by

Kades Bujung Buring Diduga Kawin Siri dengan Anggota Dewan Mesuji

-Daerah-583 views

KPK | Mesuji Lampung – Oknum anggota DPRD Kabupaten Mesuji inisial (HH) diduga langgar undang-undang pernikahan. Pasanya berdasarkan pengakuan sejumlah narasumber oknum tersebut, hannya melakukan nikah sirih menjadi istri ketiga dari oknum kepala desa.

Berdasarkan keterangan sumber berita pula Oknum Wakil rakyat tersebut, berstatus gadis dan menjadi anggota legislatif untuk periode 2019-2024.

“Kami juga meragukan atas pernikahan anggota dengan tersebut, pasalnya menurut informasi istri pertamanya tidak merestui. Selain itu oknum kepala desa juga bukan hannya menikahi HH, dia juga melakukan nikah siri dengan salah satu staff dan sudah ada anak satu,”ungkap narasumber pada Minggu (8/3/2020).

Narasumber juga menjelaskan, pernikahan siri tersebut diduga karena HH, terhutang budi dengan oknum kades yang telah mendanai dirinya saat pencalonan anggota DPRD kabupaten setempat.

“Masyarakat menduga pernikahan tersebut karena terhutang jasa saat pencalonan anggota DPRD kepada kepala desa atau suami sirihnya. Katanya.

Terpisah, seperti dilansir dari, media Lampng TV.com, HH, adalah anggota DPRD Komisi II Mesuji dari Fraksi Nasdem tersebut tak menutupi perkawinannya dengan Kades Bujung Buring. Lewat Whatsapp, ia bahkan tidak sudi disebut kawin siri, namun menikah resmi dan memiliki suratnya.

Menanggapi masalah tersebut, Ketua DPRD kabupaten Mesuji Elviana, mengatakan ia belum mengetahui perkawinan itu. Sebagai sesama anggota legislatif dan berasal dari satu partai, ia mengatakan akan memanggilnya segera.

“Saya belum mengetahui, nanti secepatnya akan saya panggil,”tegas Elviana pada Rabu (11/3/2020).

HH, Diduga Langgar UU Pasal 143 RUU Berdasarkan draf yang diperoleh hukumonline, Pasal 143 RUU tersebut menyebutkan ‘Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak dihadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.‘

Sedangkan, Pasal 144 berbunyi ‘Setiap orang yang melakukan perkawinan mutah sebagaimana dimaksud Pasal 39 dihukum dengan penjara selama-lamanya 3 (tiga tahun, dan perkawinannya batal karena hukum.’

Sekedar mengingatkan, peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia memang mengharuskan setiap perkawinan harus dicatat di institusi pemerintah. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan untuk perkawinan bagi beragama Islam dicatat Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan yang beragama di luar Islam dicatat di kantor catatan sipil.(tim)

News Feed