by

SMSI Lampura: Catatan FB Istri Deki Susanto Tidak Relevan Dikenakan Delik UU ITE

-Daerah-553 views

Koranpemberitaankorupsi.com | Lampung Utara – Merebaknya persoalan yang terkesan adanya intimidasi oknum Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Lampung Utara, dengan menyertakan UU ITE dari adanya postingan di medsos FB istri dari Deki Susanto, (38), warga Desa Bandarsakti, Kecamatan Abung Surakarta, Lampung Utara, yang terkonfirmasi positif terpapar virus Corona dan sebelumnya menolak untuk dirapid test, mendapat sorotan publik.

Menurut pandangan Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Lampung Utara, Ardiansyah, hal itu tidaklah relevan.

“Setelah saya membaca dan coba menganalisa apa yang disampaikan istri Deki Susanto melalui akun Facebooknya yang bernama Eva Sundari Decky, menurut saya, itu hal yang biasa-biasa saja,” kata Ardiansyah, saat dikonfirmasi, Sabtu, 13 Juni 2020, di kediamannya.

Bagaimana tidak, lanjut Ardiansyah, akun dimaksud sama sekali tidak tertuju pada instansi tertentu maupun menyebutkan satu individu secara verbal dan terang-terangan.

“Hanya ada satu kata yang patut digarisbawajlhi, dalam status itu memang tertulis Pemerintah Lampung Utara. Dalam hal ini, pengertiannya pun masih ambigu. Pemerintah itu ada eksekutif, legislatif dan yudikatif. Lantas secara verbal, mana yang dituju?” paparnya.

Menurut Ardiansyah, itu hanya sebuah asumsi-asumsi saja. Hanya menyampaikan kritikan dari suatu persoalan yang bisa jadi benar adanya. Tidak ada unsur hate speech dan belum dapat dikatagorikan sebagai informasi hoaks, atau pendapat yang tidak berdasar.

“Toh, Pemkab Lampura, dalam hal ini Gugus Tugas Penanganan Covid-19, juga belum merilis apa-apa terkait serapan serta penggunaan dana penanganan Covid-19 di Lampura,” urainya.

Jadi, lanjutnya, postingan itu tidak relevan jika digiring untuk dikenakan sanksi UU ITE.

“Meskipun ada oknum yang menyebutkan catatan itu berpotensi dikenakan UU ITE. Sama sekali tidak. Tidak ada potensi UU ITE dalam penyampaian pendapat tersebut,” tegasnya.

Lebih jauh dikatakan Ardiansyah, adalah hak seluruh warga negara Indonesia untuk menyampaikan pendapat, baik itu secara tertulis maupun secara terbuka, berkumpul, dan berserikat yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945.

“Media sosial saat inipun telah berubah menjadi ruang publik. Dimana setiap orang dapat saling berinteraksi tak ubahnya obrolan sehari-hari bertatap muka langsung di kedai kopi atau rumah makan klewer sambil membahas sidang korupsi Bupati nonaktif Lampura saat ini,” paparnya.

Berikut isi tulisan yang dibuat akun atas nama Eva Sundari Decky yang diterima redaksi tanpa mengubah isi dari postingan tersebut.

“Konspirasi politik pemerintah masih juga masyarakat tidak menyadari. Pasien-pasien yang katanya dinyatakan positif terkena Covid-19 oleh Pemerintah Lampung Utara, ternyata sampai detik ini tidak ada surat pernyataan secara tertulis resmi hasil bahwa mereka positif Covid-19 dari laboratorium tempat mereka dinyatakan positif.

Mereka sudah meminta, tapi sampai saat ini tidak ada kejelasan. Di Islamic Center Kotabumi, mereka diisolasi tanpa pemberian obat sama sekali. Padahal mereka dinyatakan positif Covid-19 melalui lisan pemerintah. Hanya diberi makan saja.

Berapa kira-kira biaya makan yang dihabiskan untuk satu pasien tersebut selama 14 hari? 1 juta saja tidak ada. Pengobatan tidak diberikan satu kalipun. Kok seperti itu katanya sudah sembuh?

Bisa saja dimanipulasi lagi hasilnya negatif setelah isolasi 14 hari di Islamic Center Kotabumi.

Begitu juga akhirnya terjadi pada Mbah Zainal Tatakarya. ODP sudah 2,5 bulan, sehat bugar tapi baru diproses sekarang. Alasan karena kedatangan tamu yang pernah terkena Covid-19.

Sehari setelah kedatangan tamu langsung dirapid test. Hasilnya pun tidak ditunjukkan. Hanya melalui lisan katanya reaktif.

Begitu juga dengan hasil SWAB, hanya melalui tulisan whatsApp, itupun bukan dalam bentuk surat elektrik resmi yang menyatakan positif Covid-19, apalagi dalam bentuk surat print out.

Hanya pesan singkat saja. Akhirnya dibawa ke Islamic Center Kotabumi untuk diisolasi.

Tapi untuk para pemudik yang berasal dari klaster terbesar penularan bahkan ada yang timbul gejala persis seperti Covid-19, hanya dikarantina tanpa ada pengetesan. Kenapa seperti ini?

Tapi sungguh ironis sekali, seperti itu seakan-akan adalah kebenaran. Padahal, itu adalah manipulasi dan masyarakat masih juga tertipu. Akhirnya imbas kepada orang yang tidak bersalah yang lain.

Tracking dan alasan ditest tidak sinkron. Asal ambil data yang yang penting sudah ada datanya. Tidak mau menerima komplain atau klarifikasi apapun dari korban.

Lagipula, hasil bisa saja direkayasa semua oleh mereka. Dengan semau mereka menyatakan siapapun adalah reaktif dan positif tanpa ada bukti konkrit. Karena memang kuasa ada di tangan mereka.

Dana yang sangat besar untuk pasien Covid-19 mulai dari 105 juta sampai 321 juta. Sangat fantastis dan sangat menggiurkan. Segala cara digunakan agar dana itu dapat dibagi-bagi kepada tim mereka.

Mereka berdalih lelah menangani wabah ini. Mereka yang paling beresiko terpapar wabah ini. Mereka adalah garda terdepan.

Tapi dana itu yang seharusnya diberikan kepada pasien, tidak diberikan. Entah kemana perginya dana itu? Wallohu a’lam…

Fitnah akhir zaman semakin merajalela. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Dan semakin menjadi saat ini. Orang-orang yang luruslah yang diincar. Orang-orang yang tidak pernah terlibat dengan politik dan lurus dalam agama, itulah sasaran empuk mereka, karena orang-orang lurus itu tidak bisa dibeli dengan apapun.”

Catatan Redaksi : demikian tulisan yang dibuat akun atas nama Eva Sundari Decky untuk menjadi perenungan dan analisa bersama. ( Hamsah)

News Feed