by

Pembagian Sembako Pemerintah Mesti Merata, Tak Boleh Terselubung Niatan Politik

-Ekonomi-537 views

KPK | Jayapura – Pembagian sembako yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jayapura kepada masyarakatnya dinilai warga tidak merata, bahkan hingga sampai saat ini masih banyak warga masyarakat yang belum menikmati adanya uluran tangan Pemerintah setempat.

Hal tersebut sangat disayangkan jika ditengah wabah yang menglobal ini masih banyak oknum Pemerintah yang mengedepankan sentimen pribadi dalam pengalaman politik lalu, pada akhirnya dalam penyaluran bahan pokok(Bapok) atau sembako, banyak warga terabaikan dan sampai saat ini belum juga menikmati kontribusi atau uluran tangan Pemerintah.

Hal ini dirasakan oleh salah seorang ibu rumah tangga berinisial (HF), membuat dirinya terpaksa datang dan mengadu ke MRP, pada hari jumat,(24/04/2020) di bidang Pokja Adat.

Herman Yoku, Anggota MRP yang membidangi Pokja Adat, ketika mendengar keluhan dan rintihan isi hati (HF), dirinya sontak terkejut sebab ditengah penderitaan akibat dari wabah virus covid-19 ini, banyak warga tidak berdaya dan sangat mengharapkan bala bantuan dari Pemerintah, ternyata masih saja ada oknum yang bermain didalam situasi ini.

” Jika ada masyarakat yang hingga sampai saat ini belum menikmati bantuan Pemerintah, itu bukan berarti pemerintah mengabaikan atau sengaja melupakan. Tidak sama sekali, kalau saya mau jujur, kesalahan-kesalahan kecil ini ada di mereka RT/RW yang mengetahui dengan pasti anggota masyarakatnya, baik yang menetap dan yang sudah berdomisili lama, maupun warga yang menumpang atau tidak menetap. Dan jika sampai hal yang dikeluhkan oleh ibu ini benar, maka hal itu tidak boleh dibiarkan karena sudah keterlaluan,” bilang Herman.

Dirinya menambahkan pulah,” Jika benar praktek-praktek ini yang di temui dan dijumpai di lingkungan anda berdomisili dalam hal pembagian sembako, maka masyarakat yang merasa dirugikan wajib melaporkannya kepada tim Satuan Gugus Tugas, covid-19, atau Kepala Kampung, Lurah maupun Kepala Distrik. Tetapi jika sampai penyaluran bantuannya tidak sesuai dan didapati ada penyimpangan berbau kolusi, maka orang atau warga masyarakat yang merasa dirugikan boleh melaporkannya ke pihak berwajib, untuk diproses berdasarkan hukum yang berlaku di negara kita.” Tutur Herman Yoku Anggota Pokja Adat.

Pria yang lahir di Sal 9 dalam bahasa Belanda Rumah Sakit Persalinan 9 di Abbey (Nafri) atau Abepura, pada 12 April 1959, inipun angkat bicara terkait dengan pembagian bahan pokok (Bapok) atau sembako kepada masyarakat.

Menurut Herman, ditengah situasi yang serba rumit, dengan adanya pembatasan dan larangan beraktivitas, otomatis sangat berdampak pada transaksi masyarakat, terlebih kepada mereka yang pedagang, pengusaha, tukang ojek, buruh bangunan, karyawan swasta, dan juga masyarakat yang tidak punya pengasilan.

Baginya melihat pada perkembangan wabah virus corona ini, yang mana sangat berdampak pada ekonomi masyarakat. Untuk itu sudah semestinya pembagian sembako tidak boleh diukur dari jenjang atau tingkatan dalam masyarakat, semua harus disetarakan pembagiannya karena ini menyangkut kemanusiaan, dan musibah negara. Jadi semua orang harus merasa bertanggung jawab, terlebih bagi mereka yang telah memikul tanggung jawab untuk mengemban tugas negara.

Lelaki kelahiran Abepura, pernah duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD), yang sekarang mewakili seluruh insan masyarakat Keerom dan Papua seluruhnya di bidang Pokja Adat Majelis Rakyat Papua (MRP), dirinya selalu masif dan konsisten serta sangat vocal didalam mempertahankan nilai-nilai adat budaya dan keberagamannya.

Herman juga mempertanyakan sistim penyaluran bantuan, baik sembako maupun uang tunai yang diberikan oleh Presiden yang pengambilannya melalui rekening pribadi, ATMnya berupa ATM merah putih program Jokowi.

Karena menurut laporan dan informasi yang di kantonginya, uang yang masuk di ATM itu bervariasi. Ada yang menerima 2 ratus ribu, 3 ratus ribu, bahkan adapulah yang menerima 600 ribu.

Hal inilah yang mengundang banyak perspektif negatif terhadap kinerja pemerintah, dalam hal penggunaan dan penyaluran bantuan terhadap masyarakat miskin. Apalagi jika ditengah gelombang kepanikan dan ketakutan terhadap wabah corona ini, masih ada oknum-oknum yang manfaatkan kesempatan ini untuk menimbun keuangan mereka, serta berusaha memperkaya diri sendiri dengan cara cara yang tidak terpuji.

Tidak asal bunyi atau asal ngomong, istilah sehari-hari yang dipakai dalam pembicaraan. Herman Yokupun merasa terpanggil untuk memberikan bantuan berupa uang tunai kepada perempuan yang datang mengaduh serta menceritakan sebuah fakta seputar pembagian sembako di kampungnya di Sentani.

Bukan itu saja dirinya Herman, dengan melihat kondisi ekonomi dikampungnya Skamto, Herman Yokupun turut memberikan bantuan berupa; beras bersih 25 kg, Minyak Goreng, Telur dan Mie Instan.

” Perasaan simpati saya bukan di kampung Skamto saja, jangan masyarakat berpikir kalau bantuan yang saya berikan di Skamto itu karena saya tinggal di Skamto, tidak sama sekali. Saya juga terbeban dengan masyarakat di 90 kampung, jadi ditambah kampung Skamto menjadi 91 kampung. Sementara dana yang dikasih sangat terbatas untuk menjangkau semua, mudah-mudahan kedepan bisa dibijaki oleh Pemerintah lewat MRP, agar semua dapat merasakan dan menikmati bentuk kepedulian Pemerintah terhadap masyarakatnya,” ujar Heryo (Herman Yoku) diruang santai di kantornya.

Dirinya juga sangat menyesal jika ada bantuan yang mengatas namakan masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah, ternyata didalamnya terbungkus niatan politik untuk merekrut hati rakyat dan tidak dengan sepenuh hati karena panggilan jiwa sosialnya, pada dera dan ketidak berdayaan masyarakat disaat menghadapi bencana yang kian semakin hari meruncing dan menusuk kehidupan ini,’ bilang Herman mengakhiri. (Nando)

News Feed