by

Dugaan Adanya Keterangan Pengganti Ijazah KLB Ajukan Fatwa ke PN Garut

-Berita-285 views

Koranpemberitaankorupsi.com | Garut – Senin,28/6/2021 terkait adanya dugaan terbitnya keterangan pengganti ijazah dan temuan adanya nomor induk ganda yang diduga diterbitkan oleh Sekolah madrasah ibtidaiyah Darul Qolam Nanjung, yang beralamat di kecamatan Bayongbong garut, kini masalah tersebut terus bergulir dengan terbitnya tanda terima dari pengadilan negeri Garut perihal permohonan uji materi dan permohonan fatwa terkait keterangan ijazah pengganti yang dikeluarkan oleh sekolah tersebut diatas, dan dimohonkan oleh kowalisi lembaga bersatu (KLB) Garut selaku pemohon.

Hal itu disampaikan oleh sekretaris Kowalisi lembaga bersatu Garut (Ardianto) kepada awak media di markasnya, ini semua kami lakukan semata demi memenuhi rasa keadilan masyarakat, pasalnya peristiwa terbitnya keterangan pengganti ijazah ini menurut hasil kajian kami, ditemukan beberapa kejanggalan, baik hasil audiensi dengan kemenag Garut maupun audiensi dengan dpmpd garut ujarnya. Untuk meyakinkan semua fihak terutama masyarakat desa tersebut.

;makanya kami ajukan permohonan gugatan ke pengadilan negeri Garut, karena hanya pengadilanlah lembaga negara yang mempunyai wewenang memutus apakah dokumen tersebut absah menurut hukum atau dinyatakan sebaliknya yakni tidak absah, karena dokumen tersebut digunakan untuk melengkapi persyaratan menjadi calon kepala desa, dan jika nantinya terpilih jelas akan mengelola pemerintahan dan mengelola anggaran yang bersumber dari negara selama enam tahun kedepan, maka kami harus memastikan keabsahan dokumen tersebut diatas menurut hukum pungkasnya.

;Ditempat yang sama ketua KLB garut (Iskandar) juga membenarkan apa yang disampaikan oleh sekretarisnya, intinya dalam perjalanan terbitnya keterangan pengganti ijazah terhadap saudara (D) kami menemukan ada dua laporan polisi tentang kehilangan ijazah, dan dalam laporan polisi tersebut tercatat ada dua nomor induk yang berbeda ini yang menurut kami janggal ujar Iskandar.

Kejanggalan yang lain adalah PPKD desa Mekarsari kecamatan Bayongbong sebelumnya telah menggugurkan saudara(D) dari pe ncalonanya sebagai kepala desa, namun (D) bersama pendukungnya menempuh berbagai upaya agar lolos maju kepilkades, hingga akhirnya terbit Surat pencabutan dari DPMPD atas putusan PPKD desa Mekarsari yang isinya menggugurkan (D), dan diperintahkan untuk memperpanjang waktu pendaftaran. alhasil akhirnya (D) lolos maju Pilkades, dan berhasil meraup suara terbanyak dalam Pilkades serentak 2021 yang diselenggarakan oleh PPKD desa Mekarsari kecamatan Bayongbong.

“Masih kata Iskandar, dalam hal ini kami tidak bermaksud mencari siapa yang salah atau siapa yang benar, namun lebih ke memberikan pencerahan dan pemahaman kepada masyarakat bahwa, apa yang selama ini kami kerjakan tak lain hanya memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan dan yang tak kalah penting untuk mencerdaskan masyarakat tandasnya.

bahwa hanya putusan pengadilanlah yang dapat mengikat dan wajib dilaksanakan, karena dalam hukum positif dinegara kesatuan republik indonesia dan berdasarkan UU dasar 1945 sebagai landasannya, negara memberikan kewenangan kepada lembaga negara yang bernama pengadilan sebagai lembaga pemutus atas suatu perkara, baik perdata maupun pidana pungkasnya. (S. Afsor)

News Feed