by

Suwardi Amri: Pemkab Lampura Jangan Beralasan Belum Terima Salinan Putusan

-Hukam-767 views

KoranpemberitaanKorupsi.com | Lampung Utara – Lambannya pihak Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam hal mengambil keputusan terkait status kepegawaian Moulan Iswansyah Putra alias Bowo, terpidana kasus penganiayaam berat yang dijatuhi hukuman penjara 4,4 tahun, mendapat sorotan publik.

Menurut Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial (FHS) Universitas Kotabumi (UMKO), Suwardi Amri, SH, MH., mengatakan, merujuk pada Pasal 87 ayat (4) UU ASN dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) apabila dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

“Tapi, hal itu harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incraht). Artinya, baik pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun terdakwa tidak melakukan upaya hukum lagi, seperti upaya banding atau kasasi. Tapi kalau masih ada upaya hukum, maka belum bisa dikatakan incraht,” kata Suwardi Amri, kepada Media ini Kamis, (27/2/2020).

Dijelaskan Suwardi Amri, yang juga salah satu Dewan Penasihat SMSI Lampung Utara ini, untuk kasus Bowo, idealnya pihak Pemkab. Lampung Utara melakukan ‘jemput bola’, baik secara langsung maupun bersurat kepada Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang untuk mengetahui status yang sebenarnya, apakah pihak-pihak masih melakukan upaya hukum.

“Jangan beralasan bahwa belum menerima salinan putusan. Kan, bisa dilihat di website PN, ada itu biasanya. Sekarang kan sudah online semua,” sesal Suwardi.

Dikatakannya lebih lanjut, karena putusan ini sudah cukup lama, sekitar September 2019, artinya sudah setengah tahun yang lalu mendapatkan vonis dari majelis hakim.

“Lalu, apabila kita merujuk ke PP. No. 4/1966, tentang tindakan administratif terhadap PNS yang ditahan sementara oleh pihak yang berwajib karena diduga melakukan kejahatan tindak pidana, dinyatakan bahwa PNS yang ditahan sementara oleh pihak yang berwajib karena diduga melakukan kejahatan tindak pidana, baik itu kejahatan tindak pidana yang ada hubungannya dengan tugas jabatan sebagai PNS maupun yang tidak ada hubungannya dengan tugas jabatan sebagai PNS, harus diberhentikan sementara dari jabatan organiknya sebagai PNS,” urainya.

Pemberhentian sementara dari jabatan organik tersebut, terang Suwardi, berlaku terhitung mulai tanggal penahanannya sebagaimana tercantum dalam surat penahanan yang ditetapkan oleh pihak yang berwajib.

“Pemberhentian sementara dari jabatan organik tersebut berlaku sampai dengan ada penyelesaian hukum atas kejahatan tindak pidana yang diduga dilakukannya,” terangnya.

Dikatakannya, terkait hak berupa gaji kepada PNS yang diberhentikan sementara dari jabatan organik tersebut hanya dapat dibayarkan sebesar 75 % atau 50 % dari gaji pokok.

“Yang perlu dicermati, apakah selama ini dia (Bowo.red) menerima 75 %, 50 %, atau tetap utuh gajinya? Dan suatu hal yang mustahil, jika seorang PNS itu penempatannya tidak jelas, jadi harus ada ketegasan dari pihak BKPSDM. Sebenarnya, orang itu di bagian apa tugasnya. Jangan saling lempar tanggungjawab,” tegas Suwardi Amri.

Inspektorat harus tegas, lanjutnya, terutama dalam melakukan pengawasan. Apalagi kasus ini menjadi perhatian publik. Banyak mata dan telinga yang memperhatikan. Kalau memang ada indikasi kearah Tipikor terkait dengan pemberian gaji Bowo ini, Inspektorat harus melakukan penyidikan.

“Karena kalau sampai ternyata gajinya masih diberikan full selama dia menjadi tahanan, maka harus dikembalikan dan dilakukan penyidikan lebih lanjut apakah ada unsur kesengajaan atau tidak,” imbuh Suwardi Amri.

Diberitakan sebelumnya, Moulan Iswansyah Putra alias Bowok, satu terdakwa yang terlibat kasus pengeroyokan hingga kematian Yogi Andika, mantan sopir Bupati Lampung Utara (Lampura) Agung Ilmu Mangkunegara, dijatuhi hukuman 4 tahun 4 bulan penjara, pada sidang putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang Kelas IA Bandar Lampung, pada Rabu 25 September 2019.

Putusan itu lebih rendah dari tuntutan jaksa, yang menuntut terdakwa dengan hukuman 6 tahun enam bulan penjara.

Majelis Hakim dipimpin Pastra Joseph menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

“Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Moulan Irwansyah Putra alias Bowok selama 4 tahun 4 bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,” kata hakim, Rabu (25/9) sore.

Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

“Hal yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain membuat luka dan menyebabkan kematian. Sedangkan hal yang meringankan yakni terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan terdakwa tulang punggung keluarga,” katanya.

Mendengar putusan tersebut, terdakwa berdiskusi dengan penasehat hukumnya dan menyatakan menerima atas putusan hakim.

“Yang Mulia, atas putusan ini saya terima,” ucapnya.

Hal itu disambung dengan Majelis Hakim yang menutup persidangan perkara pembunuhan tersebut.

“Sidang ditutup,” katanya mengetukkan palu persidangan sebanyak tiga kali. (Rilis/Hamsah

News Feed