by

Tuding Dana Covid-19, Jhon Mandibo Diminta Bertanggung Jawab Atas Ucapannya!

-Daerah-459 views

KPK | Kota Jayapura – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {DPRD} Kabupaten Biak Numfor bernama Jhon Mandibo, diminta bertanggung jawab atas tindakannya membeberkan informasi yang salah kepada publik dan masyarakat.

Diketahui dari informasi yang berhasil dihimpun wartawan media nasional ini, dalam sebuah kegiatan presentase online atau webinar yang dilakukan di Biak, wakil rakyat ini menyebutkan angka-nominal rupiah yang salah.

Dia menyebutkan angka itu sebesar 152 Milyar, alokasi anggaran untuk penanganan virus Corona di kabupaten Biak Numfor. Fakta yang sesungguhnya tidaklah demikian. Besaran angka yang sebenarnya adalah sebesar Rp.39 Milyar.

Dampak dari penyebaran informasi miring yang disampaikan melalui salah satu media masa itu, akhirnya menimbulkan kepercayaan di sejumlah kalangan masyarakat Kabupaten Biak Numfor sendiri, bahwasanya ada sesuatu yang dirasa tidak jelas dengan dana itu.

“Pak Jhon Mandibo memberitahukan itu sehingga kami tahu saja dana Covid ini benar ada 152 Milyar, tetapi sebenarnya tidak seperti yang disebutkan dikeluarkan dan digunakan oleh Pemda Biak Numfor.

Karena alasan itu, yaitu dari sebutan angka yang dibeberkan pak Jhon Mandibo sendiri, sehingga membuat kami masyarakat mempertanyakan di mana sisa dana Corona yang besar dari 152 Milyar tersebut?.

Kami jelas kaget dan curiga setelah mendengar keterangan pak Jhon sebagai anggota DPRD kabupaten Biak Numfor.” Sebut nara sumber yang memohon nama dan inisialnya tidak dipublikasikan.

Mengonfirmasi persoalan ini, wartawan koran pemberitaan korupsi siang tadi melalui komunikasi seluler (whatsapp), langsung meminta konfirmasi Bupati Kabupaten Biak Numfor {09/07}.

Berikut keterangan konfirmasi yang disampaikan orang nomor satu kabupaten berjulukan “Karang Panas” ini, yang disertai kekecewaan dan kekesalan atas sikap anggota Banggar DPRD Biak Numfor Jhon Mandibo.
Keterangan konfirmasi Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, S.Si. M.Pd.

“Persoalan ini berawal dari saudara Jhon Mandibo anggota DPRD Biak Numfor melakukan Webinar lewat media Corong Demokrasi secara live dan menyampaikan bahwa ‘Dana Covid 19’ kabupaten Biak Numfor, sebesar 152 Milyar.

Oleh sebab itu, sehingga saya meminta pertemuan dengan DPRD untuk menanyakan “Data” yang disampaikan oleh anggota DPRD Jhon Mandibo, diperoleh dari mana data itu?.

Sedangkan Pemerintah telah menyerahkan materi Refocusing atau Realokasi APBD dan dana Covid 19 kepada 25 Anggota DPRD, di mana dana Covid 19 di Kabupaten Biak Numfor sebesar 39 Milyar.

Akibat informasi yang tidak benar oleh anggota DPRD Jhon Mandibo ini, banyak kelompok masyarakat dan para ‘Politisi’ bahkan masyarakat mengejar Pemerintah bahkan Bupati, untuk meminta Bantuan.

Dan ketika tidak dibantu, mereka marah-marah dan menyampaikan (mempertanyakan, red) 152 Milyar dana Covid 19 ada di mana?. Bahkan di media sosial banyak orang menulis; di mana 152 Milyar dana Covid 19?.

Masyarakat menulis di media sosial; Bupati Korupsi dana Covid 19. Hal ini membuat sehingga saya meminta saudara Jhon untuk harus kembali berbicara mengklarifikasi hal tersebut.

Lalu DPRD mengundang saya untuk menggelar rapat klarifikasi, dan saudara Jhon Mandibo turut diminta kesediaannya untuk harus hadir.

Ketika saya tiba di DPRD jam 1 siang, saya menunggu sampai jam 5 sore saudara Jhon Mandibo tidak datang. Akhirnya pimpinan DPRD menunda pertemuan tersebut dan saya bersama Kapolres dan Dandim kami Pulang.

Besoknya saudara Jhon Mandibo malah membuat berita kalau akibat Dana Covid 19, Pemerintah mendukung masyarakat yang melakukan aksi demo beberapa hari di kantor DPRD Biak Numfor.

Saya juga menjelaskan bahwa sebelum persoalan Dana Covid 19 dan Webinar yang dibuat saudara Jhon Mandibo, dia (Jhon) sudah didemo masyarakat Biak Utara sebanyak 3 kali.

