by

Forum Suara Masyarakat Lampung Tolak RUU HIP, Longmarch ke DPRD Lampung

-Daerah-256 views

KoranpemberitaanKorupsi.com | Bandar Lampung – Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang beberapa waktu digulirkan parlemen pusat, menuai aksi protes dari berbagai unsur.

Demikian halnya pada Jum’at kemarin, 26 Juni 2020, rombongan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Lampung Utara didampingi barisan Front Pembela Islam (FPI) Kabupaten Lampung Utara, bersama ribuan masyarakat dan ulama, para santri, serta relawan berbagai organisasi masyarakat lainnya yang tergabung dalam Forum Suara Masyarakat Lampung se-Provinsi Lampung melakukan aksi turun ke jalan untuk menyatakan sikap menolak RUU HIP dimaksud.

Sebelumnya, rombongan aksi damai untuk menolak agar RUU HIP itu tidak disahkan, berkumpul di Masjid Al-Furqon Bandarlampung guna menunaikan ibadah Shalat Jum’at berjamaah.

Usai melaksanakan shalat Jum’at berjamaah, ribuan massa aksi melakukan longmarch (berjalan kaki) menuju Gedung DPRD Provinsi Lampung untuk menyatakan sikap penolakan terhadap RUU HIP yang dipandang sebagai suatu wujud dari adanya paham ‘Neokomunisme’.

Sesampai di halaman depan gedung DPRD Provinsi Lampung, ribuan massa dari Forum Suara Masyarakat Lampung, diantaranya FPI Lampung, Kokam, Muhammadiah, Dewan Dakwah Islamiah Lampung, IIBF, BKMT Lampung, Pimpinan Ponpes, Santri dan elemen masyarakat lainnya ini, disambut perwakilan anggota DPRD dan diterima untuk beraudiensi secara langsung bersama Ketua DPRD Provinsi Lampung dan perwakilan Pemerintah Provinsi.

“MUI Pusat berada dalam Garda terdepan apabila Pancasila diotak-atik oleh oknum yang ingin mengubah Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia,” papar Ketua BKMT Lampura, Mery, Jum’at kemarin, 26 Juni 2020, sesaat usai menyampaikan orasinya.

RUU HIP, lanjut Mery, sangat kontroversial dan berpotensi akan menghidupkan kembali paham komunis di NKRI dengan berupaya hendak mengubah Pancasila, merusak UUD 1945, dan menghancurkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai empat pondasi kebangsaan Republik Indonesia.

“Untuk itu, kami menolak secara tegas apapun bentuk dan wujud daripaham komunisme di Tanahair,” tegasnya.

Setelah beberapa jam, perwakilan keluar aksi massa bersama Habib Umar Syarif bin Abdillah Assegaf (Imam Daerah FPI Lampung) menyampaikan hasil audiensi dengan Ketua DPRD Provinsi Lampung didampingi beberapa anggota dan perwakilan Pemerintah Privinsi.

“Tujuh tuntuan kita seluruhnya diterima dan tidak ditolak satupun oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung. Dan dirinya menyampaikan (Ketua DPRD Lampung.red) aspirasi ini akan dibawa dan diteruskan ke pimpinan pusat,” ujar Imam Daerah FPI Lampung, Habib Umar Syarif bin Abdillah Assegaf di hadapan rombongan aksi.

Habib Umar Syarif bin Abdillah Assegaf juga menyerukan jihad fisabilillah apabila dikemudian hari RUU HIP tersebut ternyata disahkan menjadi Undang-Undang.

“Kita akan berjihad fisabilillah apabila RUU HIP dikemudian hari disahkan menjadi Undang-Undang. Setiap tetes darah kita yang jatuh ke bumi akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahuwata’ala. Allahu Akbar,” serunya.

Terpantau di lokasi, tepat pukul 14.30 WIB, massa aksi pun membubarkan diri dengan tertib dan tidak meninggalkan sampah di lokasi pun di sepanjang jalan saat melalukan longmarch. ( Hamsah)

News Feed