by

DKLU ‘Mati Suri’, Dana Pembinaan Kesenian Mengendap di Disporapar Lampura?

-Daerah-174 views

KoranpemberitaanKorupsi.com | Lampung Utara – Selama hampir tiga tahun belakangan ini, Dewan Kesenian Lampung Utara (DKLU) terkesan tidak ada pergerakan alias ‘mati suri’.

Dalam arti, pembinaan yang dilakukan DKLU terhadap pemuda secara personal yang memiliki talenta berkesenian, para pekerja seni, maupun komunitas dan/atau sanggar seni di Lampung Utara (Lampura) sudah tidak nampak lagi geliatnya.

Hal ini dimahfumi oleh salah satu sesepuh seniman juga pengurus DKLU, Djuhardi Basri, menyatakan, selama lebih dari tiga tahun belakangan, DKLU total tidak ada kegiatan sama sekali.

“Yah, saya sangat sepaham dengan adanya analogi tersebut. Menurut saya, salah satu pemicunya, yakni Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara tidak lagi memberikan support dalam bentuk materi atau pendanaan kepada DKLU,” ujar Djuhardi Basri, saat diwawancarai, Rabu, 15 Juli 2020, di kantornya.

Menurut Dosen Sastra Indonesia FKIP Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO) ini, dengan tidak adanya support pendanaan dari Pemkab Lampura secara otomatis DKLU tidak mampu berbuat dengan optimal.

“Otomatis ketika tidak ada dana, yah, kita tidak bisa berbuat apa-apa sebagai suatu organisasi. Meskipun secara individu, masih ada rekan-rekan seniman di sini (Lampura.red) yang terus berkarya,” beber Pembina Sanggar Teater Sangkar Mahmud ini, kepada awak Media.

Idealnya, terang Djuhardi, pihak Pemkab Lampura melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar), juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat, dapat bersinergi guna mendorong pembinaan serta pendidikan berkesenian.

“Nyatanya, masing-masing instansi hanya bergerak sendiri-sendiri dan secara kelembagaan hubungan horisontal antara DKLU dengan instansi-instansi tersebut tidak terjalin bahkan terputus hingga saat ini,” paparnya.

Ditambahkan, dalam dunia seni dan budaya yang diutamakan adalah proses yang dijalani dalam berkesenian, bukan hasil akhir dari suatu karya.

“Pada prinsipnya, hasil akhir suatu karya seni itu melalui suatu proses yang tidak mudah dan senantiasa berkesinambungan,” tegasnya seraya menyampaikan jika orientasinya pada hasil akhir, maka hal tersebut dapat dikatagorikan sebagai karya budaya yang bersifat instan dan tidak berkarakter.

“Saya menilai, Disporapar Lampura hanya merujuk pada program-program yang sifatnya seremonial semata,” imbuh Djuhardi Basri.

Meski demikian, lanjutnya, Disdikbud Lampura beberapa waktu lalu sempat mengutus seniman untuk mengikuti semacam pelatihan selama beberapa bulan.

“Boleh jadi program semacam itu termasuk suatu proses dalam berkesenian. Namun, tetap saja pemerintah hanya melihat hasil akhirnya, sementara proses pembinaan lintas komunitas tidak mendapatkan perhatian,” sesalnya.

Dikarenakan tidak adanya sinergisitas antara Pemkab Lampura bersama DKLU, potensi dan keberadaan komunitas seni, seperti sanggar teater, sanggar tari, musik tradisional, dan banyak komunitas seni lainnya, saat ini kandas.

“Hampir seluruh potensi komunitas seni yang dimiliki Lampura saat ini tak ubahnya bagai gelembung sabun. Sejenak nampak, untuk kemudian hilang tak berjejak,” tutur Djuhardi Basri.

Di tahun-tahun sebelumnya, kata Djuhardi, Pemkab Lampura senantiasa memberikan support dalam bentuk dana pembinaan guna menunjang kegiatan DKLU untuk satu tahun anggaran.

