by

Lolos dari Pantauan Inspektorat, Kades Sungai Pulau Diduga Korupsi

-Daerah-1,278 views

Koranpemberitaankorupsi.com | Pangkalan Banteng/Kobar – Kecamatan pangkalan banteng desa sungai pulau dikejutkan dengan adanya temuan kades difinitip tentang Anggaran 2018,

terkait laporan administrasi bahwa adanya pengambilan sejumlah Uang dari Kas desa untuk pengadaan barang dan jasa, seperti berikut:1. PJ Erlan pada 16 oktober 2017 meminjam dana dari Bumdes Rp 15.000.000.2.tgl 18 mei 2018 meminta Dana dari bendahara desa sebesar Rp 23.000.000.untuk pembelian kenderaan dinas roda dua.3 tgl 18 mei 2018 meminta dana dari bendahara desa sebesar Rp12.689.000 untuk pembelian Generator/genset 4 tgl 18 mei 2018 mengambil dana dari bendahara desa sebesar Rp 5.000.000 untuk pembuatan wibsite.5 tgl 18 mei 2018 mengambil dana dari bendahara desa sebesar Rp 12.000.000 untuk pemeliharaan wibsite.

Tetapi dalam pelaksanaannya semua yg disebutkan diatas tidak ditemui barangnya yg mana anggaran tersebut sudah diserap.kami dari tim media kpk beserta aktifis LSM langsung melakukan konfirmasi ke PJ kades sungai pulau Erlan ,pada tanggal 20 april 2020,Erlan PJ sungai pulau mengatakan: ia benar dan saya akui bahwa dana seperti yang disebutkan diatas sudah diserap dan tidak di belanjakan untuk keperluan seperti yang disebut diatas, melainkan saya pergunakan untuk saya pinjamkan ke teman saya, dan tidak lain teman saya itu adalah mantan kades sungai pulau. ungkap Erlan PJ kades,

saat kami tim media kpk beserta aktifis LSM mempertanyakan bagaimana bisa lolos dari laporan akhir tahun dari pantauan Inspektorat,DPMD,camat dan kejaksaan, PJ Erlan mengatakan bahwa,itu kan bisa di kembalikan tetapi menunggu teman saya jual tanah dulu.Dari kronologis kejadian ini PJ Erlan sudah sangat mahir dalam administrasi hingga bisa lolos dari pantauan laporan akhir tahun dan atau memang sengaja di loloskan oleh pihak instansi terkait.Kami dari team media kpk beserta aktifis juga mempertanyakan dana Bumdes sebesar Rp.85.000.000,

menurut keterangan dari kades yang menjabat sekarang bahwa dana tersebut hanya ada laporan saja tetapi tidak ada bentuknya. Apakah ada UU yang mengatur tentang dana desa bisa di pinjamkan ke teman atau kerabat?

Kami team media kpk meminta kepada instansi terkait maupun Bupati kabupaten Kotawaringin Barat agar menindak tegas oknum-oknum apabila ini di anggap melanggar aturan atau menyalah gunakan jabatan serta di duga melakukan tindak pidana korupsi.

Berita akan tetap berlanjut ke edisi mendatang.Wartawan:R/L.

News Feed