by

Pasien Covid-19 Meningkat, Apakah ini mengharuskan Papua agar PSBB?

-Daerah-336 views

KPK | Jayapura, Papua – Pemerintah Provinsi Papua baru-baru ini merespon laju peningkatan kasus Positif C-19 yang terjadi di Papua dengan menaikkan status Siaga Darurat menjadi Tanggap Darurat, namun langkah itu ternyata belum bisa membendung laju pasien positif C-19 yang kini menguatirkan.

Terhitung tangal 17 Maret hingga hari ini, di laporkan jumlah pasien positif Covid-19 di Provinsi Papua terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Satgas Covid-19 Papua, hingga Rabu 15 April 2020, Jumlah Komulatif Pasien Positif C-19 sudah mencapai angka 68 kasus.

Bahkan data dari Satgas C-19 pada Senin, 13 April 2020, di laporkan adanya tambahan 6 kasus baru di Papua, dan dari 6 kasus tersebut, 3 kasus diantaranya berasal dari dua Kabupaten di wilayah Pegunungan.

Selain jumlah pasien positif yang terus naik, jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Orang Dalam Pengawasan (PDP) juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Data dari Satgas Covid-19 Papua, per tanggal 14 April 2020, jumlah ODP di Papua adalah 3229 sedangkan PDP sebanyak 88 orang.

Jubir Covid-19 Papua, dr Silwanus Sumule mengaku laju tingkat penyebaran covid-19 di Papua di Pengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya tingkat kesadaran warga yang masih rendah untuk mematuhi aturan yang sudah di tetapkan oleh Pemerintah.

“Banyak faktor yang mempengaruhi laju penyebaran Covid di Papua, salah satunya warga masih belum ware dan masih banyak yang tidak mengindahkan aturan yang sudah di umumkan oleh pemerintah, masih banyak yang berkumpul dan masih banyak juga yang keluar rumah untuk keperluan yang tidak penting.” Bilang Silwanus.

Lagi dirinya menambahkan, bahwa sebenarnya pemerintah daerah sudah sangat serius menangani kasus Covid-19 di Papua, itu terbukti yang tadinya status Siaga, menjadi Tanggap Darurat, dan ini salah satu bukti pemerintah Papua serius menangani covid-19. Tetapi semua itu kembali lagi ke masyarakat, mau taat atau tidak, bilang dokter Silwanus.

Dijelaskannya lagi bahwa; sebenarnya dengan status tanggap darurat ini, Pemerintah sudah bisa menggunakan penegakan hukum untuk menindak warga yang belum taat, dan dengan status tangap Darurat ini adalah pembatasan sosial yang di perluas dan di perketat.

Dengan demikian status tanggap darurat ini bisa di kenakan tindakan hukum bagi warga yang melangar aturan yang sudah di buat oleh pemerintah.

Lagi menurutnya, terkait penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Papua, Sumule menjelaskan bila status tanggap darurat ini sudah sama dengan PSBB, namun istilahnya saja yang beda, dan penerapannya di lapangan yang belum maksimal.

“Memang kita di Pemprov belum pernah mengajukan PSBB ke pusat, namun sebenarnya apa yang tersalur di putusan Gubernur Papua pada status tanggap darurat itu sudah kita terapkan aturan-aturan yang ada di PSBB itu, ” kata Sumule.

Sementara itu Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Papua, Muhammad Musa’ad mengaku untuk penerapan PSBB di Papua, pihaknya harus meminta ijin dulu ke pemerintah Pusat, Pasalnya PSBB ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, dan hal inilah yang belum dilakukan.

“Saat ini kita sedang pertimbangkan, karena PSBB sebenarnya yang kita sebutkan Pembatasan Sosial berskala luas yang diperluas. Kita ini sebenarnya sudah memulai setengah daripada PSBB ini sebenarnya. Walaupun kita tidak membatasi seperti Jakarta, tidak boleh lebih dari lima orang. Tetapi kita sebutkan tidak boleh ada keramaian, yang melakukan kegiatan. Yang mengumpulkan orang banyak,” pungkas Musa’ad kepada media. Rabu (15/04/20).

Diakuinya pulah pemerintah belum bertindak tegas soal berapa banyak pembatasan orang di keramaian. Selain itu juga pemerintah provinsi belum mengatur waktu kendaraan -kendaraan dan juga toko – toko menyangkut aktivitas ditengah wabah ini.

” Kalau sudah PSBB kan tegas seperti itu. Ini yang belum kita pemerintah lakukan. Karena PSBB banyak syarat-syaratnya. Karena fasilitas kita juga sangat terbatas. Kita tidak mau gegabah mengusulkan itu. Kemudian ditolak oleh Jakarta,” tegas Musa’ad mengakhiri. (Nando)

News Feed