by

SMK Nusantara Labrak Aturan Gubernur Lampung

KPK | Tulang Bawang Lampung – Wali murid Sekolah Menengah Kejuruan Nusantara Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Mengeluh terkait adanya pungutan biaya yang dibebankan terhadap siswa didik di sekolah setempat semasa pandemi Covid-19.

Menurut keterangan salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya mengatakan, ia merasa heran, dimasa pandemi untuk sekolah lain digratiskan, namun sebaliknya di SMK Nusantara Banjar Agung, anaknya harus membayar biaya sebesar Rp.185 ribu perbulan.

“Setau saya, untuk sekolah lain di masa pandemi Covid-19 ini tidak ada biaya atau pembayaran yang dibebankan kepada wali murid, akan tetapi di tempat anak saya sekolah, yaitu SMK Nusantara kami dibebankan biaya SPP sebesar Rp.185 ribu perbulan, sampai dengan saat ini, jadi tidak ada kata gratis,” ungkapnya.

Sementara Kepala SMK Nusantara Banjar Agung, Yuli Yani Setiawati saat dikonfirmasi membenarkan jika sekolahnya telah melakukan penarikan biaya terhadap siswa dimasa pandemi Covid-19.

“iya untuk Juni, Juli dan Agustus, sekolah kami menarik SPP, karena setau kami SE tersebut belaku di bulan Maret dan April saja sedangkan untuk bulan selanjutnya sudah tidak berlaku,” ucap Yuli, rabu (20/01/2021).

Menurut Yuli, penarikan biaya SPP itu bukan tidak beralasan, sebab katanya sekolah tersebut merupakan sekolah swasta sehingga dana SPP itu salah satunya guna untuk pembayaran guru honor.

“Karena dari dana BOS tidak semua guru honor bisa dibayar, jadi kami menarik SPP itu untuk membayar guru honor di sekolah kami,” katanya.

Diketahui sebelumnya, Berdasarkan Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi Lampung nomor 420/1062/V.01/DP.2/2020 berisikan, dalam rangka meningkatkan aksesabilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik di sekolah, serta pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19, diminta kepada kepala sekolah SMA/SMK/SLB negeri dan swasta se-Provinsi Lampung penerima dana BOS reguler dan BOSDA, untuk tidak melakukan penarikan SPP atau sumbangan lainnya terhadap wali murid peserta didik.

Sementara penggunaan dana BOS reguler, pihak sekolah dapat lebih memaksimalkan dari penggunaan sebelumnya ke poin-poin yang telah di tentukan didalamnya.

Tanggal 4 November 2020 lalu, Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi kembali menetapkan Peraturan Gubernur Lampung No 61 Tahun 2020 tentang peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan menengah negeri dan satuan pendidikan khusus negeri Provinsi Lampung.

Disebutkan pihak sekolah melalui komite diperbolehkan untuk menerima sumbangan iuran siswa melalui musyawarah dan ketentuan lainnya yang telah di tentukan didalamnya, dengan catatan peraturan Gubernur tersebut diberlakukan pada tanggal di undangkan. (Tim)

News Feed