by

Diduga Desa dan Kelurahan di 4 Kecamatan Terindikasi Gratifikasi Bansos

-Daerah-182 views

KoranPemberitaanKorupsi.com | Garut – Senin,17/1/2021 Sudah diketahui oleh khalayak, bahwa beberapa hari kebelakang beberapa kelurahan yang ada di empat kecamatan di Garut, telah mencairkan bantuan sosial yang bersumber dari provinsi Jawa barat yang nominalnya sebesar Rp. 100.000/KPM.

;Namun sayang Jaminan Pengaman Sosial (JPS) yang bersumber dari bantuan provinsi ini menuai polemik tersendiri, pasalnya diduga ada indikasi gratifikasi terjadi pada pelaksanaanya, bukan hanya terhadap desa, namun terjadi juga dibeberapa kelurahan di empat kecamatan yang ada di kabupaten Garut.

“Hal ini tentu menuai kontrofersi dan sangat disorot berbagai kalangan, karena jelas merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan khususnya bagi ASN/PNS.

Sebagaimana diatur dalam UU. pemberantasan korupsi jelas melarang bagi setiap pejabat Negara untuk menerima fee/hadiah dalam suatu kegiatan apalagi terkait bantuan sosial. ;Ketika dikonfirmasi oleh awak media, para kepala kelurahan ini dengan nada enteng berkata kami mendapat arahan/intruksi dalam suatu rapat yang diselenggarakan diaula DPMPD kabupaten Garut pada tanggal 22 Desember yang lalu ujar salah satu kepala kelurahan.

“Hal tersebut dibuktikan olehnya dengan adanya surat undangan elekronik via Whatshap yang disampaikan oleh pihak DPMPD kepada empat kecamatan tercantum dalam surat dan di TTD oleh kadis DPMPD D.rs. AJI SUKARMAJI M.Si Namun Ketika Dikonfirmasi Lewat Sambungan Whatshap Kadis DPMPD ini tak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh awak media alias Bungkam seribu bahasa entah apa maksudnya.

Begitu pula dengan dua orang camat tak luput dari perhatian media, saat dikonfirmasi terkait adanya surat elektronik dari DPMPD keduanya menerangkan kami hanya menyampaikan informasi tersebut kepada para kades/kelurahan, selanjutnya kami tidak mengetahui bahwa dalam pelaksanaan bansos provinsi ada hal yang demikian tutur dua orang camat.

“Agar informasi berimbang, awak media melakukan konfirmasi kepihak Bank Jabar Banten cabang Garut dikantornya, dan diterima oleh dua orang meneger BJB yang bernama Susi dan arif. mereka berdua juga menambahkan bahwa mengenai tekhnis penyaluran ini adalah merupakan internal BJB pungkasnya.

;Mereka berdua menerangkan bahwa terkait fee bansos sudah ada perjanjian kerjasama (PKS) antara dinas sosial provinsi dengan BJB pusat, dan BJB cabang Garut dengan pihak desa atau kelurahan di empat kecamatan ujarnya.

“Namun keduanya tidak menyadari bahwa berbicara mengenai fee bansos terhadap ASN jelas dilarang oleh UU nomor 31 1999 Jo UU.nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam pasal 12B ayat (1) yang berbunyi setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatanya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Dan ayat (2) berbunyi pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000 dan paling banyak banyak Rp. 1.000.000.000 serta melanggar PP nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

“Dalam hal ini APH sangat dominan dalam rangka menegakan supremasi hukum, karena jika dibiarkan adanya UU pemberantasan korupsi akan terkesan mandul, bahkan cenderung akan melukai kepercayaan masyarakat terhadap APH itu sendiri, untuk itu sangat perlu untuk mengambil langkah kongkrit, dengan melakukan penyelidikan terhadap para pihak yang dianggap bertanggung jawab, dalam hal ini pihak BJB cabang garut. (S. Afsor/tim)

News Feed