by

Diduga PT SPS Labrak Segel Satpol PP Ketua DPD GMPK Lontarkan Penyataan Pedas

-Daerah-113 views

KoranPemberitaanKorupsi.com | Garut – Sabtu,24/10/2020 sebelumnya Pembangunan tambak udang yang berlokasi di kampung gunung sulah desa cigadog kecamatan cikelet garut, sudah diperintahkan oleh satpol PP kabupaten garut’ untuk tidak melanjutkan kegiatan, sebelum semua perijinan yang sudah ditentukan oleh peraturan dika.tongi oleh perusahaan pengembang (PT.SPS).

“namun terpantau oleh awak media’ selain belum memiliki IMB PT.SPS juga diduga merusak sempadan pantai, ini jelas melanggar peraturan menteri kelautan dan perikanan tentang Batas sempadan pesisir/pantai.

“Lebih jelasnya awak media menemui ketua DPD GMPK garut yang bernama Ratmo SH.MH. dikantornya’ guna diwawancara, menurutnya PT. SPS ini termasuk perusahaan yang nakal dan bandel, tanpa mengantongi IMB mereka sudah melaksanakan kegiatan, sehingga muncul penolakan dari masyarakat setempat tutur Ketua GMPK.

“Selain itu lemahnya pengawasan dan penindakan dari pemkab garut, juga menjadi salah satu faktor banyaknya oknum pengusaha nakal digarut salah satunya PT.SPS ujar Ratmo. ;terkait adanya kegiatan pasca disegelnya lokasi tersebut oleh satpol pp garut beberapa waktu kebelakang, Ratmo menegaskan bahwa dirinya sudah menghubungi camat cikelet yang bernama Anwar, dia berdalih selaku camat dirinya baru mengetahui setelah dihubungi oleh ketua gmpk garut, camat akan melakukan kroschek kelapangan ujar ratmo. :lemahnya pengawasan oleh unsur muspika ini harus menjadi perhatian khusus oleh bupati garut, jika memang kinerja muspika dianggap kurang afektif dalam membantu tugas pemkab, sebaiknya dimutasi saja ketempat yang sangat terpencil jika perlu diturunkan jabatanya tandas Ratmo.

“Masih kata ketua GMPK, Informasi yang dikumpulkan GMPK terkait pelanggaran lainya yakni ; adanya informasi bahwa dua alat berat berjenis exafator/beko menggunakan bahan bakar non industri, ini juga akan kami sikapi dengan serius, dan segera akan kami laporkan kedinas perindustrian dan perdagangan kabupaten garut atau ke APH, karena jelas ini melanggar UU nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, karena jelas ini tindak pidana pungkas Ratmo. (S.Afsor/Tim Biro Garut)

News Feed