by

APH Diminta Periksa Kasubag Advokasi BPBJ ULP Diduga Lakukan Pungli

-Daerah-793 views

KoranPemberitaanKorupsi.Com | Lampung Utara – Tiada hentinya ulah Oknum diduga otak pelaku pungli dan menerpa salah satu bagian di Sekretariat Pemkab kabupaten Lampung Utara (Lampura) pada bagian Unit Pengadaan Terpadu (ULP) sebesar 1 setengah persen sampai 2% dari nilai kontrak pasca tender perencanaan proyek berlangsung.

Hal tersebut, tentunya langsung memicu berbagai tanggapan dan kecaman dari elemen masyarakat yang ada di kabupaten Lampung Utara.

Permintaan fee 1 setengah persen – sampai 2% harus segera dihentikan, dan meminta jajaran Aparat Penegak Hukum (APH) segera mengusut tradisi yang telah mengakar pasca/setiap musim tender di bagian ULP.

”Tradisi permintaan fee yang diduga telah berlangsung lama pada bagian ULP segera dihentikan karena bermuara pada tindak pidana praktek korupsi, kolusi dan nepotisme telah dikenal di masyarakat luas dengan istilah KKN. Yang bertujuan memperkaya diri dan kelompok tertentu,” Jelas salah satu tokoh masyarakat Lampung Utara yang namanya enggan disebutkan, Jumat (15,10/2019).

Mencuatnya kepermukaan, permintaan fee 1 setengah persen sampai 2% bagian ULP juga mendapat kecaman dari Muhammad Azis MA Ketua BPC Laskar Nusantara Lampung Utara, Dirinya meminta agar pihak Aparat Penegak Hukum (APH) segera melakukan pengusutan dan pemeriksaan diduga otak pelaku pungutan liar (Pungli) berinisial “AG” selaku Kasubag beserta pihak yang terkait.

“Jangan biarkan tradisi memperkaya diri yang kemudian merugikan orang lain dibiarkan tumbuh dengan subur di daerah kita ini, karena kami yakin kebiasaan buruk para penentu kebijakan dapat menghambat aspek pembangunan yang akan berlangsung,” tegasnya.

Sampai berita ini diterbitkan, Kabag ULP belum dapat dikonfirmasi baik di kantor ataupun melalui via handphone seluler miliknya. (RM/HAMSAH)

News Feed