by

Kinerja Pansel dan Kesbangpol Dinilai Buruk Tak Dipercaya Masyarakat Adat

-Daerah-196 views

KPK | Kota Jayapura – Kesalahan demi kesalahan terus dilakukan pihak Pansel dan Kesbangpol dalam merekrut Calon-calon legislatif yang dipilih tidak berdasarkan keinginan MRP, sebagai lembaga representasi kultural Orang Asli Papua yang mempertahankan dan memperjuangkan Nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat Papua.

Kekesalan dan kekecewaan terhadap Pansel seakan berlarut terbawah dan terus mengusik konsentrasi pihak MRP lebih khusus bidang pokja adat.

Herman Yoku, Anggota Pokja Adat Majelis Rakyat Papua (MRP), saat jumpa pers menyampaikan kekesalannya terhadap kinerja Pansel dan Kesbangpol yang dinilainya tidak bekerja sesuai Undang Undang 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus.

Meskipun gelombang protes dari berbagai kalangan yang menilai tentang kinerja Pansel dan Kesbangpol yang dinilai asal kerja terus dilayangkan kepada lembaga yang satu ini, namun tidak pernah ada niat baik untuk mengevaluasi prilaku menyimpang yang semakin kental terpelihara.

Kesbangpol sendiri yang memiliki tugas dan fungsi membina ideologi bangsa, membangun wawasan kebangsaan,membina karakter bangsa tentang pentingnya sosial budaya, kini semuanya terlihat tidak bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan negara.

Realita inilah yang terjadi diantara Pansel dan Kesbangpol Provinsi Papua dalam merekrut 14 Kursi Calon DPRP Provinsi Papua dan juga ke 42 orang Calon Anggota MRP.

Terlihat jelas perannya sebagai pembina tidak dapat dihandalkan karena segala keputusan dan kebijakan-kebijakannya terkait dengan rekruitmen calon, baik anggota DPRP maupun MRP tidak berdasar, serta yang dijumpai hanyalah prilaku menyimpang dari aturan Undang-Undang yang ada.

Herman Yoku Anggota Pokja Adat yang sangat vocal dalam memperjuangkan Hak-hak adat orang Papua, kembali menyoroti kinerja Pansel dalam hal perekruitan calon anggota, sebab dinilainya Pansel tidak lagi bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.

” Saya sangat tidak setuju sekali dengan rekruitmen pengangkatan calon anggota DPRP, karena eksekutif dalam hal ini Kesbangpol dan Pansel yg di bentuk oleh eksekutif Provinsi Papua, sama sekali tidak pernah berkordinasi dengan MRP sebagai lembaga representasi kultural Orang Asli Papua.

Kemudian rekruitmen pengangkatan 14 kursi calon DPRP, ini adalah orang-orang yang mendapat persetujuan legitimasi dari masyarakat adat melalui lembaga-lembaga adat.

Tetapi kenyataan yang dilakukan ini tidak sesuai Perdasus, Perdasuskan telah menggaris bawahi bahwa yang mendaftar sebagai calon anggota DPRP melalu jalur pengangkatan harus benar-benar adalah orang adat. Entah Kepala Suku kah, Ondoafi kah, Tokoh Adat kah, Ketua LMA kah, Perempuan yang direstui oleh adat kah, inilah yang mesti diperhatikan secara serius.

Tapi kenyataannya Pansel begitu dibentuk dia lakukan sewenang wenangnya, dan tidak melihat rambu-rambu diperdasus No 6.

Diperdasuskankan sangat jelas kalau mau mengikuti rambu-rambu itu, harus benar orang asli Papua, punya luas tanah yang jelas, punya dusun dan garis keturunan yang jelas yang berasal dari daerah itu.

Nah kenapa hari ini calon politikuspun di rekrut masuk, ada apa jangan sampai pansel hitung-hitungan tidak dengan hati kerja tetapi bermain mata dengan para calon, akhirnya bisa diloloskan kayak begini.

Kenapa? karena mereka ini rata-rata pejabat semua, pengurus partai semua dan calon anggota DPR yang tidak lolos, kok bisa ya..?

Ketika sudah jadi berkasnya, administrasinya baru diserahkan ke MRP untuk MRP memberikan persetujuan, bahkan Plenopun sudah dilakukan oleh pansel dan disaring hingga tinggal 42 orang,” kesal Herman.

