by

Diduga Salahi Aturan, Pembangunan Sumur Bor di Sekolah Pakai Dana Desa

-Daerah-520 views

KoranPemberitaankorupsi.com | Lampung utara – Kejanggalan kembali terjadi dalam pelaksanaan dana desa yang bertumpang tindih dengan aturan yang ada,

Kini tim media KPK menemukan kejanggalan di desa suka mulya kec tanjung raja lampung utara , selaku kontrol sosial dalam pengawasan segala bidang kegiatan pemerintah , dengan adanya pembangunan sumur bor yang mngunakan dana desa di tempatkan di dalam area sekolah dasar negri suka mulya yang menelan anggaran kurang lebih Rp 55 000 000 tersebut dibngun di dalam area sekolah Dasar SD.

Kepala desa suka mulya beberapa waktu lalu ketika di mintai keterangnya mengatakan. Itu atas dasar permintaan masyarakat tuturnya ,

Namun bila merujuk.kepada aturan yang sudah di tetapkan maka berdasarkan aturan tersebut jelas menyalahi aturan , karena dana desa bukan di peruntukan membangun sebuah intansi yang sudah ada seperti halnya sekolah dasar .

Dana desa di gulirkan dengan aturan aturan sendiri guna memberi kemajuan desa kesejahteraan masyarakat menambah dan meningkatkan ekonomi masyarakat ,maka dana desa DD di gunakan tidak boleh bertentangan degan kreteria yang ada salah satu contoh desa suka mulya yang mengunakan dana desa untuk membangun sekolah dasar ,

Negara punya aturan dan undang undang , berdirinya sebuah negara. Karena undang undang serta negara yang mengatur adalah undang undang , Bila seseorang warga negara menyalahi aturan dan undang undang maka diberikan sangsi oleh undang undang demi tegaknya aturan dan undang undang

Bila mengutip keterangan kepala desa suka mulya YAYAT yang mengatakan atas dasar permintaan masyarakat , berarti Undang undang dan aturan bisa di pinta oleh masyarakat , lalu dimna tegaknya aturan dan perundang undangan yang berlaku bila hal ini di abaikan dengan menjual atas nama masyarakat tidak akan pernah tercapai tegaknya aturan dan undang undang

Maka yang mnjadi pertanyaan adalah dimana hibah tanah untuk pembuatan sumur bor tersebut, bukankah semua tau tanah sekolahan adalah milik negara yang jelas tidak bisa di gangu gugat , apalagi mengeluarkan hibah ,

Sementara untuk membangun sumur bor di lokasi sekolah tersebut harus ada hibah dari pemilik tanah , dan semua aturan itu di ketahui semua pihak, baik kepala desa DPMD insfektorat Kejari serta kepolisian ,

Sementara kepala sekolah SD suka mulya ketika di hubungi tidak ada di tempat , Karena jelas sekolah SD tersebut dengan berbagai dana pendidikan sudah di siapkan guna membangun sekolah di masing masing tempat , KPK Lampung Utara ( arpa /Heri / Kosasih)