengatasnamakan Kepala Dinas Sosial dan Inspektur.

Dalam percakapan pesan Whatsapp antara pengelola E-Warong dan oknum TKSK inisial (E) menyebutkan semua tindakan yang diambil oleh oknum TKSK merupakan arahan dari Kadis Sosial dan Kepala Inspektorat Kabupaten Lampura.

“Itukan harus koordinasi dengan saya, dengan dinas, itukan perintah pak Erwin (Inspektur) loh, enggak bisa basing-basing, Erwin Sanjaya itu bukan supplier lagi, coba koordinasi dengan pak Erwinsyah Inspektur,” ucap Oknum TKSK dalam pesan suara yang dikirimkan ke pengelola E-Warong.

Dalam percakapan lainnya, pengelola E-Warong bersikukuh untuk tetap melakukan kerjasama dengan supplier penyedia yang lama. Dia dengan tegas menolak adanya intervensi yang dilakukan oleh sejumlah oknum tersebut.

“Kami ini yang kerja dilapangan, sudah sangat nyaman dengan Supplier yang ada, kalian semua itu gak ada hak untuk mengatur kami untuk menentukan Supplier, mohon maaf bukan melangkahi, tapi kami tandatangan kontrak dengan supplier pilihan kami itu memang hak kami sebagai E-warong, dan kami selama ini baru dengan supplier inilah merasa nyaman dalam bekerja sama. Mohon maaf, Bupati pun tidak bisa (intervensi), memang itu haknya E-Warong untuk memilih,” beber Pengelola didalam perdebatannya dengan Oknum TKSK inisial (E) melalui pesan Whatsapp.

Apa yang menjadi pernyataan pengelola E-Warong dalam perdebatannya tersebut mengenai hak mereka selaku E-warong untuk memilih pemasok (supplier) yang mampu memastikan ketersediaan komoditas pangan memang tertuang didalam pedoman umum program sembako dalam bab 1.6 Prinsip Pelaksanaan Program poin 4 yang menyatakan bahwa E-Warong dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber dengan memperhatikan
tersedianya pasokan bahan pangan bagi KPM secara berkelanjutan serta pada kualitas dan harga yang kompetitif bagi KPM.

Menilai dari pernyataan oknum TKSK inisial (E) yang menyatakan mendapat perintah dari Pejabat Teras di Kabupaten Lampura, awak media Koran Pemberitaan Korupsi mencoba menelusuri kebenaran atas pernyataan yang dilontarkan Oknum tersebut.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampura, Eka Dharma Thohir, saat akan dikonfirmasi diruang kerjanya, Senin, (24/01/2022) tidak berada ditempat, menurut keterangan stafnya, Kadis saat ini sedang menghadiri acara ‘Coffee Morning’ di Pemkab setempat.

Sementara itu, Oknum TKSK inisial E saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, berkilah atas dugaan keterlibatan Inspektur dan Kadis Sosial Kabupaten Lampura.

“Tidak ada keterlibatan mereka, itu saya ucapkan, karena E-warong itu didatangi supplier lama, yang meminta tanda tangan perpanjangan kontrak kepada E-warong Tanjung Aman, silahkan saja jika ingin diberitakan,” ujar Oknum TKSK berkilah dengan awak media.

Ia beralasan, pihak E-Warong seharusnya berkoordinasi dengannya terlebih dahulu terkait kontrak kerja sama dengan Supplier, dan harus mengikuti arahannya. Namun, apa yang menjadi pernyataannya sangat berbanding terbalik dengan fakta-fakta dilapangan.

Hingga berita ini diterbitkan, wartawan Koran Pemberitaan Korupsi masih terus mencoba mengkonfirmasi Kepala Dinas Sosial dan Inspektur Lampura.(Hamsah)

News Feed