by

Pihak yang Terlibat Kasus Dugaan Penyalahgunaan Solar Bersubsidi Diperiksa Polisi

-Hukam-127 views

KoranPemberitaanKorupsi.com | Garut – Selasa,15/12/2020 sebelumnya pernah diberitakan bahwa, dugaan penyalahgunaan Bahan bakar bersubsidi jenis solar, oleh masyarakat Kp. Gunung sulah Desa Cigadog Kecamatan Cikelet telah dilaporkan ke Mapolres Garut oleh (AG) pada tanggal 21/11/2020.

“Beberapa hari belakangan ini beberapa orang saksi sudah dipanggil oleh penyidik guna dimintai keterangan ujar (AG), dan hari ini Senin,14/12/2020 giliran terduga pelaku berinisial (TS) bersama beberapa orang yang dianggap terlibat atau mengetahui kejadian tersebut, terpantau hadir di polres Garut dalam rangka memenuhi panggilan penyidik, guna memberikan keterangan yang dibutuhkan ujarnya.

“Perlu diketahui oleh khalayak, terduga pelaku (TS) membeli BBM jenis solar bersubsidi di SPBU Jln raya Pameungpeuk, dengan berbekal Surat rekomendasi dari UPT Pertanian wilayah Kecamatan Cikelet, padahal jika disimak UPT pertanian memberikan rekomendasi penggunaan solar bersubsidi tersebut’ untuk mengisi bahan bakar alsintan diantaranya :

1.traktor bajak tanah/seki
2.mesin giling padi/heler
3.mesin pipil jagung

;Namun bukanya untuk mengisi tiga poin alat mesin pertanian tersebut diatas, akan tetapi dijual lagi oleh (TS) untuk mengisi bahan bakar exafator/Beko sebanyak dua unit dilokasi pembangunan tambak PT. SPS yang sebelumnya sudah disegel oleh SATPOL PP Garut lantaran PT.SPS belum mengantongi izin membangun, namun perusahaan ini dengan gagahnya membangkang penegakan perda yang dilakukan oleh Pemkab garut. ;perbuatan (TS) ini diduga melanggar UU nomor 22 tahun 2001 tentang minyak tanah dan gas bumi, BAB XI Ketentuan Pidana pasal 55 dan pasal 56 sesuai SP2HP yang diterima oleh (AG).

“Selanjutnya Ditengah proses hukum/pemeriksaan sedang berjalan’ penyidik menghubungi (AG) melalui telephon seluler, ada oknum wartawan yang berupaya menjadi Superman bagi pihak terduga pelaku (TS) cs maupun PT.SPS, tak segan – segan bersama seorang oknum anggota TNI dia berani mendatangi penyidik untuk melakukan koordinasi, dan meminta sipelapor (AG) untuk melakukan pencabutan laporan, entah apa motif dan alasanya si pelapor merasa ada yang lucu dengan tingkah oknum wartawan dan oknum TNI tersebut tandas AG.

“Hal ini Patut disikapi dengan serius, karena berpotensi menghalang halangi/menghambat proses hukum yang sedang berjalan, Selanjutnya AG yang merupakan Biro Humas DPD GMPK Garut akan berkoordinasi dan mengadakan rapat dengan jajaran pengurus, guna menyikapi apa yang sedang terjadi, sebaiknya APH tetap menjalankan tugasnya berdasarkan ketentuan/SOP yang ada, sehingga supremasi hukum itu benar benar dapat ditegakan kepada siapapun pelanggarnya, dan kepercayaan masyarakat terhadap prilaku aparat penegak hukum dapat dipertahankan, dan ditingkatkan. (S. Afsor/Tim)

News Feed