by

Keterlaluan, Dokumen Dipalsukan Tanda Tangan Gubernur pun Ikut Ditiru, Kadis Kecewa

-Daerah-491 views

KPK | Kota Jayapura – Aksi pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh beberapa orang yang belum diketahui identitasnya lagi-lagi terjadi di Kabupaten Pegunungan Bintang, didaerah tambang ilegal suku Korowai.
Kejadiannya baru diketahui pada tgl 03 Juni 2020, saat perintah dari Wakil Gubernur (Wagub) untuk menghentikan seluruh aktivitas penambangan yang ada di Boven Digul dan di daerah Pegunungan Bintang.

Mendengar arahan dan perintah Wakil Gubernur, Bapak Sekda Provinsi Papua dengan segera memerintahkan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua, Frets J. Borai untuk memeriksakan surat masuk.

Ternyata setelah diperiksa suratnya tidak resmi, nomor suratnya juga tidak sesuai seperti yang biasa digunakan.

Anehnya lagi surat dan tanda tangan gubernur turut dipalsukan, alias diciplak untuk mengelabuhi Pemerintah.

Setelah melihat hal itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pertambanganpun geram atas pemalsuan dokumen dan tanda tangan orang nomor satu di Provinsi Papua, yang mana pelaku dan identitasnya belum diketahui dengan pasti.

Kepala Dinas ESDM Frets J. Boray, SE, Msi setelah melakukan pengecekan surat masuk dan melaporkannya ke Pimpinan ASNnya, Sekdapun memerintahkan Staf atau Pegawainya di Bidang Umum untuk melihat dan memastikan surat tersebut, ternyata tidak ada, nomor suratnya juga sangat jahu dari yang biasa dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua.

“Kita sudah menyampaikannya ke Bapak Sekda dan Bapak Sekda sudah memerintahkan Stafnya dibagian Umum untuk memastikan surat masuk itu, ternyata tidak ada, nomor suratnya juga jahu dari yang biasa di gunakan Pemprov, begitupun konsideran suratnya. Saya juga ada mendengar bahwa mereka dirugikan, yang mau saya tanyakan disini sebenarnya yang dirugikan itu siapa, tentu pemerintah yang dirugikan karena telah melakukan pemalsuan dokumen,” ujar Kadis.

Pihaknya juga telah membuat laporan Polisi terkait dengan kejahatan pemalsuan dokumen yang dicurigai dilakukan oleh kelompok koperasi Sanggaup Mannay di Korowai wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang.

” Kita sudah melapor ke Poilisi agar mereka pihak Koperasi ini harus bertanggung jawab, terkait dan apa saja yang melatar belakangi sampai mereka berani melakukan ini, siapa saja yang melakukannya. Siapa-siapa saja yang bertanggung jawab, harus dipastikan didepan hukum guna memberikan efek jerah bagi pelaku-pelaku itu,” tutur Frets.

Dirinya pun sangat menyesalkan tindakan tidak senonoh dan tidak terpuji dari pihak koperasi yang telah melayangkan surat palsu ke pemerintah yang disertai dengan tanda tangan gubernur yang ditiru.

“Ini benar-benar sangat mengganggu kinerja saya sebagai Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua dan sangat merugikan, untuk itu proses hukum mau tidak mau harus kita tempuh, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Sekda dan kita mau agar segera disidik dan diproses secepatnya,” ujarnya lagi.

Kadis menambahkan, bahwa terkait dengan aktivitas penambangan di Korowai pihaknya telah melayangkan surat tertanggal 09 Juni 2020, untuk menutup semua akses masuk ke lokasi penambangan.

Mengingat jumlah orang yang terpapar Virus Covid-19 di daerah itu cukup besar, yakni berdasarkan informasi telah mencapai 6 ribu orang, dan dikawatirkan jumlah yang ada bisa bertambah jika tidak segera dilakukan tindakan pencegahan demi memutus rantai penyebaran Virus Corona.

“Melihat jumlah kenaikan orang yang terpapar bisa jadi daerah penambangan di Korowai menjadi basis penyebaran Virus Covid-19 di Daerah Pegunungan, untuk itu Tim Kesehatan sudah kami datangkan untuk melakukan rapit test di daerah penambangan ilegal disana, mengingat mereka yang pergi kesana itu dari berbagi penjuru, ada yang dari Asmat, Yaukimo, Boven Digul dan Pegunungan Bintang.

Lagi wilayah itu masuk wilayahnya Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Gubernur sudah menyurati Bupati Pegunungan Bintang untuk segera menghentikan seluruh aktivitas penambangan disana, serta menutup akses keluar masuk termasuk penerbangan,” kata Frets Boray.

Ketika awak media ini menanyakan siapa saja yang dicurigai, apakah Koperasi Sanggaup Mannay, dirinya kadis mengatakan” siapa lagi kalau bukan yang berkepentingan disana, tentu Koperasi Sanggaup Mannay yang kami bina.

Yang lebih anehnya lagi mereka pihak Koperasi mengatakan bahwa mereka telah dirugikan, dirugikan dimana, bukankah kalian bikin itu supaya kalian dapat untung, kenapa bilang dirugikan, kalian melangkai kami, itu hak masyarakat adat, jangan sembarang.” Ujar Kadis kesal.

“Saya sangat kecewa dengan cara dan tindakan seperti ini makanya saya minta disidik saja sampai tuntas biar kita tahu siapa pelaku sebenarnya, biar kedepan tidak ada lagi tindakan yang kacau seperti ini.

Saya juga berharap ini yang terakhir jangan sampai terulang lagi, ini berbahaya kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 158 merumuskan:

” Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”ucapnya tegas.

Sementara jika dikaitkan dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP

Berbunyi:”Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”

Diakhir penyampaiannya dirinya Kepala Dinas kepada Media ini menyampaikan pesan dan harapan, agar para pelaku-pelaku itu segera dapat ditangkap dan diproses demi nama baik Pemerintah Provinsi Papua dan Kepala Dinas Energi Pertambangan dan Sumber Daya Mineral
(Nando).

News Feed