by

Aparat Diminta Komitmen Usut Oknum Terlibat Gratifikasi Kasus OTT AIM

-Hukam-638 views

KoranpemberitaanKorupsi.com | Lampung Utara – Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kabupaten Lampung Utara, Iwan Stiawan Alihasan Puccak, meminta aparat penegak hukum (APH) untuk serius dalam menangani adanya indikasi dan upaya gratifikasi atas pelaksanaan lelang proyek di Lampung Utara yang menjerat Bupati Lampura nonaktif, Agung Ilmu Mangkunegara, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, beberapa waktu lalu.

“Dari keterangan para saksi dalam sidang perkara OTT KPK-RI yang menjerat Bupati Lampura nonaktif, Agung Ilmu Mangkunegara (AIM.red), kami tegaskan agar APH mampu melaksanakan tupoksinya dengan profesional, proporsional, dan bergerak cepat untuk melakukan investigasi dan penyidikan dengan serius,” ujar Iwan Stiawan Alihasan Puccak, kepada media .Senin, 23 Maret 2020, melalui komunikasi via pesan whatApps.

Diterangkannya, selaku pimpinan ormas yang terus memantau adanya keterlibatan beberapa oknum yang disebutkan para saksi dalam persidangan dimaksud, dirinya mengimbau jajaran pimpinan yang baru menduduki jabatan di lembaga yudikatif, dalam hal ini di lembaga Polres dan Kejari Lampung Utara, untuk cepat tanggap menyelidiki oknum yang disebut-sebut para saksi terlibat sebagai pemberi maupun penerima suap.

“Jika pimpinan baru, baik Kapolres maupun Kajari Lampura lengah, bukan tidak mungkin akan menimbulkan stigma negatif berupa ketidakyakinan publik terhadap kinerja dan komitmen APH dalam memerangi berbagai kasus korupsi di Lampung Utara,” tegasnya.

Dikatakan Iwan Stiawan Alihasan Puccak lebih lanjut, jika pimpinan APH tidak reaktif dan cepat tanggap menindaklanjuti keterangan para saksi dalam persidangan kasus OTT KPK-RI terhadap AIM, tentu semakin menguatkan preseden buruk publik yang merasa jika di dalam tubuh lembaga yudikatif di Lampura bisa diatur dengan gratifikasi.

“Ya, bisa jadi, apa yang selama ini menjadi satu tanda tanya besar dan dirasakan langsung oleh masyarakat di Lampura jika APH dapat dibeli untuk menetralisir pelanggaran hukum yang berlaku,” paparnya.

Dalam hal supremasi hukum, hal utama yang harus dilaksanakan adalah sikap profesional dan komitmen yang kuat untuk menjalankan peraturan dan perundang-undangan yang diberlakukan.

“Dalam hukum tatanegara, kita mengenal adanya istilah trisila, yakni yudikatif, eksekutif, dan legistatif. Ironisnya, dalam pandangan kami, di Lampura justru ketiga unsur tersebut diduga kuat ada oknum yang terlibat dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” sesal Iwan Stiawan.

Untuk itu, lanjut Iwan Stiawan, DPD GMPK Lampura berharap agar KPK-RI untuk tetap konsisten melakukan action hukum terhadap oknum-oknum yang melibatkan unsur legislatif, yudikatif, dan eksekutif yang disinyalir menerima aliran suap dan/atau gratifikasi dalam kasus OTT Bupati Lampura nonaktif, Agung Ilmu Mangkunegara.

“Hal ini semata demi keberlangsungan pelaksanaan roda pemerintahan dengan asas good and clean government serta pembangunan yang berkesinambungan,” tegasnya.

Dengan demikian, sebagai kabupaten tertua di Provinsi Lampung, kata Iwan, Lampung Utara dapat terlepas sebagai kabupaten termiskin di Lampung yang saat ini sudah menjadi predikat berdasarkan hasil analisa dan statistik. (ar/Hamsah)

News Feed