by

AJPK Audiensi di DPRD Tuntut Tindak Terduga Pelaku Peredaran Makanan Kadaluarsa

-Daerah-43 views

KoranPemberitaanKorupsi.com | Garut – Jumat,20/11/2020 DPRD kabupaten Garut menggelar audiensi yang dimohonkan oleh Aliansi Jurnalis Peduli Konsumen, adapun para pihak yang dihadirkan antara lain :
1.BPSK Kabupaten Garut
2.Dinkes Kabupaten Garut
3.Disperindag Kabupaten Garut.

4. Satgas Pangan Kabupaten Garut

“Audiensi digelar diaula gedung komisi III DPRD Garut, sedangkan tema yang diangkat terfokus kepada fungsi pengawasan oleh tim pengawasan makanan dan obat dan satgas Pangan, pasalnya tim dari jurnalis banyak menemukan peredaran makanan yang telah kadaluarsa, dan terbukti diperjual belikan oleh toserba yang notabene sudah punya nama beken dikabupaten Garut.

“Hal tersebut adalah salah satu contoh temuan peredaran barang yang berupa makanan, belum lama juga ditemukan produksi air mineral yg masih belum memasang lebel SNI namun faktanya sudah beredar, disini aliansi jurnalis mempertanyakan keberadaan dan kinerja pengawas oleh instansi yang berwenang yang tersebut diatas, karena fakta dan buktinya memang ada, terlebih sudah disidangkan dimajlis BPSK dan sudah diputuskan.

;Dijelaskan juga oleh salah satu perwakilan BPSK dan dari dinas kesehatan, terkait hal ini jelas pihak penjual barang yang dianggap lalai, karena terbukti telah menjual makanan kadaluarsa, karena hal tersebut jelas dilarang dalam UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan sanksinyapun sudah diputuskan namun kedua belah pihak menolak hasil putusan BPSK tutur salah satu perwakilan BPSK.

“Akhir dari audiensi aliansi jurnalis peduli konsumen ini ada empat poin penting antara lain :

  1. Pemerintah daerah melalui satpol PP untuk melakukan langkah – langkah terkait dengan adanya dugaan peredaran barang kadaluarsa yang terjadi di lapangan (toserba Asia Garut).
  2. Pemerintah daerah untuk memberikan sanksi secara tegas terhadap para pengusaha/pedagang yang melanggar aturan, hal ini sesuai dengan Undang undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
  3. Sistem peredaranbarang/ makanan untuk ditingkatkan.
  4. Mendorong BPSK didalam menjalankan tugasnya untuk berkorelasi dengan seluruh steak holder yang ada, sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

“Audiensi digelar kurang lebih dua jam berjalan alot namun terpantau tertib hingga rapat selesai, rapat dipimpin oleh Asep Mulyana dan Hj.Mila Meliana, SE. (S. Afsor/tim)

News Feed