by

BARAPEN dan WGAB Minta Pecat Bahlil Dan Adili Bupati Muhammad Uswanas

-Daerah-4,898 views

KPK | Jayapura Papua – Presiden Repoblik Indonesia Joko Widodo diminta tidak berdiam diri dalam menanggapi seruan sejumlah pihak, atas dugaan korupsi yang dilakukan oknum bupati kabupaten Fakfak Muhammad Uswanas, bersama oknum kontraktor Bahlil Lahadalia.

Selain seruan tegas disertai rencana aksi unjuk rasa yang bakal digelar kamis 25 juni 2020 mendatang, yakni di depan kantor KPK dan Istana Negara, seruan yang sama juga datang dari 2 LSM besar di Papua; BARAPEN dan WGAB.

Ketua LSM Barisan Rakyat Peduli Nusantara {BARAPEN} Edison Suebu, SH dalam keterangan tertulisnya yang diberikan 20 juni kemarin via whatsapp, dirinya sangat meminta kasus tersebut segera diangkat ke permukaan dan disidik kembali.

“Kasus ini kan sudah bergulir lama, sejak belum ada Kejaksaan Tinggi Papua Barat. LSM KAMPAKlah yang pertama-tama mengendus serta mengangkat kasus dugaan korupsi ini.

Dengan tegas saya mau katakan di sini, institusi Kejati Papua harus bertanggung jawab atas laporan dugaan Tindak Pidana Korupsi berbagai Proyek Besar di kabupaten Fakfak, yang diduga kuat dilakukan oknum kontraktor Bahlil yang kini Menteri dan oknum bupatinya Muhammad Uswanas.

Laporannya sudah masuk ke Kejati Papua sejak 2013 lalu kalau tidak salah, tapi realisasi proses bergulirnya sampai ada kepastian hukum, masih mengambang hingga sekarang.

Sejumlah mega proyek yang kami ketahui waktu itu diangkat, seperti; Pembangunan Bandara Internasional Siboru Fakfak dengan Nilai Pagunya Rp.15.446.188.800.00, dan masih ada lagi. Badara ini dibangun 2 tahap.

Kemudian yang kedua, proyek pembangunan reklamasi pantai, dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.37.943.168.000.00. Proyek ini juga dibagi dalam 2 bidang dan dikerjakan 2 tahap, termasuk pagu anggaran untuk kegiatan pengawasannya.

Dan satu proyek lagi yang kami masih simpan catatannya sampai sekarang, yaitu pembangunan kantor bupati Fakfak sendiri. Pagu anggaran untuk proyek besar yang dibagi dalam 2 bidang dan dikerjakan 2 tahap ini, yaitu sebesar Rp.28.633.248.000.00.

Kemudian ada lagi proyek pembangunan sarana Gedung Rumah Sakit. Nilai anggarannya sebesar Rp.19.159.945.000.00. Kegiatan ini dibagi dalam 2 bidang, dan juga dikerjakan 2 tahap waktu itu.

Berikutnya proyek besar seperti pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Fakfak. Dalam proyek ini anggaran pagunya sebesar Rp.23.000.000.000.00.

Lantas proyek pengadaan ternak Sapi di Bomberay, yang mana nilai anggarannya juga lumayan besar, sebesar Rp.5.040.000.000.00.

Dan yang terakhir, yaitu dana Alokasi Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan juga RT sekabupaten Fakfak. Nilai anggaran untuk kegiatan satu ini sebesar Rp.50.009.434.000.00.

Untuk jenis kegiatan bagi pemberdayaan masyarakat kampung dan RT tadi, pada tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar Rp.41.009.434.000.00. Dan pada 2011 dialokasikan lagi sebesar Rp.9.000.000.000.00. Jadi totalnya sebesar Rp.179.231.983.800.00.

Ini jumlah anggaran yang sangat tidak sedikit. Tapi yang menjadi pertanyaan kami LSM, kenapa sampai sekarang belum pernah ada finalisasi dari proses laporan LSM KAMPAK, juga dari oknum-oknum pelapor pada saat itu oleh Kejati Papua?.

Laporan yang sama juga sudah pernah dilayangkan LSM KAMPAK ke KPK kalau tidak salah, tapi realisasi proses hukumnya seperti mandeg atau lenyap ditelan angin di tengah jalan.” Ungkap Edison panjang lebar.

