by

Satu Keterwakilan Adat Suku Moni, untuk Empat Belas Kursi, Pansel Diminta Selektif

-Daerah-467 views

KPK | Kota Jayapura – Tuntutan dan harapan datang dari salah seorang tokoh adat asal Mepago, Fransiscus Songgonauw saat jumpa pers di kediaman Herman Yoku Anggota MRP Bidang Pokja Adat di Abepura, Jumat, 29 Mei 2020.

Fransiskus kepada media ini melayangkan kekesalannya terhadap Panitia Seleksi (PANSEL) yang tidak selektif terhadap Calon-Calon Perwakilan Suku Adat di daerah, baginya pihak PANSEL harus mengklarifikasi ulang semuanya, awal pendaftaran berkas hingga tes wawancara.

Karena menurutnya ada salah satu suku di Paniai yang tidak diberikan kesempatan yaitu, Suku Moni. Padahal Paniai merupakan Kabupaten Induk yang memekarkan tiga Kabupaten yakni; Intan Jaya, Deiyai dan Dogyai.

Sementara untuk wilayah Mepago, disitu ada Suku Moni, Mee, Ekari, Mormambor, Kamoro dan Amume. Lagi katanya harus ada keterwakilan dari masing-masing Suku, setidaknya satu orang dari Suku Mee, satu lagi dari Suku Moni, katanya.

Dipantai juga ada Mormambor, Kamoro dan Amume ” Jadi saya mohon agar Panitia Seleksi (Pansel) untuk segera lakukan klarifikasi ulang, agar ada keterwakilan dari Suku Moni, “harap Fransiscus.

Dirinya pun berharap agar Panitia Seleksi dapat mempertimbangkan usulan dari masyarakat Suku Moni sebagai perwakilan adat untuk dapat ambil bagian dalam 14 kursi DPRP nanti.

Namun ketika wartawan media ini meminta tanggapan terkait dengan apa yang di sampaikan oleh Fransiscus Songgonauw seorang tokoh adat, pemerhati hak-hak dan tuntutan masyarakat, kepada Herman Yoku Anggota Pokja Adat MRP, dirinya dengan santai merespon, terkait seputar tuntutan yang ditujukan ke Panitia Seleksi atau Pansel.

Dijelaskan Herman, bahwa tugas Pansel kali ini berbeda dengan Pansel jilid pertama yang bisa melakukan semua tahapan, termasuk menentukan calon tetap, daftar tunggu sampai dengan calon terpilih.

Karena berdasarkan Perdasus Nomor 9, Pansel hanya bertugas melakukan pengumuman, pendaftaran, verifikasi administrasi dan faktual, untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur guna menetapkan 14 anggota DPR Papua terpilih.

Kemudian sisa tahapan yang ada harus diselesaikan di tahun ini adalah tahap verifikasi administrasi faktual, penetapan calon tetap, penetapan calon terpilih dan usul peresmian.

Namun jika saya mau bicara jujur, ini sudah tidak sesuai dan tidak sejalan dengan produk hukum UU 21 Tahun 2001, yang telah di ubah dengan UU 35.

Orientasi pelaksanaan tugas dan wewenang dikaitkan dengan fungsi DPR Papua yang diamanatkan dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 dapat dilihat dari beberapa aspek, salah satunya adalah membahas dan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Penetapan Perdasi / Perdasus pada prinsipnya dimaksudkan sebagai aturan pelaksana dari konsiderens UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (UU No.35 Tahun 2008 tentang perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus) dalam rangka meningkatkan pelayanan public guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sebagaimana amanat Otonomi Khusus.

Sesuai amanat pasal 29 UU No. 21 Tahun 2001, Perdasus dibuat dan ditetapkan oleh DPR Papua bersama-sama Gubernur dengan pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) sementara Perdasi dibuat dan ditetapkan oleh DPR Papua bersama – sama dengan Gubernur.

Selanjutnya pembentukan Perdasi / Perdasus dimaksudkan untuk memproteksi Hak – Hak Dasar Orang Asli Papua dengan tetap mempertimbangkan berbagai aspek, seperti penghargaan kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, social budaya, adat istiadat, eksistensi hak ulayat dan masyarakat adat dan syarat lain, yang memungkinkan Peraturan Daerah itu dapat memberikan proteksi yang maksimal bagi keberlangsungan hidup masyarakat asli Papua.

Tetapi semuanya seperti Gong yang berkumandang dan Canang yang Gemerincing.

Perjalanan Otsus di tanah Papua yang sebentar lagi berakhir masanya, belum memberikan perubahan yang signifikan. Lembaga Kultur yang di bentuk pun tidak dapat berbuat banyak, karena semuanya berdasarkan UU tadi lebih kepada Lembaga Eksekutif dalam hal ini Pemerintah Provinsi Papua, diperburuk lagi dengan tidak adanya kerjasama yang baik antara MRP dan DPR Papua, sehingga menciptakan kesenjangan politik, membuat perubahan yang diharapkan itu jalan di tempat, katanya.