“Saya berharap, di masa mendatang, DKLU dapat diaktifkan kembali dengam paradigma dan sistem yang lebih profesional bukan yang bermatra seremonial semata,” harapnya.

Pemkab Lampura idealnya juga memberikan dana stimulan bagi penggiat seni melalui DKLU.

Terpisah, Kabid Pariwisata, Redy Apriyansyah, menyatakan untuk pembinaan seni dan budaya merupakan ranah Disdikbud Lampura Bidang Kebudayaan.

“Kalau setahu saya, saat ini, pembinaan kesenian itu ranahnya di Bidang Kebudayaan Disdikbud Lampura. Untuk Disporapar, itu hanya ada waktu-waktunya saja. Seperti, saat ada perhelatan akbar atau kegiatan seremonial lainnya. Namun untuk teknisnya ada di sana (Disdikbud.red),” kelit Kabid Pariwisata, Redy Apriyansyah, yang diamini Sekretaris Disporapar Lampura, Trisno, saat dikonfirmasi, Rabu, 15 Juli 2020.

Sementara itu, Kabid Kebudayaan Disdikbud Lampura, Nani Rahayu, membenarkan jika pembinaan kesenian saat ini ada di Disdikbud Lampura Bidang Kebudayaan.

“Untuk Disporapar menangani ekonomi kreatif (ekraf),” kata Nani Rahayu, saat dikonfirmasi, Rabu, 15 Juli 2020, melalui komunikasi via ponsel.

Dari data yang dihimpun sinarlampumg.co, terkait adanya program pembinaan kesenian di Disporapar Lampura, Nani Rahayu menjelaskan, sebelumnya, saat bidang kebudayaan masih berada di lingkup Disporapar Bidang Pariwisata, dirinyalah yang mengonsep segala teknis dan pelaksanaan program dimaksud.

“Dulu itu, segala tupoksi terkait pembinaan seni dan budaya itu saya yang membuatnya,” ucap Nani Rahayu.

Ketika Bidang Kebudayaan dileburkan kembali ke Disdikbud Lampura, lanjutnya, program maupun anggaran yang telah tersusun tetap berada di Bidang Pariwisata.

“Saat itu, saya tidak bisa mengekspor ataupun mentransfer program dan pendanaannya yang telah tersusun di Disporapar dikarenakan nomor rekeningnya tidak terinput,” jelasnya.

Jadi, tambahnya, program tersebut tertinggal di Bidang Pariwisata. Akhirnya, dirinya harus membuat program baru dengan anggaran yang diberikan melalui Disdikbud Lampura.

“Anggaran yang saya buat di Pariwisata, ketika itu, ga bisa keambil dan dilanjutkan oleh mereka (Disporapar Bidang Pariwisata.red). Nah, semenjak saya ada di Disdikbud Lampura, program itu saya munculkan kembali pertanggal 1 Januari 2017 dengan konten yang berada di Kebudayaan Provinsi Lampung dan Kemendikbud Dirjen Kebudayaan RI,” terangnya.

Dan anggaran yang tertinggal di Bidang Pariwisata, terang Nani Rahayu, dipergunakan dan dilanjutkan pihak Disporapar Lampura.

“Bahkan, pihak mereka meminta saya untuk membantu melaksanakan kegiatan itu,” kata Nani.

Terkait keberadaan dan kondisi DKLU saat ini, Nani Rahayu menyampaikan, di era-Bupati nonaktif Lampura, Agung Ilmu Mangkunegara, DKLU sama sekali tidak mendapatkan respon positif.

“Bahkan, saat adanya restrukturisasi organisasi pada saat itu tidak disetujui dan tidak dilantik. DKLU ketika itu juga tidak diberikan dana yang telah diajukan sebelumnya. Sehingga, hingga saat ini DKLU tidak berfungsi seperti dahulu,” tutupnya. (ar/Hamsah)

News Feed