by

Politik Uang Merendahkan Martabat juga Membunuh Transformasi Masyarakat

-Politik-281 views

KPK | Calon pemimpin yang menggunakan politik uang untuk menentukan siapa yang harus dipilih dalam pilkada telah secara nyata merendahkan martabat rakyat.Suara dan martabat rakyat dinilai dengan bahan makanan atau uang yang sebenarnya nilainya tak sebanding dengan apa yang di dapat selama 5 tahun sang bupati/wakil bupati yang berhasil direbut dengan cara ini.Proses ini jelas merupakan pembodohan massal karena rakyat dikelabuhi dan dibodohi hanya dengan mengeksploitasi kepentingan sesaat mereka.

Politik uang akan berujung pada korupsi,korupsi yang marak terjadi adalah sebuah bentuk penyelewengan APBD dimana terjadi kerjasama antara eksekutif dan legislatif.Motivasi dilakukannya korupsi adalah untuk mengembalikan kerugian yang terjadi saat kampanye dimana calon telah melakukan politik uang dalam rangka membodohi rakyat untuk kepentingan meraup suara.

Politik uang juga membunuh transformasi masyarakat,transformasi atau perubahan sebuah masyarakat kearah yang lebih baik akan terhambat bahkan mati jika proses demokrasi didominasi uang. Hingar bingar dan genderang pesta di beberapa daerah yang akan diadakan pilkada baik di tingkat provinsi atau di kabupaten/kota mulai di tabuh.

Seiring hal tersebut,dalam banyak kasus pilkada sebelumnya politik uang sangat dominan sebagai salah satu pelanggaran yang banyak terjadi di beberapa daerah.

Politik uang atau Money politic selama tidak ada definisi yang jelas,politik uang hanya dipahami untuk menerangkan semua jenis praktik dan prilaku korupsi dalam pilkada,mulai dari korupsi politik hingga klientelisme dan dari membeli suara (Vote buying) hingga kecurangan.

Sementara Syarif hidayat dalam bukunya yang berjudul pilkada,money politics and danger of informal governance practies,praktek politik uang dimulai dari nominasi kandidat,selama masa kampanye hingga hari “H”.

Menurut hemat saya Setidaknya ada empat hal penting yang harus diperhatikan dengan fenomena politik uang.pertama Vote buying atau membeli suara.kedua Vote broker atau orang/kelompok orang yang mewakili kandidat.ketiga barang atau jasa yang akan ditukarkan dengan suara.keempat pemilih atau penyelenggara pemilihan yang menjadi sasaran politik uang.

Dalam UU No.10 tahun 2016 tentang perubahan kedua diatas.UU No.1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 tahun 2014 tentang pemulihan Gubernur,Bupati dan Walikota menjadi UU pasal 73 ayat (1) ditegaskan bahwa calon atau tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Negara dan pemilih.

Selanjutnya dalam ayat 2 pasal tersebut disebutkan bagi calon yang terbukti pelanggaran tersebut diatas,berdasarkan putusan bawaslu provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota.

Sedangkan dalam ayat 3 disebutkan bagi tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana dengan ketentuan perundang-undangan.Adapun sanksi bagi mereka yang melakukan praktik politik uang bisa dilihat dalam pasal 187A,187B,dan 187C.

Tugas kita sebagai Rakyat mari kita sukseskan pilkada ,terus mengawasi, mencatat dan melaporkan apabila mengetahui adanya politik uang. meminimalisir Golput (golongan penerima uang tunai).kita gunakan hak pilih kita sebaik mungkin,agar melahirkan pemimpin yang amanah untuk menentukan 5 tahun kedepan.

Semoga sikap anti politik uang menjadi sikap kolektif kita dan menjandi momentum perubahan.(Noer Khalifah).

News Feed