by

GMPK Garut Desak Pemkab Segera Lakukan Penutupan Pembangunan Tambak PT SPS

-Daerah-849 views

KoranPemberitaanKorupsi.com | Garut – Jumat,8/5/2020 sebelumnya juga sudah diberitakan dibebberapa media online terkait permohonan Yang dimohonkan oleh DPD GMPK Garut, baik terhadap bupati garut maupun kepada Kasatpol pp garut, yang mana isi dari surat tersebut memberitahukan sekaligus memohon agar bupati maupun satpol pp segera melakukan penutupan resmi, terhadap kegiatan pembangunan tambak udang oleh PT.Sinar Putra Samudra (SPS).

“Pasalnya sudah jelas, PT. SPS belum mengantongi izin membangun, dan izin amdal yang diterbitkan oleh DPMPT Kabupaten Garut, Hal tersebut dipaparkan oleh sekjen DPD GMPK garut Irfan Iskandar dalam wawancaranya dengan awak media koranpemberitaankorupsi (kpk) biro garut di markas GMPK yang beralamatkan di Komplek Ruko mal Anarto Bolk B no.12 B desa haurpanggung kecamatan tarogong kidul garut.

“Jika beberapa waktu kebelakang PT.SPS hanya mengantongi izin IPPT saja, saat ini DPD GMPK juga mempunyai bukti baru yang diterbitkan oleh DLHKP kabupaten garut yang ditandatangani oleh kepala dinas lingkungan hidup Drs. H. UU SAEPUDIN S.T., M.Si dalam surat tanggapan atas permohonan DPD GMPK garut Nomor :660.1/1232/DLH tertanggal 6 mei 2020 perihal tanggapan menyatakan, bahwa Dinas Lingkungan hidup belum memberikan persetujuan/ rekomendasi dokumen lingkungan, atas usaha dan /atau kegiatan terebut.

“Jadi sebenarnya sudah jelas PT.SPS ini sudah mencuri start ; selama ini menjalankan kegiatan pembangunan tambak udang secara ilegal ujar irfan iskandar, adanya dugaan indikasi kongkalikong yang dilakukan oleh oknum pemerintah setempatpun, dalam hal ini pemerintah desa, kecamatan juga semakin tercium aroma bau busuk suap, karena tidak mungkin perusahaan ini dapat membangun sebelum lengkap izinya, jika tidak ada unsur tersebut. Adanya informasi terbaru dari warga setempat yang mendapatkan intimidasi dari oknum ketua RT juga sampat diterima kemarin kamarin 7/5/2020 yangmana seorang RT sampai memarahi warganya yang telah memberikan pernyataan tidak setujunya.

perilaku RT tersebut seakan memperjelas dugaan suap itu sudah terjadi sampai ketingkat RT sehingga entah sadar atau tidak, perlakuan seorang ketua RT tersebut sudah melanggar UU hak asasi manusia ujar irfan. ;Saya mengingatkan kepada bupati garut agar segera menutup resmi kegiatan tersebut, jangan sampai masyarakat melakukan hal hal yang tidak seharusnya mereka lakukan, lebih cepat lebih baik tandas irfan, karena tidak menutup kemungkinan masyarakat dapat melakukan hal- hal yang diluar dugaan kami karena merasa kesal dan jengkel dan lain sebagainya atas lambatnya tindakan yang dilakukan pemkab pungkas irfan.

Pewarta : Solihin Afsor

News Feed