Dan setelah webinar yang saudara Jhon lakukan, aksi demo pun masih terus berlanjut. Aksi demo ini dilaksanakan sejak juni pertengahan sampai hari ini.

Supaya diketahui, demo masyarakat Biak Utara kepada saudara Jhon Mandibo sendiri, sebagai akibat dari “Utang-Piutang” pada saat Pemilihan Legislatif.

Saudara Jhon Mandibo tidak pernah berani menghadapi masyarakat yang demo, dan permintaan masyarakat cuma satu; yaitu saudara Jhon Mandibo harus bertemu mereka!.

Hal ini juga sangat mengganggu keamanan dan ketertiban, karena hampir setiap minggu pendemo hadir di kantor DPRD sebanyak kurang lebih 300 Orang.

Tanggal 7 Juli 2020, saya diundang DPRD bahwa saudara Jhon Mandibo mau untuk mengklarifikasi dan menyampaikan “Permohonan Maaf” kepada Pemerintah, karena salah menyampaikan Data Dana Covid 19 di media.

Ketika saya tiba di DPRD dan lakukan pertemuan, ternyata hasil pertemuan berbeda dengan agenda yang disampaikan sehingga saya emosi dan marah.

Dan memang saya berbicara keras, bahwa saudara tidak konsisten (ditujukan kepada Jhon, red) dan saya sangat kecewa dengan rapat model begini. Dan ketika suara saya keras, ajudan dan sopir saya sudah berada dalam ruangan rapat.

Tetapi saya sudah menyampaikan kepada ajudan dan anak buah saya, bahwa kita boleh marah tetapi tidak boleh lakukan pemukulan atau buat tindakan yang menyalahi aturan.

Dengan adanya perintah saya, sehingga dua ajudan, sopir dan sekertaris saya semua berdiri saja di depan pintu ruang pertemuan.

Ajudan saya bahkan sudah sempat masuk di dalam ruangan saat itu, tapi tidak ada satupun anak buah dan staf saya yang menyentuh atau menganiaya saudara Jhon Mandibo.”

Tambahan Konfirmasi Bupati:

Perlu saya tambahkan lagi, bahwa awal saudara Jhon Mandibo melakukan webinar dan menyampaikan Dana Covid 19 sebesar 152 M, saya juga ditantang Media-media.

Saya ditantang untuk harus berkomentar juga di media untuk mengklarifikasikan tudingannya itu, tetapi saya selalu berpikir jangan rakyat merasa bahwa DPRD dan Bupati ada konflik.

Biarlah kita bicara di ruangan saja, sebagai mitra pemerintah dan pula sebagai lembaga representasi rakyat.

Bahkan pimpinan dan anggota DPRD menyampaikan, bahwa mereka mau mengklarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf.

Mereka mau menyampaikannya lewat Radio, akibat kesalahan menyebut ‘Nilai’ dari Anggota DPRD bernama Jhon Mandibo yang adalah Anggota Badan Anggaran Dewan itu.

Namun saya sampaikan kepada mereka untuk tidak usah menambah keresahan di masyarakat. Jadi kita bicara saja di ruangan.

Kalau saudara Jhon Mandibo sebagai anggota DPRD melihat dan memiliki bukti-bukti “Penyalahgunaan Dana, lebih baik bawa dan laporkan saja ke Kepolisian dan Kejaksaan, biar saya dapat diproses Hukum.

Tetapi jangan membangun opini yang kurang baik kepada pemerintah. Tapi apalah daya, masing-masing orang memiliki Tujuan dan Visi-Misi, sehingga silahkan menjadi amanah bagi kita semua sebagai Wakil Rakyat.” Tulis Bupati.

Sekedar untuk diketahui, menutup keterangannya, Kepala Daerah Herry Ario Naap juga menshare video wawancara yang dipostingkan ke Youtube.

Dalam durasi 7 menit 54 detik itu, Linus Karma selaku nara sumber yang diwawancarai saat demo yang dilakukan di depan kantor DPRD Mandouw Biak kota, sangat kesal atas sikap wakil rakyat yang telah mereka pilih itu (Jhon Mandibo sendiri).

Linus ketika diwawancarai wartawan, dalam penyampaiannya yang teratur dan berwibawa itu, dirinya mempertanyakan ketidakbecusan wakil rakyat mereka Jhon Mandibo, karena terkesan sudah beberapa kali tak ada itikad baik darinya, untuk bersedia datang dan hadir menjumpai peserta unjuk rasa yang bahkan pemilihnya sendiri.

Untuk melihat videonya, silakan dapat diklik pada link youtube yang bergaris bawah di bawah ini.

•Nando, Jeffry.~Admin

News Feed