” Kita sekarang ada pada persimpangan jalan, sebab kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Eksekutif kadang tidak sejalan dengan MRP, demikian juga halnya dengan ke empat belas orang di DPR Papua yang lalu, mereka sama sekali tidak mewakili hati nurani rakyat, apa yang kami MRP usulkan selalu berseberangan dengan mereka,” kesal Herman.

Sejalan dengan pemberlakukan UU Otsus tersebut, pada tanggal 22 Juni 2005 melalui Sidang Paripurna Khusus, DPRD Provinsi Papua secara resmi mengalami perubahan nomenklatur dari DPRD Provinsi Papua menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) melalui Keputusan DPRD Provinsi Papua Nomor 4/DPRD/2005 tentang Perubahan Nomenklatur Lembaga DPRD Provinsi Papua menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Papua.

Serta diperkuat dengan adanya dukungan penuh dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Mei 2005 Nomor 161.81./1034/SJ perihal Penggantian Nama DPRD Provinsi Papua menjadi DPR Papua. Perubahan nomenklatur ini mestinya sudah harus dilakukan pada tahun 2001 bersamaan dengan ditetapkannya UU No. 21 Tahun 2001, mengingat pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan; Pemerintah Daerah Provinsi Papua terdiri atas DPRP sebagai Badan Legislatif, dan Pemerintah Provinsi sebagai Badan Eksekutif serta kekuasaan Legislatif Provinsi Papua dilaksanakan oleh DPRP.

Namun baru dilakukan pada Tahun 2005 mengingat dalam kurun waktu tersebut DPRD Provinsi Papua lebih disibukkan dengan hal-hal politik sehingga sangat mempengaruhi konsentrasi dewan terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus, salah satunya adalah terkait perubahan Nomenklatur lembaga DPRD itu, agar sejalan dan sejiwa sesuai amanat UU No 21 tahun 2001. Papar Herman.

Menanggapi usulan dan aspirasi dari masyarakat Moni yang disampaikan perwakilan mereka Fransiscus Songgonauw, maka dengan spontan Herman mengatakan bahwa proses inikan masih berlanjut, silahkan sampaikan usulan resmi berdasarkan data yang valid ke Panitia Seleksi (Pansel) dari Suku Moni sebagai keterwakilan adat dari Mepago.

” Kami curigai seleksi ke 14 kursi beberapa bulan lalu, cacat hukum. Sejak awal proses seleksi saya ikuti hingga tahapan interveuw (wawancara) saya melihat Pansel 14 Kursi DPRP tidak transparan dan proses seleksi tak lebih hanya formalitas atas pesanan pihak berkepentingan, dalam arti nama- nama sudah dalam kantong sehingga proses seleksi sama sekali tidak profesional layaknya memilih Calon Anggota DPRP yang terhormat mewakili aspirasi rakyat daerah Wilayah Adat yang diwakili.

Dalam hal ini independensi Pansel Kursi 14 DPRP pengangkatan otsus dipertanyakan, rekruitmen yang dipakai Pansel menggunakan kriteria apa, bahkan cenderung tidak transparan karena penetapan 150 nama yang dinyatakan lolos melanggar wilayah adat, ” kata Herman.

” Baru-baru inikan ada yang merasa dirugikan dan menggugat Panitia Seleksi lewat jalur hukum. Alasannya simpel saja, misalnya nama marga. Contoh marga Tabuni, Wandikbo dan Kogoya dimasukkan lolos dari Kabupaten Jayawi Jaya, padahal tiga marga ini bukan berasal dari Wilayah Adat Kabupaten Jayawijaya.

Panitia Seleksi terkesan tidak paham Wilayah Adat . Ini contoh buruk kinerja PANSEL yang tidak paham budaya dan Wilayah Adat Papua, berarti jika pihak PANSEL terus melakukannya berarti cacat hukum,” bilang Herman menerangkan.

Lagi dirinya melihat dengan bukti kasus ini dapat di nilai bahwa proses seleksi penuh rekayasa dan sangat diragukan kredibilitas PANSEL DPRP 14 Kursi Pengangkatan 2019-2024.

Pansel 14 Kursi DPRP tidak paham budaya dan tidak memahami Wilayah Adat secara baik dari kata paham sebagai layaknya Panitia Seleksi DPRP 14 Kursi Pengangkatan Otonomi Khusus perwakilan Wilayah Adat.

Kata Herman, bahwa tidak diragukan lagi ada oknum berkepentingan didalamnya yang terlibat dalam hal intervensi kinerja independensi Pansel dalam rekruitmen Calon Anggota DPRP 14 Kursi, itu sebabnya banyak Calon merasa dirugikan dan tidak percaya lagi pada kinerja Panitia Seleksi.

