by

LSM Kampak Minta Kajati Papua Selidiki Dana Otsus Rp18 M di Disdik Biak Numfor

KPK | Biak Numfor – Sehubungan dengan maraknya kasus korupsi di Bumi Cenderawasi (Papua), Sekjen LSM Kampak Papua, Johan Rumkorem. Kepada Media ini meminta ketegasan langsung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Papua agar segera menyelidiki adanya dugaan penyelewengan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor.

” Pada prinsipnya kami mendukung penuh Kejaksaan Tinggi  Papua (Kejati Papua) untuk menyelidiki Dana Otsus di Biak Numfor. Sesuai hasil wawancara dan investigasi di lapangan, kami menemukan beberapa dokumen seperti DIPA  Tahun 2016 dan Tahun 2017. Yang anehnya dalam Daftar Perencanaan Anggaran tersebut terdapat kegiatan pembayaran gaji  honor guru kontrak daerah tahun 2016 yang nilainya Rp 7.8 Milyard, dan tahun anggaran 2017 senilai Rp 10.8 Milyard, jadi jumlah kesuluruhan 18 Milyard rupiah yang bersumber dari dari Dana Otsus,. kata Jhon.”

Ia mengatakan bahwa ada 263 Tenaga Guru Kontrak yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah, namun sampai saat ini belum dibayarkan.

” Ada 263 Tenaga Guru Kontrak yang telah dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah, namun upah mereka belum dibayarkan. Coba bayangkan saja, sudah lima tahun lamanya., ucap Johan.

Aktifis Anti Korupsi, kepada awak media Koran Pemberitaan Korupsi.com, mengatakan, bahwa dirinya tidak akan mundur sedikit langkahpun demi memperjuangkan Hak-hak Tenaga Honorer atau Guru kontrak dan bertekad akan membongkar Penyalagunaan Dana Otsus di Papua, khususnya di Kabupaten Biak Numfor.

” Kami minta supaya Hak-hak Tenaga Guru Kontrak ini segera dibayarkan. Mereka sudah mengabdi  untuk Daerah dan Bangsa ini. Guru-guru ini mengabdi  untuk mencerdaskan Anak Bangsa, lebih khususnya Anak-anak Papua yang ada di Pinggiran kota, Pedalaman dan Kepulaun. Apalagi ini Dana Otsus.,” tegas Ketua LSM

Menurut Johan, Para Pejabat Pemkab Biak sangat licik, dan banyak modus yang dimainkan. Banyak Dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

” Kenapa kami bilang sangat licik? ya, lihat saja, Dana Otsus dipakai untuk Bayar Utang Daerah. Kalau Dana Otsus ini pakai bayar utang, jelas sudah melanggar ketentuan Undang-Undang.

Salah satunya Perdasus Pasal 18, ayat 4 Nomor 25 Tahun 2013 yang menjelaskan bahwa; Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran, tidak diperbolehkan melakukan pengeluaran atas beban Dana Otonomi Khusus untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD. Jadi kami minta Kajati Papua segera periksa Para Pejabat Korup yang menyalahgunakan Dana Otsus., ” tegas Johan bernada kesal.

Lagi tambahnya, saat ini negara sedang ribut soal Dana Otsus di Papua, sehingga ia meminta Negara serius menyelidiki Dana-dana Otsus tersebut.

” Siapa pun yang salah menyalahgunakan kewenangannya untuk Korupsi Dana Otsus, tidak boleh lagi divonis bebas seperti yang sudah dilakukan oleh Hakim Tipikor Jayapura.

Sangat disesalkan Hakim-Hakim yang selalu memvonis bebas Para Perampok Dana Otsus ini, Padahal sejujurnya hukuman yang layak bagi Para Koruptor di negara kita adalah, PENJARA SEUMUR HIDUP, atau HUKUMAN MATI.

Hukuman Mati yang tepat bagi Para Koruptor ini adalah pertama; Kematian mereka harus disaksikan didepan umum. Dengan cara di Penggal, di Gantung, dan di Tenggelamkan ke Lautan.

Harus ada solusi konkrit demi menghindari Praktek KKN yang terstruktur dan berkesenambungan. Maka solusi yang tepat diberikan kepada Para Perampok Uang Rakyat adalah, “HUKUMAN MATI” dengan cara yang sadis.,” tutur Ketua LSM penuh harap. * (Heri)*

News Feed