by

Petisi Bagi 7 Terdakwa Rusuh Jadi Pembahasan Polda Papua Bersama Forkopimda

-Daerah-218 views

KPK | Kota Jayapura – Coffee Morning Polda Papua bersama Forkompimda, sambil membahas perkembangan situasi kamtibmas terkini diseluruh wilayah provinsi Papua. Selasa (09/06/20)

Hadir dalam coffe morning, Kapolda Papua Irjen Pol. Paulus Waterpauw, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab, Wakil Gubernur Klemen Tinal, Wakapolda Brigjen Pol.

Yakobus Marzuki, Kabinda Papua Brigjen TNI Abdul H. Napoleon, Danlantamal X Jayapura Brigjen TNI (Mar) Nurri Andrianis Djatmika, dan Danlanud Silas Papare Kolonel Pnb Budhi Achmadi.

Hadir pulah, Desk Papua Polhukam RI, Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey, PJU Polda Papua, Klaus Rumayom (Staf Khusus Presiden), Kapolresta Jayapura Kota, Kapolres Jayapura dan Kapolres Keerom.

Kapolda dalam kesempatan itu mengatakan, dalam giat ini penting sekali membahas petisi yang akan dibuat oleh tokoh-tokoh intelektual dan mahasiswa, atas tuntutan 7 terdakwa kerusuhan Kota Jayapura di Pengadilan Kalimantan Timur.

” Memang jadi masalah bagi kita jika masyarakat saat ini membuat petisi. Mereka menganggap bahwa 7 terdakwa ini adalah korban politik dimana pelaku yang menyebutkan kata “Monyet” hanya di tuntut 10 bulan, sedangkan tujuh tahanan itu di tuntut lebih lama,” ujar Kapolda.

Hal inilah yang menjadi alasan masyarakat mau melayangkan petisi untuk ke tujuh tahanan yang sementara ditahan di Kaltim. Karena masyarakat berpikir mereka tahanan politik dan korban perlakuan kasus rasisme tahun yang lalu.

” Kita akan jelaskan kepada masyarakat mengenai siapa sebenarnya tujuh pelaku kasus makar ini, singkatnya mereka ini merupakan Aktor-aktor utama dan yang menggerakan mahasiswa untuk melakukan aksi di beberapa Kabupaten atau Kota yang ada di Papua,” sambungnya.

Terkait dengan aspirasi beberapa pihak yang akan membuat petisi kepada Presiden terhadap tujuh terdakwa yang saat ini masih menjalani proses hukum di Kalimantan Timur itu, baginya tidak ada yang melarang.

“Ya, sekarang kita di era transparansi. Jadi silahkan saja tapi kita sedang antisipasi jangan sampai isu sepihak dengan kepentingan lain. Artinya kalau ada yang mau sampaikan aspirasi tertulis silahkan saja, tapi kalau mau sampaikan secara physical sekarang ini sedang Covid-19 sehingga ada protokol kesehatan yang harus diantisipasi juga tidak semua warga hadir bersama-sama, itu perlu dipertimbangkan oleh para pihak yang akan menyampaikan aspirasi tersebut,” harapnya lagi.

Kapolda juga menyarankan, agar lebih baik ada perwakilan yang bisa hadir selanjutnya akan dimediasi dan difasilitasi untuk bisa bertemu dengan anggota DPRP atau MRP.

” Dalam hal ini saya tekankan bahwa kami tidak ijinkan pergerakan dalam jumlah besar, mengingat kita ditengah wabah Corona yang perluh perhatian bersama. Sehingga kami tetap akan lakukan upaya tegas untuk membatasai pergerakan masyarakat dalam jumlah besar, bukan untuk kepentingan kami, tetapi untuk kebaikan kita bersama,” imbuh Kapolda.

News Feed