by

DPD GMPK Garut: APH Harus Bertindak Tegas Terkait Kerumunan di Perumda BPR

-Hukam-451 views

Koranpemberitaankorupsi.com | Garut – Minggu, 25/7/2021 sebelumnya sempat viral diberitakan dibeberapa media baik cetak maupun online, bahwa dalam rangka membantu kebutuhan hidup masyarakat Garut, ditengah diberlakukannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat(PPKM) Darurat hingga PPKM level 4, yang bertujuan untuk menekan laju angka penyebaran Corona virus disease(Covid -19), bupati Garut mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan stimulan tunai, bagi masyarakat yang terdampak, adapun kriteria warga yang terdampak yang terjaring dalam program ini yang berprofesi antara lain, ;Tukang becak, kusir delman, sopir angkot, ojol, PKL, dan lainya.

Diketahui bantuan tersebut berupa uang tunai sebesar Rp.250.000/KPM, sedangkan bank yang ditunjuk untuk menyalurkan adalah Perumda BPR Garut selaku badan usaha milik daerah kabupaten Garut, dan mulai direalisasikan pembagianya pada hari Jumat,23/7/2021 di halaman Perumda BPR garut.

“Sayangnya pada pelaksanaan pembagianya terpantau sangat buruk, sehingga terindikasi terciptanya kerumunan yang tidak elok atau tidak jika dilihat dengan mata telanjang. Menanggapi hal tersebut diatas, Biro Penindakan DPD GMPK Kabupaten Garut (Muchlis Nugraha S.H.) angkat bicara, jika melihat kejadian tersebut sudah seharusnya aparat penegak hukum (Kepolisian,Kejaksaan) bertindak tegas, memanggil dan adili siapapun yang melanggar prokes tuturnya kepada awak media kpk dikantornya.

Yang namanya regulasi itu berlaku bagi siapapun yang melanggar, termasuk korporasi selaku penyelenggara. Karena jika melihat kerumunan dalam jumlah ratusan orang ini akan berpotensi menciptakan Klaster baru penyebaran Covid -19 dikabupaten garut tandasnya.

Masih dikatakan Muchlis Nugraha S.H, hal itu harus dilakukan Demi memberikan rasa Keadilan bagi masyarakat, jangan jika masyarakat kecil seperti tukang cukur,ojol,warung nasi, salon, tukang bubur yang melanggar langsung diadili dan disidang ditempat, namun jika BUMD atau penguasa yang salah hanya selesai dengan permintaan maaf, lantas mana penerapan sila kelima Pancasila yang menjamin rakyat Indonesia akan diberikan keadilan sosial tandasnya.

“Jadi sudah sepatutnya aparat penegak hukum sigap dan tanggap menyikapi kejadian tersebut, jika perlu harus ada pelapor nanti kita buat laporanya ujar Muchlis, hal ini di lakukan semata hanya memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, terkait penegakan hukum atas kerumunan yang tercipta akibat dari adanya pembagian bansos tunai yang dianggarkan dari APBD Kabupaten Garut tahun aggaran 2021 pungkasnya. (S.Afsor/Tim biro garut)

News Feed