by

Oknum ASN Diduga Menjadi Anggota BPD Desa Bojong

-Daerah-371 views

Koranpemberitaankorupsi.com | Lampung utara – Struktur pemerintahan desa yang sudah di atur undang undang serta peraturan daerah yang mewajibkan seorang kepala desa mempunyai pembantu dalam melaksanakan dan meberikan pelayanan kepada warga masyarakat selain kaur dan kasi , pemerintahan desa juga di wajibkan adanya badan permusawaratan desa BPD ,

BPD dalam hal ini di tugaskan memantau dan memberi masukan serta keritikan kepada kepala desa dari hasil aduan aduan masarakat kepada BPD sesuai poksi dari tugas yang di emban ..

Maka dari semua aparat desa yang ada BPD di bentuk dan di pilih oleh masyarakat atas keterwakilan wilayah , Serta tidak boleh bertumpang tindih dengan jabatan jabatan yang lain di dalam struktur pemerintahan desa apalagi menjabat atau sudah manjadi pegawai negeri sipil atau ASN.

Namun tidak dengan desa bojong kecamatan kota bumi Dari hasil temuan tim media koran pemberitaan korupsi KPK dari hasil keterangan masarakat yang tidak mau di sebutkan namanya tersebut menduga ada nya ASN yang merangkap jabatan di dalam kestrukturan BPD desa bojong kecamatan kota bumi. warga menuturkan bahwa adanya seorang oknum ASN menduduki jabatan BPD yang berstatus sebagai guru di salah satu Sekolah Dasar sekitar. tutur nya kepada kami awak media KPK 18/02/01

Padahal dalam aturan jelas “karena rangkapan jabatan itulah dianggap telah merugikan keuangan negara berdasarkan undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 pasal 29 hurup (i)junto pasal 51 huruf (i) tentang penyelenggara negara yang merangkap jabatan, dan tidak di perbolehkan.

Dengan ada nya keluhan masyarakat tentang hal rangkap jabatan BPD. masyarakat meminta kepada kepala desa Bojong kecamatan kotabumi
agar dapat melakukan pendataan guna pembentukan struktur kepengurusan BPD secara musyawarah mufakat tutur warga yang kami temui di kediamanya pada tgl 18/02/21

Maka apabila benar ada oknum ASN yang berpropesi sebagai Guru menjabat merangkap BPD di desa bojong kec kota bumi instansi dinas terkait yakni dinas pendidikan harus memberi sangsi kepada oknum tersebut demi menegakan pelaturan yang sudah di atur baik pemerintah pusat maupun daerah

Sementara kepala desa maupun anggota BPD ketika di sambangi oleh tim KPK di kediamanya maupun di kantor desa tidak ada di tempat , sementara Oknum BPD pun sama di hubungi melalui telpon seluler tidak di angkat melalui pesan singkat SMS tidak di balas dan belum bisa di konfirmasi
KPK Lampung Utara (AR/A. Sandora)