Ketika ditanyai soal kordinasi antara pihak Pansel dan MRP, dirinya Herman dengam spontan menjawab,” tidak ada kordinasi dari mereka, kita di MRP juga tidak gila hormat. Tetapi Pansel juga harus mengerti diri, seharusnya Pansel bertanya ke MRP soal keaslian suku dan apakah dia punya dusun, apakah garis keturunannya jelas, apakah leluhurnya di kuburkan disitu..? Inilah yang mesti diperhatikan oleh Pansel dan Kesbangpol dalam merekrut seseorang, jangan asal-asalan seperti orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi, sampai tidak mengerti dan tidak bisa membaca, alias buta huruf,” ujarnya kecewa.

Herman juga mempertanyakan dua figur pejabat yang sementara masih berkuasa di Keerom, yang juga merupakan calon kuat dalam pilkada mendatang, dirinya sangat menyesali jika yang memimpin Kabupaten Keerom bukan anak asli Keerom, yang lahir dan dibesarkan di Keerom, apalagi jika tidak memiliki latar belakang sejarah dan keturunan suku perang yang jelas, serta tidak mempunyai tanah atau dusun peninggalan leluhur.

Untuk itu Herman, kepada awak media sangat mengharapkan peran serta insan pers guna menyajikan pemberitaan yang dapat membuka wawasan Pansel dan Kesbangpol agar lebih memahami dan bijaksana dalam merekrut dan menempatkan orang yang benar-benar memahami budaya dan adat istiadat setempat.

Yang memiliki status budaya yang jelas, lahir dan dibesarkan sebagai anak adat, memiliki pengaruh dalam masyarakat adat dan paham benar akan sejarah lahirnya suku-suku di Keerom.

” Saya harus bicara apa adanya, inilah bentuk kekecewaan saya terhadap para penumpang di bahtera Keerom ini yang hanya datang sekedar menumpang tinggal, tetapi mau merampas hak-hak kita sebagai orang asli Keerom.

Tidak bisa begitu dong, cobalah untuk sadar diri,, hei kalian yang tidak memiliki status adat yang jelas, jangan lagi mengaku-ngaku diri sebagai anak adat, sebagai orang asli Keerom, sebab tanpa disadari kalian mempermalukan diri sendiri, karena tempat asalmu bukanlah di Keerom.

Jadi tolonglah tahu diri sedikit kalau sudah ditegur, jangan memaksakan diri ditempat yang bukan tanah kelahiranmu, bukan ditempat yang moyang dan leluhurmu mati dan dikuburkan disini.” Tegas Herman kesal.

Lanjut Herman, dirinya terus mempertanyakan status calon yang di loloskan oleh pihak pansel untuk menduduki kursi, baik DPRP maupun kursi MRP, karena jika melihat secara administrasi kelembagaan adat tentu banyak diantara mereka yang tidak akan lolos, karena tidak memiliki pengetahuan tentang adat, kasarnya mereka bukan utusan atau perwakilan adat.

Sebagian besar diantara mereka berasal dari partai politik bukan dari utusan adat, inilah kesalahan-kesalahan pansel yang terus dilakukan untuk mengotori lembaga kultur orang asli Papua.

Menurut Herman, jangan ada tendensi kepentingan politik didalamnya sebab jika hal itu terjadi, maka keberadaan MRP sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua yang identik dengan budaya dan adat istiadat di cabik-cabik dan di nodai.

Jelasnya eksistensi kita sebagai masyarakat adat perlahan mulai pupus dan keasliannya akan dipertanyakan kelak, juga celaka menghampiri jika sampai nilai-nilai adat kita perlahan mulai luntur, otomatis berdampak pada perkembangan dan pertumbuhan generasi, baik yang sekarang maupun yang akan datang.

Herman Yoku yang juga adalah Kepala Suku Besar Keerom, lahir dan dibesarkan di tengah masyarakat adat, orang yang sangat berpengaruh dan berjasa untuk Kabupaten Keerom, juga sebagai Anggota Pokja Adat MRP, tidak putus-putusnya terus berkeinginan kuat untuk menyelamatkan nilai-nilai budaya dan adat istiadat dari kepunahan.

Yang dilihatnya semakin hari perlahan terkikis oleh perkembangan jaman dan pengaruh budaya luar yang telah banyak mempengaruhi budaya dan adat istiadat di Papua kian hari semakin berubah. (Nndo)

News Feed