by

Anggota MRP Pokja Adat Minta 3 Hal Penting Jadi Perhatian Negara

-Daerah-385 views

KPK | Jayapura Papua – Majelis Rakyat Papua (MRP) yang membidangi Kelompok Kerja (POKJA) Bidang Adat Herman Yoku, mengapresiasi kinerja Polri di Provinsi Papua yang bekerja keras membantu rakyat baik dari segi keamanan dan ketertiban maupun dalam upaya menjamin keamanan di Tanah Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Terbukti pihak Polda Papua bersama jajaran Polres sampai Polsek khususnya aparat Intelkam memberi perhatian kepada rakyat di Tanah Papua sehingga tingkat kriminalitas semakin berkurang. Ini yang patut mendapat penghormatan dari rakyat di tanah Papua.

Penegasan ini disampaikan Herman Yoku, anggota MRP Pokja Bidang Adat via telepon seluler kepada wartawan Monitorpapua.com di Jayapura, Kamis 24 April 2020.Terkait hal itu, Herman Yoku menyampaikan tiga hal penting dari negara, yakni;

Pertama meminta Polisi RI untuk terus menjaga kamtibmas di Tanah Papua. Pasalnya, Tanah Papua telah menjadi zona damai bagi rakyat. Untuk itu, tegas Herman Yoku perlu dukungan rakyat di Tanah Papua terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia dan TNI di Provinsi Papua agar rakyat dapat hidup tentram dan damai, tingkat ekonomi dan pendapatan masyarakat meningkat, anak-anak mendapat pendidikan dan banyak kemajuan dari semua sektor.

Kedua, di setiap daerah ada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum ini digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Maka Herman Yoku meminta kepada Gubernur, Walikota dan Bupati agar memperhatikan usulan dari pihak TNI-Polri sebagai intelegen negara.

Pasalnya, tambah Herman Yoku, anggota MRP Pokja bidang Adat itu, banyak laporan yang sudah masuk ke Gubernur, Walikota dan Bupati namun belum ditindaklanjuti. Pada hal Forkopimda adalah sebuah Forum resmi yang dibentuk untuk segera menyelesaikan sesuatu hal penting di daerah.

Point ketiga terkait masalah virus corona atau Covid 19, menurut Herman Yoku, banyak simpang siur informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Simpang siurnya informasi covid 19 ini membuat Herman Yoku memberi contoh pada zaman batu banyak orang di Tanah Papua yang sakit batuk-beringus tidak masuk kategori covid 19, karena mengikuti musim pancaroba dari tahun ke tahun. Ini pemahaman orang di Papua pada waktu itu sehingga mereka berpikiran covid 19 ini tidak ada. Jadi sudah seharusnya Pemerintah Provinsi memberikan sosialisasi yang sesuai aturan protokuler agar rakyat di semua kampung bisa mematuhinya dan terhindar dari Covid 19.

“Harus ada ketegasan dari pihak Pemerintah Daerah dan segera mengambil tindakan tegas kepada masyarakat agar virus corona atau covid 19 yang sangat berbaya ini tidak menyengsarakan rakyat di Tanah Papua.

Karena jika ketakutan terlalu berlebihan serta menebar ketakutan dengan menjalankan aturan-aturan untuk memutuskan mata rantai covid-19 ini, tanpa sadar kita telah menutup setiap akses transaksi ekonomi masyarakat, dan ruang gerak untuk menafkahi hidup keluarga akan semakin susah, akibatnya orang bisa mati karena kelaparan. Kejahatan perampokan, pencurian, pembunuhan, dan pemerkosaan akan terjadi dimana-mana.

Hal ini jangan dianggap sepele oleh pemerintah, meskipun bantuan telah diberikan tetapi itu tidak akan mencukupi dan apakah bantuan itu akan diberikan setiap tiga hari, atau satu minggu, atau 1 bulan.

Masalahnya selain bantuan sembako, harus ada juga bantuan uang tunai untuk keperluan keluarga, seperti pembayaran kontrakan rumah, atau kost-kosan rumah. Pembayaran listrik dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Ini mesti dipikirkan secara serius, karena masa lockdown ini banyak warga masyarakat duduk dengan air mata, karena tertekan dengan utang disana sini, akibat dari keputusan pemerintah untuk melakukan lockdown, akhirnya masyarakat kita yang sengsara,” ungkap Herman tegas. ( Stefi/N

News Feed