by

Oknum Pendamping PKH Desa Ubrug Tilep Dana KPM

-Daerah-935 views

Koranpemberitaankorupsi.com | Sukabumi – Sesuai ruhnya Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Dalam jangka pendek program ini bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

Perekrutan bagi pendamping PKH, mulai passing grade, hingga wawancara dan psikotes, ini menjadi momen untuk membenahi sistem penyaluran PKH agar sampai di tujuan,jadi jika masih ada yang bermain atau tutup mata harus benar – di tindak sesuai hukum yang berlaku bukan hanya di berhentikan. “Ujar Asep (Ketua sekaligus korwil Ormas Bidik Kabupaten &Kota Sukabumi) saat ditemui di sekertariaynya di Kp. Selabuna bantar gadung ( Sabtu 20/02/2021).

“Contoh kasus Fatoni ( oknum yang bermain KKS PKH) di Lombok timur yang di vonis pidana dua tahun enam bulan penjara, Selain pidana penjara, majelis hakim membebankan Fatoni denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan. Dan yang paling penting apakah kordinator atau bahkan kepala dinas sosial tutup mata / mengetahui atau tidak penyimpangan di lapangan tersebut.jika mengetahui harus juga ada sangsi.Vonis hukuman tersebut diberikan sesuai dengan dakwaan pasal 3 Undang-Undang RI Nomor  31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor  20/2001.” Imbuhnya menbahkan.

Sementra di tempat terpisah di sela kegiatan monitoring, Dede Sadrahudin selaku sekjen Ormas Bidik DPC kabupaten dan kota Sukabumi mengatakan “dilapangan masih ada oknum yang berani menyelewengkan dana bantuan tersebut.dan bahkan ada yang bertahun tahun mengang beberapa kartu serta mencairnya.seperti halnya keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan.seperti halnya di desa ubrug kecamatan warungkiara kabupaten sukabumi Privinsi Jawa Barat ,kami jajaran Ormas Bidik meminta APH dan instansi terkait untuk menindak tegas dan kami akan mengawal proses hukumnya sampi oknum yang terbukti melakukan penyimpangan tersebut benar- benar di ganjar sesuai dengan perbuatnnya, demi tegaknya hukum dan perundang- undangan yang berlaku dinegara kesatun Republik indonesia. ” Pungkasnya.

Di duga kuat banyak kartu yang cair namun tidak di salurkan/ di berikan ke KPM. di kp.Tanjungmukti RT01 rw 14 Desa ubrug saja ada 5 kartu yang dipegang oknum Rw (sekarang mantan rw) selama 1 th yang tidak di berikan ke atas nama kpm. Saat oknum tersebut di konfirmasi menyampiakan bahwa hal tersebut sepengatahuan pendamping PKH. Yaitu saudari Restu.ironis memang.

Saat di tuntut untuk mengembalikan hak kpm selama 1 tahun yang tidak di sampaikan oknum mengelak ” Saya tidak sanggup,toh yang makan bukan saya sendiri, kalo saya tidak di tolongin saya akan bongkar semua” Ujarnya (red)

Di sisi lain saudari Restu selaku kesos pasang tarif pembuatan Kartu Keluarga (KK) Rp.80 sementara kk tersebut tidak online. Serta tarif bikin KTP Bikinktp 150 rb.

” Saya sangat kecewa dengan dengan Saudari Restu selaku poskesos desa ubrug. Kk yang saya buat melalui dia (restu) seharga 80 rb ternyata kk tersebut tidak online, Kenapa terjadi pembiaran”. Ujar salah tokoh yang membuat kk melalui restu”

Ada juga pengaduan dari seorang ibu dari Kp.Citerep Rt 02 Rw 20 Desa Ubrug masih masih terkait PKH dengan Pendamping yang sama (saudari restu) ibu tersebut pun mengalami hal yang sama tercatat sebagai KPM tapi tidak pernah cair.sementara print out bukti pencairan dari Bank terkait sudah ada dan terbukti di cairkan.

Sementara saat kita mencoba mengkonfirmasi ke pendamping (saudari restu) ,sulit di temui dan nomer selulernya tidak aktif. (Team Redaksi )

News Feed