by

Panwascam Ngaras Telah Menyampaikan Surat Imbauan Netralitas bagi ASN

-Politik-148 views

Koranpemberitaankorupai.com | Panwascam Ngaras menyebarkan surat imbauan netralitas ASN dan perangkat desa. Himbauan itu supaya ASN dan perangkat desa tidak terlibat dalam politik praktis.

Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) kecamatan ngaras , Bangsawan kombara mengatakan menjelang Pilkada 2020 di pesisir barat agar menjaga netralitas ASN dan perangkat desa. Sebab, ASN dan perangkat desa dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan maupun menguntungkan pasangan calon bupati dan wakil bupati tertentu.

“Imbuan ini salah satu pencegahan yang kami lakukan agar ke depan bisa menjaga netralitas selama Pilkada 2020 berlangsung. Mudah-mudahan dengan penyebaran surat imbauan itu bisa menjadi perhatian bagi seluruh ASN dan perangkat desa.

Menurut dia, netralitas ASN pada Pilkada 2020 di pesisir barat sangat diperlukan agar terciptanya kondisi yang kondusif. Apalagi terdapat banyak aturan serta regulasi ASN dilarang berpolitik praktis dan hal-hal yang bertentangan dengan disiplin maupun kode etik sebagai abdi negara.

Adapun larangan ASN pada Pilkada pesisir barat tahun 2020 mendatang, yaitu ASN dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon. Kemudian ASN dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon atau sebagai tim kampanye.

“ASN juga dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan. ASN dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar foto bakal calon/bakal pasangan calon, visi misi, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon atau bakal pasangan calon melalui media daring maupun media sosial,”

Sementara itu, KORDIV PHL, Bangsawan kombara mengatakan netralitas ASN sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Kemudian, pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Pada UU Nomor 10/2016 Pasal 71 ayat (1) menyebutkan pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
KPK pesisir barat lampung(gun)

News Feed