by

Polda dan Kejati Papua Diminta Periksa PPK dan Kadis Perhubungan Keerom

-Daerah-308 views

KPK | Jayapura Papua – Seruan ini datang dari ketua LSM Wadah Gerakan Anak Bangsa {WGAB} Provinsi Papua, Yerry Basri Mak, SH siang kemarin di kotaraja kota Jayapura (19/06).

Menurut Yerry, ternyata dugaan KKN atas proyek Dermaga Maket di distrik Towe yang sudah disoroti sejak tahun 2019 lalu (beritanya ditulis juga oleh media ini), adalah benar dan terbukti.

“Sekarang baru jelas kalau masyarakat setempat tidak terima dengan keberadaan dermaga itu kan?. Masa pemerintah bangun dermaga dengan mata tertutup?. Ini benar-benar sangat aneh sekali.

Orang bangun dermaga di mana-mana itu pasti ada kumpulan air yang besar di situ; baik di laut, sungai, danau maupun di kali. Tapi kalau bangun di kali kecil kaya itu apakah pantas?.

Perahu saja tidak bisa melintas di situ. Lalu jujur saja, ketika kami baca berita yang diekspos media online lintaspapua.com beberapa hari kemarin, terus terang kami sangat kaget sekali.

Kami pikir sudah tidak ada masalah dengan dermaganya, dan masyarakat setempat juga sudah nikmati hasil karya dinas perhubungan kabupaten Keerom.

Eeeeh, tahu-tahu justru dermaga itu dikeluhkan warga setempat. Malah yang ironis lagi, tempat adanya dermaga itu cuma kali kecil tempat warga kampung di atas itu mereka cuci piring, jadi tempat kandang piaraan hewan Babi dan lain sebagainya.

Begitu kah yang dinamakan dermaga?. Namanya dermaga itu paling tidak ada aktivitas lalu lalang perahu, juga ada fisik-fisik Perahu yang nyata ditambatkan berlabuh di situ. Ini kan tidak!.”

Ketua LSM WGAB dalam keterangannya sangat mempertanyakan profesionalitas kepala dinas perhubungan, juga pengelola kegiatan tersebut. Termasuk instansi BAPPEDA dan Inspektorat, dan BPKAD kabupaten Keerom.

“Kami WGAB jelas sangat mempertanyakan profesionalitas oknum kepala dinas perhubungannya bernama Iwan. Hal yang sama juga kami tujukan kepada PPK-nya.

Soal pemilihan serta letak lokasi dermaga itu sendiri, apa mereka sudah secara benar dan teliti melakukannya?. Atau apakah karena alasan takut tak terserap anggaran yang turun atau diberikan, sehingga tetap saja dilaksanakan di lokasi yang ada?.

Bicara teknis proyek ini, apakah syarat-syarat untuk membangun sebuah dermaga itu sudah terpenuhi semua?.

Ada tiga dermaga yang dibangun tahun lalu, jadi kami minta supaya semua dermaga itu segera diperiksa kembali oleh Polda dan Kejati Papua.

Kami jelas sangat curiga dinas perhubungan telah salah memilih lokasi, khusus dermaga maket Towe. Ini jelas sia-sia saja dan hanya proyek penghambur-hamburan uang kalau begitu.

Kami tahun lalu waktu dapat informasi ini, kami sudah berancana mau naik ke Towe bersama beberapa rekan media. Cuma karena terbentur dengan biaya operasional, akhirnya sampai sekarang kami tidak pernah naik mengecek dermaga ini.

Satu lagi sorotan kami, kepala Dinas Perhubungan harus segera memberi keterangannya ke publik soal ini. Kenapa?, karena tahun lalu dia pernah jelaskan ke media bahwa dermaga itu sama sekali tak ada masalah.

Yang berikut, kepala Inspektorat kabupaten Keerom harus memberi keterangannya, terkait fungsi control mereka atas proyek itu. Mereka kan yang menentukan realisasi kegiatan proyek di lapangan, yang berhubungan nantinya dengan tagihan anggaran proyek.

Dan yang terakhir, kepala BPKAD Keerom selaku Bendahara Umum Daerah atau BUD, juga harus ikut memberi keterangan, yaitu terkait proses realisasi tagihan kontraktor atau penyedia yang sudah melaksanakan kegiatan tersebut.” Sebut Yerry.

Menutup pernyataan tegasnya, pimpinan WGAB Papua meminta Kapolda Papua dan Kajati Papua untuk segera membentuk tim, agar dapat melakukan lidik dan sidik terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek ini.

Yerry juga meminta harus ada transparansi kepala dinas perhubungan, baik soal sumber anggarannya maupun soal letak dan keberadaan lokasi dermaga yang kini dikeluhkan warga.

“Bagaimana masyarakat mau merasakan manfaatnya jika mereka bangun salah?. Ini proyek mubasir namanya!. Kami minta segera bapak Kapolda dan Kajati Papua membentuk tim dan turun periksa serta lidik dan sidik kasus ini.

Khusus bapak kepala dinas perhubungan kabupaten Keerom, beliau harus transparan dan jujur bicara di media soal proyek ini. Tahun lalu kami LSM melihat, orangnya seperti tertutup kepada media dan kami LSM.

Saya sebagai ketua LSM resmi, saya minta bapak kepala dinas perhubungan Keerom bersama staf pengelola kegiatan dan penyedianya, harus secepatnya diperiksa dan dilidik oleh penegak hukum.

Kepala Inspektorat dan kepala BPKAD kabupaten Keerom, sekali lagi saya minta harus tampil bicara di media agar kami semua ketahui.

Harus kedua pimpinan OPD ini sebagai yang merencanakan pembangunan dan pengawasan, ikut bicara jujur dan transparan di media supaya kami masyarakat ketahui.” Tekan Yerry yang juga putera peranakan Keerom ini, tegas kepada koran pemberitaan korupsi.

Sebagai tambahan, sejak dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme {KKN} atas Dermaga Maket Towe pada 2019 lalu, wartawan KPK sudah melakukan jumpa live dengan kepala dinas perhubungan.

Saat pertemuan guna meminta konfirmasi kadis bernama Iwan ST, MMT itu, tepat di kantornya di Swakarsa, bertepatan dengan perayaan ulang tahun salah seorang anaknya yang bungsu.

Dalam pertemuan ini kadis yang bersangkutan justru hanya memberi bukti foto-fofo pelaksanaan pekerjaan, plus uraian pekerjaan dan berkata tak ada masalah sama sekali soal kegiatan pembangunan dermaga Maket.

Selain tak ada keterangan yang akurat soal lokasi keberadaan dermaga, kadis berdarah Jawa ini menutup pembicaraannya dengan wartawan media ini serta mengajak makan bersama stafnya. {•Jeffry, R.W•}

News Feed