by

Ketua MKKS SLB Garut Klarifikasi Adanya Berita Dugaan Pengkondisian

KoranPemberitaanKorupsi.com | Garut – Senin,12/4/2021 Bertempat Dikantor Kepala Sekolah SLB C YKB yang beralamat di Jalan Raya RSUD Dr. Slamet Garut Ketua MKKS SLB Garut (AMAN SUPARMAN S.Pd. M.Mpd.) menggelar Konfrensi Pers, lebih kurang 10 media baik cetak maupun online yang ada digarut hadir dalam kegiatan tersebut.

;Dalam wawancaranya Ketua MKKS Garut menerangkan, Ya saya melihat membaca tentang pemberitaan yang berjudul adanya dugaan pengkondisian yang dilakukan oleh ketua MKKS kabupaten Garut tutur aman.

“Perlu difahami oleh khalayak, MKKS ini adalah suatu organisasi profesi Kepala sekolah yang terlindungi oleh undang-undang republik Indonesia nomor 14 tahun 2005, kemudian di pasal 41 ayat 3 tercantum bahwa kepala sekolah atau juga guru berkewajiban untuk membentuk suatu organisasi resmi yang terlindungi oleh regulasi, agar memudahkan pekerjaan untuk mencapai tujuan tandas aman.

berkaitan dengan adanya dugaan pengkondisian, aman balik bertanya pengkondisian yang bagaimana ujarnya, semua juga untuk bersatu itu ada pengkondisian tambahnya.

“akan tetapi pengkondisian tersebut tentu yang diatur didalam AD ART disebutkan sebagai berikut :

pertama untuk mempersatukan visi dan misi tentang sesuatu pekerjaan contoh : perencanaan pelaksanaan ujian sekolah itu harus dikondisikan, kemudian kedua bagaimana pelaksanaan ujian sekolah tersebut mulai dari penyusunan soal-soal sehingga pada waktu pelaksanaan itu sudah Redy semuanya.

yang ketiga MKKS punya rencana untuk bersilaturahmi untuk mengundang para kepala sekolah yang sudah berjasa terhadap kemajuan pendidikan khusus di kabupaten Garut, yang keempat pengkondisian dilakukan oleh kami untuk menciptakan/berkreasi bagaimana kabupaten Garut ini memiliki sekolah-sekolah negeri agar APK itu bisa tercapai papar aman dengan nada sangat santai.

“adapun pengkondisian yang dituduhkan kepada kami itu mungkin salah persepsi ujar aman, karena organisasi ini terlindungi oleh undang-undang yang disebutkan tadi, yakni menggunakan prinsip dari kita oleh kita untuk kita, tidak mungkin organisasi bisa berjalan lancar mencapai tujuan tanpa kita bersama-sama, seperti yang dilakukan oleh organisasi pada umumnya, juga dari kita, diurus oleh kita, diolah oleh kita, untuk kita.

adapun yang dituduhkan tersebut, kami menelaah tidak benar, ini hak penulis yang terlindungi juga dalam undang-undang republik Indonesia nomor 40 tahun 1999 tanggal 23 September itu di pasar 1 bab 1 ketentuan umum dalam pasal 11 pasal 12 juga diterangkan, awak media jurnalis itu punya trik yang harus dilakukan yaitu penulisan opini, itu kami selaku ketua MKKS akan menggunakan regulasi tersebut tercantu pasal 18 atau di pasal 1 ayat 12 kami memiliki hak jawab terlebih dalam tulisan disalah satu media online itu disebutkan identitas saya yang mustinya mencantumkan inisial saja ujarnya.

;berita itu baru opini, baru sepihak, dan saya pun belum didatangi oleh penulis tersebut, adapun hal-hal yang lain yang berkaitan masalah bantuan pelajar(BANPEL) SLB SDLB, SMPLB, SMALB anggaran tahun 2020, itu sudah diperiksa oleh bidang pklk prov Jabar, kemudian sudah termasuk dengan BPK jadi sudah, jadi selama saya menjadi kepala sekolah selama 17 tahun belum pernah ada kejadian seperti yang dituduhkan.

;karena ketika gak ada uang di sekolahpun semuanya ditangani oleh guru dan kepala sekolah tandasnya, Masa sih itu punya tas dari mana, punya seragam dari mana, pakaian olahraga dari mana, punya topi, dari mana punya sepatu dari mana, punya APK dari mana, punya pakaian Pramuka ya dari situ dari Banpel.

“kemudian zaman sekarang ini kan kuota, kemudian mengantarkan dan menjemput, kemudian juga pengembangan bakat dan minat siswa, pengadaan alat-alat optik, dan sebagainya itu kan sekolah itu ada SPP bisa bayar SPP 1 tahun adapun SPP itu hak sekolah dan Yayasan ungkap aman.

Dari situ kita bisa memberikan pakaian olahraga dan batik terhadap guru memperbaiki q&q sik sekolah, yang sedikit-sedikit dari situ tandas aman, terkait pelaksanaan aman menjawab tegas tidak ada kontraktual terhadap pihak ketiga, itu ada panitia khusus di sekolah yang menangani SDLB SMPLB Dan SMALB.

“jadi jumlah SLB ada berapa itu pembeliannya sejak bulan Juli agustus September kita tidak bekerja sendiri, melainkan tim panitia yang belanja, kepala sekolah sebagai manajer tambahnya. ;hal ini sudah sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 tahun 2018 sebagai manajer ialah satuan pendidikan, juga bertugas memeriksa semua, SK nya ada, SK siswa, SK panitia, berdasar regulasi yang dituangkan dalam MOU oleh direktorat, jadi kami melaksanakan juga sesuai dengan regulasi dan surat keputusan.

Ketua MKKS juga menegaskan bahwa tidak pernah menngganggu dana Bos, Karena itu sudah ada ketentuan juklak dan juknis yang terinci 12 poin, Kegiatan MKKS tdk usah menunggu anggaran seperti itu. Sebab para KS sangat mampu dari masing masing untuk menanganinya, kecuali pengembangan bakat dan minat guru siswa.

Kita tidak boleh menggunakan dana BOS diluar juknis sesuai regulasi permendikbud nomor 6 tahun 2021 pungkas Ketua MKKS. (S.Afsor/Tim Biro Garut)

News Feed