” Ini bisa saja terjadi, maaf kata; Saya menduga PANSEL 14 Kursi bahkan tak bekerja secara independent melainkan berdasarkan pesanan dari oknum berkepentingan di Papua, dan jangan sampai aspek independensi, kejujuran, keadilan yang bersifat lansung dan terbuka dan terlihat itu hanya formalitas, alias penipuan,” pungkasnya.

Jika hal itu yang terjadi maka biaya proses seleksi dan tingkat independensi, profesionalisme dan mekanisme sampai pada rekruitmen Pansel, patut dipertanyakan lewat jalur hukum. Apabila faktanya seperti itu, disertai dengan bukti yang konkrit, ‘Ujar Anggota Pokja Adat’.

Kembali merujuk pada nama-nama ke 14 Kursi Adat itu yang mewakili hati nurani rakyat, yang datang sebagai perwakilan Suku Adat, yang nama-nama mereka telah sampai di Kementrian Dalam Negeri, dirinya Herman tidak sepenuhnya yakin kalau mereka yang nantinya duduk di 14 Kursi Adat itu memiliki pikiran yang sama, artinya sejalan dengan pikiran MRP, dan keraguannya berdasar pengalaman dan pengamatannya selama ini.

” Jujur saya memang sedikit meragukan kredibilitas mereka yang telah diusung ke Kementrian Dalam Negeri, untuk itu pada kesempatan ini saya minta Pemerintah Pusat melalui Mentri Dalam Negeri, dalam hal ini Dirjen Otonomi Daerah dan Dirjen Kesbangpol Kemendagri agar memperhatikan usulan enam orang nama-nama yang disebutkan di bawah ini, masing-masing: 1. DART TABUNI, 2. ORGENES WANIMBO, 3. WEHELMUS YOKU, 4. FRANSISCUS SONGGONAU, 5. YOHANA WAAS, 6. STENLY PURARO.

Nama-nama ini saya minta harus di tetapkan sebagai Anggota DPRP Provinsi Papua, karena mereka adalah pentolannya MRP yang bisa membackup pikirannya MRP, atau sejalan bersama dan memiliki pikiran yang sama untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Papua secara keseluruhan,” ungkap Heryo.

Catatan juga di layangkan kepada Panitia Seleksi/ Pansel agar memperhatikan dan mempertimbangkan nama-nama yang di sebutkan tadi, karena mereka ke enam orang yang diusulkan MRP itu menjadi beckgraunnya MRP, dan ke enam orang ini adalah pengunci dari pikirannya MRP.

Katanya lagi, biarkan mereka ke enam orang ini masuk dan bergabung bersama delapan orang itu, sehingga menjadi 14 orang, katanya.

Bertolak dari keinginan masyarakat adat, dirinya tegas berbicara,” Saya Anggota MRP yang juga selaku penjaga perbatasan dan Kepala Suku Besar, disini saya mau sampaikan ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri, agar di ketahui dan dipikirkan bersama, serta dilaksanakan. Saya ini sudah berjalan keliling dari daerah adat yang satu ke daerah adat yang lain. Dari Kabupaten yang satu ke Kabupaten yang lain, dan saya sudah mendengar semua suara rakyat yang berteriak begini, ‘ PAPUA MAU MERDEKA KAH, OTSUS MAU BERAKHIR KAH TIDAK KAH, YANG KITA MAU UANG MASUK REKENING, TITIK. MEKANISME PENYALURANNYA JUGA JANGAN TERLALU BERBELIT-BELIT, CUKUP DATANG AMBIL DATA DAN BUATKAN ATM PRIBADI BUKAN PER KEPALA KELUARGA.”

Herman mengatakan, bahwa dirinya meniru ucapan bahasa dan cara penyampaian masyarakat kepadanya yang mempertanyakan tentang ..!!! Apa itu Dana Otsus..!!!.. Apa itu Dana untuk Orang Papua atau, Dana untuk Para Pejabat di Papua..!!! Pemerintah Pusat yang benar saja, jangan panggil Pejabat Papua dan diskusi soal Uang Otsus, itu Uang tidak akan sampai ke tangan Orang Papua, tetapi akan berputar di kalangan para penguasa korup di daerah. Ini menjadi ‘Benang Merah’, tolong Pemerintah Pusat jangan lagi dengar alasan yang macam-macam yang disampaikan oleh pemangku kepentingan di daerah dan tolong di evaluasi keinginan dan tuntutan aspirasi dari masyarakat kecil yang terus di bodohi selama ini. “Ungkap Herman, terus meniru ucapan kata pedas yang seakan di tujukan untuk MRP, sebagai bentuk kekesalan masyarakat saat itu”. (Nando)

News Feed