by

PPK 1.1 dan Kasatker: Proyek Long Segment Tak Perlu Banyak Papan Nama

-Daerah-206 views

KPK | Kota Jayapura – Proyek perbaikan jembatan di Kampung Yowong dan di beberapa titik ruas jalan di Kabupaten Keerom tidak disertai plang/papan informasi proyek, membuat masyarakat menjadi bertanya-tanya, Jumat(19/06/20)

(J) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.1, saat ditemui diruang tunggu Satker Balai Jalan Nasional bersama Kasatker berinisial (A) kepada media ini menuturkan,

“ Itu proyek long segment, papan namanya kami pancang di jalan masuk Kampung Nafri dan satunya lagi di Banda Distrik Waris di ujung wilayah kerja saya, jadi ada 2 papan informasi yang terpancang disana. Tidak mungkin disetiap titik lokasi pekerjaan papan informasi harus kita pancang, inikan lucu, nanti waktu kita terbuang hanya untuk pasang papan informasi dan jelas terkesan buang-buang waktu saja. Namanya juga long segment,” kata PPK 1.1

Padahal merujuk pada Undang – Undang (UU) Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Disana dikatakan proyek tanpa plang nama proyek, itu melanggar Peraturan Presiden dan Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta Undang-Undang yang lainnya.

Sungguh sangat disesalkan, padahal plang informasi atau papan nama proyek itu bertujuan agar pelaksanaan setiap proyek dapat berjalan dengan transparan.

Dimana keterbukaan atau transparansi ini dimulai sejak tender atau lelang proyek dilakukan termasuk tender proyek yang dilakukan di badan publik.

Melihat hal ini salah seorang tokoh pemuda asal Kampung Yowong bernama Frans Beteob kepada media ini menanyakan, kenapa dan mengapa pekerjaan ini tidak dipancangkan papan informasi proyek, ini membuat dirinya dan beberapa warga masyarakat Keerom bertanya-tanya.

” Sejak awal saya ini sudah bertanya-tanya kayaknya ada yang tidak beres dengan pekerjaan yang satu ini, kenapa pihak PPK dan Kontraktor tidak mendukung keterbukaan informasi publik, padahal inikan era transparansi sudah selayaknya plang proyek itu di pancang demi menghindari asumsi negatif masyarakat,” kata Frans.

Pertanyaan yang sama juga datang dari beberapa pengusaha asal Keerom yang tidak menginginkan namanya di publikasikan, turut menyampaikan kekesalan mereka kepada Media Koran Pemberitaan Korupsi saat berada di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom.

” Adik wartawan, tolong itu diberitakan pekerjaan jembatan dan jalan yang sementara ada di kerjakan oleh pihak Balai di Tanah Hitam, PPKnya kalau tidak salah itu PPK 1.1. Kita ini jadi heran kenapa proyek tersebut tidak transparan, PPKnya kelihatan sekali tidak ambil pusing dengan pelayanan publik, sampai tidak mau memasang plang informasi proyek, padahal kegiatan atau proyek yang dananya dari anggaran negara, maka wajib menyediakan/melayani informasi terkait kegiatan/proyek itu kepada masyarakat/publik lewat berbagai sarana seperti media massa/website/papan pengumuman dan lain-lainnya dan bahasanya yang mudah dipahami. Dan ini juga diatur dalam UU Nomor 14/2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP),” jelas mereka.

Ketika disinggung mengenai masih adanya proyek yang dikerjakan tanpa plang nama proyek di Kabupaten Keerom, baik itu pekerjaan tahun ini maupun pekerjaan tahun lalu yang telah selesai, dan ketika disinggung soal 2 papan proyek yang dipancang di awal Kampung Nafri dan di Banda Distrik Waris, sesuai dengan keterangan PPK 1.1 dan Kasatker.

Mereka pihak pengusaha ikut mempertanyakan alasan yang disampaikan oleh PPK 1.1 dan Kasatker,

” Ada di Undang-Undang mana dan di Aturan mana, bahwa pekerjaan long segment itu sesuai dengan luas wilayah kerja, papan informasi itu hanya bisa di pasang di ujung-ujung di awal star dan di akhir, bukankah dimana ada pekerjaan yang sumber anggarannya dari Negara plang informasi ini harus dipancang? Lagi ini patut dicurigai pekerjaan yang punyanya PPK 1.1 ini hampir semuanya dikerjakan oleh PT. ANUGRAH PORT NUMBAI, apa sudah tidak adalagi perusahan yang mampu, sampai semua pekerjaan punyanya PPK1.1 ini dipercayakan ke PT.ANUGRAH PORT NUMBAI saja, patut dipertanyakan serius,” tambah mereka.

Ketika awak media ini menyampaikan keluhan yang disampaikan oleh beberapa pengusaha Keerom kepada (J) selaku PPK yang menangani pekerjaan dimaksud, bersama Kasatker (A), keterangan yang disampaikan demikian,

” Apa yang dicurigai oleh mereka itu tidak benar, PT.ANUGRAH PORT NUMBAI ini kita (pihak Balai) sudah buat kontrak dengannya, dan bukan paket penunjukan langsung. Kalau soal papan proyek yang kalian tanyakan akan saya akan jelaskan kembali, inikan pekerjaan long segment, jadi tidak perlu disemua kegiatan proyek itu papan informasinya harus kita pancang, cukup 2 saja, kan sudah ada di awal masuk Kampung Nafri dan satunya lagi di Banda Distrik Waris, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Masa disetiap proyek harus kita pancang, waduh..nanti waktu kita terbuang hanya untuk pasang papan informasi,” ujar PPK 1.1, sedikit bercanda.

Mendengar keterangan dari PPK 1.1 dan juga Kasatker, maka awak media ini kembali menyoroti 2 plang/papan informasi yang disinggung oleh pihak PPK dan Kasatker, yang berada dan di pancang di dua lokasi yang sudah disingung sebelumnya.

Ternyata kedua plang/papan informasi itu tidak lengkap dan bisa dibilang “Cacat” sebab disana tidak tertera dan tidak disebutkan Konsultan Pengawas dan berapa Nilai Pagu dari keseluruhan luas jalan dan jembatan yang jadi konsentrasi PPK 1.1.

Itupun harus terlepas dari setiap paket kegiatan perbaikan jalan dan jembatan, papan informasi tersebut harus dipancang berdiri disetiap lokasi proyek itu di kerjakan. Pulah agar publik bisa mengetahui dengan jelas, siapa Kontraktor Pelaksananya/siapa Konsultan Pengawasnya/berapa Kalender hari kerja/ Berapa Nilai Pagunya/ada Jamsostek bagi pekerja atau tidak? Hal ini yang diragukan karena pihak PPK, juga Satker terkesan tertutup soal pelayanan publik yang baik.

Jika saja pihak PPK 1.1 dan Kasatker benar-benar menjunjung Azas Transparansi Publik, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan Uang Negara/Uang Rakyat akan terbuka untuk umum, tanpa ada yang di tututupi atau di rahasiakan. (Ndo)

News Feed