by

Diduga Dana PKH – BPNT Ma Edah Digasak Agen, Sudah 6 Bulan Tak Dia Terima

-Ekonomi-292 views

KoranPemberitaanKorupsi.com | Garut – Sabtu,24/4/2021 berawal adanya informasi dari masyarakat, bahwa seorang warga yang berdomisili di kampung Babakan RT.02 RW 05 desa sindanggalih kecamatan Karangpawitan kabupaten Garut, selaku pemilik kartu PKH dan BPNT nomor register : GBSZD244100003 Atas nama EDAH sejak 6 bulan terakhir tidak menerima apa yang menjadi haknya.

hal tersebut dipaparkan oleh ibu edah selaku penerima hak kepada awak media saat dikonfirmasi, diterangkan sebelumnya dirinya menerima bantuan program tersebut secara lancar yakni berbentuk uang dan berbentuk sembako, namun sejak enam bulan belakangan dirinya sudah tidak lagi menerima, alasan Agen kepadanya bahwa yang punya ibu edah mah tidak bisa cicairkan, dengan alasan yang tidak jelas.

“Namun penjelasan yang berbeda disampaikan oleh pendamping PKH yang bernama ibu Rosli saat dikonfirmasi oleh tim awak media, dikatakan bahwa tahap dua yang belum cair, dikarenakan adanya peralihan dari bank BNI ke bank MANDIRI, namun sebelumnya tepatnya bulan Januari dana PKH -BPNT sudah cair ujar Rosli, namun untuk memastikan dirinya mempersilahkan untuk melakukan konfirmasi kepada bapak (R)( selaku agen).

Untuk lebih jelasnya awak media mendatangi kediaman bapak (R) (agen PKH -BPNT) namun diterangkan oleh anak kedua dari (R)saat ini bapaknya sedang kebandung, namun awak media mencoba melakukan konfirmasi melalui sambungan whatshap, sangat disaayangkan yang bersangkutan tidak menjawab pertanyaan awak media, dikarenakan hp nya tidak akftif tertanda chelist satu.

Sangat miris apa yang menimpa ibu edah ini, pasalnya dirinya tidak merasa menerima uang PKH sejak dari 6 bulan terakhir. setelah mengetahui bahwa uang tersebut sudah dicairkan sebelumnya oleh orang lain, dirinya merasa disakitin orang lain edah berharap kepada agen yang bersangkutan untuk segera mengembalikan apa yang seharusnya menjadi hak KPM.

“Modus operandi oknum agen yang seperti ini, sangat banyak terjadi diwilayah kabupaten Garut, hal seperti ini dapat terjadi, salah satu faktor utamanya adalah lemahnya pengawasan oleh pihak yang berwenang, perlu diketahui oleh khalayak, program PKH – BPNT ini adalah program bantuan stimulan dari pemerintah pusat khususnya untuk warga kurang mampu, dan jenisnyapun bantuan sosia (BANSOS).

“Seharusnya APH peka dan sigap terhadap kasus – kasus yang berurusan dengan program sosial, siapapun oknumnya harus ditindak tegas, karena jelas apa yang dilakukan oleh oknum penggasak hak masyarakat miskin ini adalah perbuatan melawan hukum, dan melanggar melanggar UU nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin BAB VIII
Ketentuan pidana, tertuang dalam Pasal 42
Setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 43
1) Setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2) Korporasi yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Hingga berita ini ditayangkan oknum agen (R) belum dapat dihubungi. (S. Afsor/tim)

News Feed