Seruan yang sama pun datang dari ketua LSM Wadah Gerakan Anak Bangsa {WGAB} provinsi Papua, Yerry Basri Mak, SH {19/06}.

Menurut Yerry, seruan unjuk rasa yang akan dilaksanakan tanggal 25 juni 2020 mendatang, adalah merupakan kasus yang harus menjadi perhatian paling serius Presiden RI, karena ada melibatkan figur pejabat negara (Menteri dan juga Bupati).

“Ini kasus sudah bergulir lama, tapi aneh dan lucunya tidak pernah ada penyelesaian di lembaga atau institusi penegak hukum yang sudah pernah dilaporkan.

Kalau waktu itu proses hukumnya berjalan lancar dan ada kepastian hukum buat indikasi dugaan KKN oknum pengusaha Bahlil Lahadalia, saya yakin dia sama sekali takan pernah jadi menteri.

Oknun Bahlil dan oknum bupati Muhammad Uswanas kami sangat mencurigai ada kongkalingkong yang dilakukan, yakni dengan oknum-oknum penegak hukum di Kejati saat itu, jadi kasusnya tak berlanjut sama sekali.

Jujur kami sangat mendukung upaya unjuk rasa yang akan dilakukan LSM KAMPAK dan perwakilan masyarakat Fakfak, di depan gedung KPK dan juga istana negara tanggal 25 juni 2020, minggu depan.

Dengan tegas saya sebagai ketua LSM Wadah Gerakan Anak Bangsa Papua meminta, KPK dan Kejati Papua harus bertanggung jawab memberi respon atas kejelasan dan kepastian kasus ini.

Apakah ada unsur kesengajaan dalam menindak lanjuti kasus ini?. Atau apakah ada suap waktu itu?. Masa kasusnya tidak berlanjut?. Siapa yang tidak tahu pak Bahlil waktu itu sebagai orang penting Partai Golkar, yang memberi modal bagi figur calon yang maju dalam Pilkada?.

Terakhir dari kami WGAB, bapak Presiden Jokowi harus mempertimbangkan hal ini serta memberhentikan pak Bahlil dari jabatan Menteri, dan segera meminta pihak KPK untuk menyidik kasus dugaan korupsi ini kembali.” Pinta Yerry Basri tegas.

Permintaan yang sama pun disampaikan Edy (nama sapaan). Sebagai ketua LSM BARAPEN Papua, pria yang lahir dan besar serta memimpin sejumlah organisasi di kota Sorong provinsi Papua Barat ini, juga geram atas tak jelas ending dari kasus dugaan korupsi itu.

“Saya sangat merasa heran dan aneh memang atas kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan oknum-oknum elit tertentu. Kenapa ya?, apakah orang-orang ini sangat kebal hukum di NKRI?.

Yang nyuri satu ekor Ayam dan beberapa batang Singkong demi perut diproses sampai masuk penjara, yang nyurinya kelas kakap sampai sengsarakan rakyat malah keenakan di luar, kebal hukum dan santai saja malah diberi jabatan dan lain sebagainya.

Saya sebagai pimpinan LSM BARAPEN Provinsi Papua, dalam pernyataan saya mengapresiasi rencana aksi unjuk rasa tertanggal 25 juni 2020 mendatang, saya dan ketua LSM WGAB seratus persen sangat mendukungnya.

Tuntutan kami pula, segera memberhentikan pak Bahlil dan segera memproses hukum oknum mantan kontraktor itu (BL, red) bersama oknum bupati Fakfak Muhammad Uswanas!.

Hukum jelas harus ditegakkan!. Siapa salah harus dihukum karena percuma kita hidup di negara hukum. Pimpinan KPK dan bapak Presiden Jokowi, tolong perhatikan tuntutan kami!.

Bahlil Lahadalia menteri BKPM memang harus diberhentikan dahulu, untuk menghormati adanya tuntutan serta proses hukum yang nantinya akan berjalan.

Dan kami serukan, KPK dan Kejati Papua juga harus memberi penjelasan atas lamanya proses hukum yang tidak dituntaskan waktu itu.” Seru Edison yang juga ketua salah satu tim relawan Jokowi-Mahruf di kabupaten Jayapura. {•Jeffry, R.W}.

News Feed