by

Ketua BPK Kampung UGI Diduga Keras Lakukan Pungli Dana Sertifikat

-Daerah-121 views

KPK | Tulang Bawang Lampung – PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) merupakan kegiatan pendaftaran secara sistematis, meskipun masyarakat tidak ikut serta PTSL tanah tersebut akan tetap diukur untuk kepentingan pemetaan tanah. PTSL telah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2018.

PTSL adalah proses pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

PTSL merupakan program sertifikasi gratis dari pemerintah, hal ini dikarenakan masih banyaknya tanah yang belum bersertifikat. Program gratis ini telah berjalan sejak tahun 2018 dan direncanakan akan berlangsung hingga tahun 2025.

Namun demikian, masih banyak oknum aparat Kampung yang mengambil kesempatan melalui program ini, dengan melakukan ‘PUNGLI’ (pungutan liar), menetapkan dan memungut biaya cukup besar melebihi ketentuan, dengan mewajibkan masyarakat menebus sertifikat bukti hak atas tanah yang dimiliki, sehingga hal ini sudah menjadi keluhan dan kendala serius bagi masyarakat kurang mampu.

Koran pemberitaan korupsi (KPK)
Seperti yang terjadi di Kampung Ujung Gunung Ilir (UGI) Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung.

Hasil pantauan dan data yang dihimpun dilapangan, sebanyak 327 buku sertifikat milik warga yang diserahkan Badan Pertanahan Negara (BPN) setempat, tahun 2020 baru-baru ini ke aparat Kampung, harus ditebus Rp. 1 juta per buku oleh pemilik sertifikat masing-masing.

Tebusan sebesar 1 juta tersebut, menurut keterangan beberapa warga yang direkam gardasatunews.com dipinta dan dipungut oleh aparat Kampung berinisial WB yang notabene selaku ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) UGI Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung.

“Untuk mengambil sertifikat di pak WB, kami harus menebusnya satu juta,” keluh salah satu warga yang masih enggan disebutkan namanya mewakili warga lainnya kepada gardasatunews.com

Merujuk, Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Nomor 25 Tahun 2017. Ketiga menteri tersebut adalah Menteri ATR, Menteri Dalam Negerti, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, besarnya biaya PTSL khusus zona wilayah Provinsi Lampung, desa diperbolehkan memungut biaya, namun dengan ketentuan tidak boleh melebihi dari Rp.200 ribu rupiah.

Biaya tersebut untuk biaya patok, materai, dan operasional aparat desa yang melakukan pengukuran.

Menanggapi, adanya dugaan Pungli yang dilakukan oknum aparat Kampung dan kepala kampung nya UGI memungut biaya PTSL dengan cara menebus sertifikat melebihi ketentuan SKB 3 Menteri Nomor 25 tahun 2017, ketua LSM Gerakan Muda Peduli Tulang Bawang (GARDATUBA),dan Dewan penasehat Persatuan wartawan republik indonisia (PWRI) mengharapkan kepada Bupati Tulang Bawang, penegak hukum dan pihak terkait lainnya, agar segera memproses dan menindak tegas sesuai dengan peraturan– perundangan yang berlaku di wilayah hukum nya. Agar dapat menindak tegas oknum — oknum kampung yang melakukan pungutan liar (Pungli)

Sementara, sampai berita ini dibuat, kepala kampung , Kampung ujung gunung ilir (UGI ) sulit untuk di temui dan dikonfirmasi.(TIM)

News Feed